WULLA PODDU

Di Sumba Barat, khususnya kecamatan Loli terdapat even adat yang disebut “poddu” yaitu bulan pamali atau bulan pantang selama satu bulan penuh dan disebut Wulla Poddu. Tidak boleh ada aktivitas adat di kampung-kampung lain selama wulla poddu ini. Ada beberapa pantangan: pikul kayu atau bambu tdk boleh berdua, tdk boleh ada pesta apa pun, tidak boleh bangun rumah dan bahkan jika ada yg meninggal, tdk boleh dikubur sampai wulla poddu lewat. Kalaupun terpaksa, penguburan dilakukan pada malam hari ketika hari gelap dan tanpa keributan.
Apabila ada pelanggaran, selain berkonsekuensi adat yaitu Marapu marah, orang-orang kabisu penyelenggara poddu akan mendatangi dan menuntut pertanggungjawaban dan biasanya diusahakan perdamaian dengan memotong hewan. 
Di kecamatan Loli ada 5 kampung yg menyelenggarakan poddu. Dua kampung di etnis Weeboga yaitu kampung Gelakoko di desa Tanarara dan Kampung Tabera di desa Dokakaka. Dua kampung lagi ada di Loli atas yaitu Kampung Bodo Maroto dan Kampung Gollu di kelurahan Kalibu Kuni. Dan satu lagi di kampung Tarung desa Sobawawi.
Dalam perayaan poddu ada 4 tahap: 1). Tobba Wanno, yaitu acara pembersihan dan penyucian kampung yang ditandai dengan pemukulan tambur khusus yg disebut Ubbu. Bunyi Ubbu ini memiliki warna suara yg khusus sehingga semua penduduk satu kecamatan mampu mengenalnya. saat itulan bulan keramat atau wulla poddu ini di mulai dan masyarakat menjalaninya dengan memenhi semua pantangan.
2). Dukki Kawukku. Serombongan rato akan pergi ke suatu tempat yg berupa liang yg disebut Dima Dana di liang Dinga. Disitulah sumber poddu berasal lalu dibawa ke kampung poddu. Rombongan rato berkuda ini akan tiba di kampung poddu pada sekitar pukul 17:00 dan malam itu diisi dengan acara tari-tarian, wara (semacam khotbah) dari rato rumata. Hampir semua masyarakat Loli berkumpul di kampung poddu masing-masing. mereka percaya bahwa nenek moyang mereka yg sudah meninggal dan telah menjadi Marapu akan datang juga di kampung poddu. Jadi even ini semacam reuni antara marapu dengan keturunannya.

3). Tiga hari kemudian diadakan malam perayaan yg disebut Masusara Male. Masyarakat pada tahap ini datang dengan membawa beras dan ayam yg tujuannya menjamu kerabat mereka yaitu nenek moyang yg sudah meninggal dan menjadi Marapu. Acara pada malam ini sama saja dengan acara ketika perayaan dukki kawukku. 
Besoknya mulai pagi hari, di semua rumah di kampung poddu diadakan acara kasih makan marapu. Setiap marapu dijamu oleh keluarga terdekat mereka dengan ayam masing-masing. Itulah sebabnya masyarakat datang berbondong-bondong untuk menjamu marapu yaitu nenek moyang mereka. Manakala satu keluarga tdk datang, maka para marapu, yaitu nenek moyang mereka) akan kecewa karena tdk ada yg datang memberi makan. Mereka akan marah dan konsekuensinya adalah keluarga itu (yg tdk datang) akan ditumpa petaka seperti sakit, kecelakaan, kehilangan dll.

Ikatan bathin dicampur takut inilah maka kampung poddu di avara wulla poddu tidak pernah sepi.

4). Kalangngo.

inilah puncak perayaan poddu yg dilaksanakan di siang hari. Para pengisi acara betul bergembira saat ini. Kalangngo artinya gila. Jadi acara saat ini terlihat banyak canda dan tawa dan seolah-olah semua sudah gila walau masih terkontrol.

ISI PODDU
Sebagai acara perayaan, Poddu adalah penyembahan kepada “dewi makanan yaitu dewi padi”. Dewi padi ada dua orang yaitu Kabidda dan Kamuli. seluruh acara poddu adalah puja-puji kepada kedua dewi padi ini. Konon kabarnya, adanya padi serta tanaman lain di Sumba muncul atau tumbuh di sekitar kuburan dewi Padi ini. Karenanya ritual poddu berjalan seolah-olah sedanh acara kegembiraan panen.

Pada penutup acara Wara, rato rumata minta kepada marapu untuk menurunkan hujan, dan membawa kesuburan. 

KALENDER PODDU
Ada dua kampung poddu yang berperan dalam penentuan waktu serta pemeliharaan/penjagaan marapu poddu. Kapan wulla poddu dimulai ditetapkan oleh para rato di kampung Gelakoko di desa Tanarara. merekalah yang menentukan kapan Tobba Wanno dan acara selanjunya. Penentuan kalender Poddu ini berdasarkan fenomena alam (berhubungan dengan revolusi bumi terhadap matahari). Para rato di kampung ini menanam dan memelihara sebatang pohon yg berbunga pada waktu yg selalu sama setiap tahun. ketika pohon ini berbunga, para rato mulai memeriksa bulan. Dan bulan baru yg terdekat adalah wulla poddu. Dan pada saat pohon ini berbunga, berita dikirim ke kampung poddu yg lain.
Ketika harinya tiba, para rato datang di kampung yg urus marapu poddu yaitu di kampung Tabera. Marapu poddu disimpan dalam liang yg bernama Dinga. Setelah salah satu rato beracara di dalam liang ini, keluar dan membawa sesuatu sebagai simbol marapu poddu. Rombongan rato dari semua kampunh poddu kembali dan perayaan poddu dimulai.

MANFAAT

Poddu adalah semacam reuni sosial yaitu antar orang hidup dan marapu. Disamping itu, semangat bekerja menjadi Tinggi. Rato juga memintah hujan turun serta kemakmuran.

(Kebamoto, 2016)

FOTO-FOTO BAHAYA TAMBANG DARI BERBAGAI TEMPAT

Info lebi jauh tentang ini bisa dilacak di http://www.google.co.id/search?hl=id&gs_rn=2&gs_ri=serp&pq=fb&cp=26&gs_id=ju&xhr=t&q=Dampak+pertambangan+di+NTT&client=firefox-a&hs=EKC&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=np&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.bmk&biw=1280&bih=641&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Y4wXUYXTAoT_rAf5toHABg#imgrc=zNW65PBX5lthPM%3A%3BGrXnPs9GFx0k0M%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_T6I95xPZkug%252FTRCuMM9h_zI%252FAAAAAAAAAEY%252Fyo4442SYUS8%252Fs1600%252Fmining.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fearthleader.blogspot.com%252F2010%252F12%252Fkegiatan-penambangan-dan-dampak.html%3B500%3B390

DISKUSI TAMBANG KEBAMOTO VS V. J. BOEKAN DI AKUN MORAP POLITIK

  
  

Vincentcius Jeskial Boekan

Selamat Hari Minggu, salam MP!!
Terkait dengan pertanyaan soal kebijakan tambang yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Drs. Chris Rotok, yang adalah Calon Gubernur NTT berpasangan dgn Drs. Paul Liyanto (CRISTAL), dengan seiijin Timses CRISTAL Jenny Fransiska Djemarut, dengan ini saya jelaskan:
I. LANDASAN HUKUM.
Untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, telah diterbitkan UU No. 11 Thn 1967 ttg Ketentuan2 Pokok Pertambangan, yang karena utk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan maka disusunlah peraturan baru sebagai pengganti yaitu UU No. 4 Thn 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilengkapi dgn PP No. 22 Thn 2010 ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pada Pasal 2 UU No. 4 Thn 2009 ditegaskan bw pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sedangkan pada Pasal 2 ditegaskan bw dlm rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolalaan mineral dan batubara adalah antara lain: 
a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
II. KEMAMPUAN NEGARA.
Sumber terbesar dari pendapatan negara adalah pada sektor pertambangan mineral dan batubara, disusul pajak dalam pelbagai jenis usaha; termasuk PBB masyarakat Indonesia. Dana2 yang dihimpun dari sumber2 pendapatan negara tersebut (antara lain) dialokasikan kepada 31 provinsi dan 500an kabupaten/kota.
III. KEMAMPUAN DAERAH.
Roh dari UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah adalah OTONOMI DAERAH. Salah satu amanat adalah daerah harus bisa mandiri dalam mengelola sumber2 daya yg ada utk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakataan. Faktanya, PAD masing2 kabupaten/kota tidak lebih dari Rp 75 Miliar. Ini berarti OTONOMI DAERAH dimaksud belum berjalan sebagaimana mestinya; pemerintah daerah belum mampu otonomisasi, masih bergantung kepada alokasi dana dari Jakarta (baca: pemerintah). Ambil contoh: jika ditotalkan APBD utk provinsi dan kabupaten/kota se NTT maka total alokasi dana lebih dr Rp 21 Triliun, sedangkan PAD hanya sekitar Rp 3 Triliun. Berarti defisit anggaran Rp 18 Triliun lebih.
III. Mengacu kepada dua landasan pemikiran di atas, maka sangat dipastikan bahwa siapa pun kepala daerah (bupati, walikota, gubernur) tidak bernyali menolak kegiatan pertambangan karena semuanya adalah demi KEPENTINGAN NASIONAL.
IV. Yang menjadi percakapan hangat adalah proses penetapan kebijakan kepala daerah yang menurut prasangka masyarakat (baca: kelompok2) telah merusak lingkungan hidup, dan ada anasir2 berbau KOLUSI.
V. SOLUSI.
Untuk menghidari polemik masyarakat, seyogyanya semua proses eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh kepala daerah mengacu pada Pasal 7 UU di atas (15 poin).
Demikian penjelasan kami, mari berdiskusi. Terima kasih.

Top of Form

Unlike · · Unfollow Post · 3 hours ago

 

You, Vincentcius Jeskial Boekan and 7 others like this.

Kebamoto Tanabi VJB: kayaknya masih umum. Saya melihat bahwa baik OTDA maupun UU pertambangan tdk mengharuskan bahwa setiap kabupaten mengijinkan tambang. Hal ini pada khirnya di terima oleh MK dengan keputusan bahwa adalah kewenangan pemerintah daerah untuk menerima dan menolak tambang. Keleluasaan pemerintah daerah (juga UU OTDA) seharusnya menjadi peluang pemerintah daerah untuk memutuskan dengan bijak utk tidak mengijinkan tambang. Hemat saya kedua UU ini menguntungkam daerah yang selMa ini berada dalam kungkungan UU No.11 Tahun 1967 dimana daerah harus manut apa kata menteri pertambangan (alias pusat).
Dengan demikian dalil VJB yang mengatakan bahwa sipapun kepala daerah tidak bernyali menolak tambang, batal demi hukum yang memberi kewenangana untuk menerima atau menolak.
Bahwa VJB mendalilkan KEMAMPUAN NEGARA yang pendapatannya sebagian besar dari tambang mineral dan batu bara adalah tidak beralasan karena tidak dilengkapi dengan data yang jelas. Berbagai postingan kami di Moral Politik sudh memberikan data APBN 2012 sebagai contoh bahwa pendapat dari tambang mineral dan batu bara hanya sekitar 8 T yang tidak lain adalah 0,5 persen dari total APBN kita. Dengan demikian maka dalil inipun batal demi hukum statistik…
Bahwa VJb mendalilkan tentang kemampuan daerah yaitu dengan adanya tambang maka PAD daerah dapat digenjot yng selama ini hanya bergantung pusat. Ini juga tdk disertai perhitungan apa pun untuk melihat estimasi pemasukan daerah dari tambang. Bahkan kalau VJB bisa menunjukan data hasil tambang Kabupaten Manggarai jaun lebih bagus sekali gus membantah beberapa postingan yang mengatakan hanya 70 juta/ tahun bahkan ada yg bilang 1juta / tahun. Gagal menyajikan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan 
, maka dalil VJB ini tdk berdasrkan kenyataan yang ada dan batal demi hukum anggaran dan keuangan. Yang dapatbterlihat jelas disini bahwa dalil-dalil VJB sudah setali tiga uang dengan pendapat BKH.
Bahwa sebagai hal mendasar yg luput dari kejelihan seluruh pengemar tambang yaitu azas-azas yang menjiwai UU di atas. Atara lain: azas manfaat kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Bagaimana mungkin tambang meberikan azas manfaat dengan pembagian hasil 2,5% untuk daerah tempat tambang, 2,5. % lagi dibagi sama rata ke kabupaten lain dan 1 persen utk propinsi dan 4% untuk pusat DARI KEUNTUNGAN PERUSAHAN SETELAH DIPOTONG PAJAK.
Di pihak lain kepala daerah seperti C. ROTOK telah mengabaika UU lain yag ebrlaku di negara ini yaitu UU lingkungan hidup dimana dikatakan “setiap orang berhak untuk menolak segala kegiatan/aktivitas yang merusak lingkungan” dan atas aksi penolakannya itu tidak dapat dipina karena menurut UU terseut lingkunga hidup adalah hak Azasi dari setiap orag.
Dengan demikian semua dalil VJB untuk membela Cristian Rotok adalah gugur demi segala macam hukum karena pemimpin daerah adalah makluk hidup yang seharusnya mampu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya selama UNDANG-UNDANG TIDAK MENGHARUSKAN untuk iti. 
Lagian ngobrol dulu sama investor to…. Abis itu bRu buka UU Minerba. Kalau waktu ngobrol tidak bajanji atau tidak ketemu memang pasti tidak sakit kepala baca ini UU serta PP 20/21 ya g keluar satu tahun belakangan.

2 hours ago via mobile · Unlike · 2

Rofinus Ngabut E “Hukum itu lari terbirit-birit di belakang perkembangan masyarakatnya”, kata pepatah. Hanya pemerintah yang melayani masyarakat dengan baik memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, meski harus menabrak peraturan yang tidak bergantung pada nilai keadilan masyarakatnya.

2 hours ago · Edited · Unlike · 3

Stay Fee Ne\’u..

2 hours ago · Like

Stay Fee Ne\’u.. Yang terpenting buktinya.. Hasilnya punya dampak bagi kesejahteraan rakyat.

2 hours ago · Like · 2

Vincentcius Jeskial Boekan KT: di dunia hukum dikenal adanya hukum umum dan hukum khusus, dan yang namanya kepala daerah pasti lebih patuh kepada “hukum khusus” yang diurai oleh Menteri Kuangan, misalnya…berkaitan dengan APBN dalam rangka alokasi dana ke daerah. Untuk jelasnya bisa tanyai salah satu kepala daerah yang karib denganmu. Oh ya, soal teknis kala pendekatan investor saya tidak mau berburuk praduga, sebab sdh berkali-kali saya katakan bw saya penganut aliran positivisme. Dan soal gugur atau tidak gugurnya “pembelaan” saya, sesungguhnya bukan hanya bagi CRISTAL, tp bagi FRENLY, dan bagi SIAPA PUN GUBERNUR mendatang, yang saya pastikan tidak bernyali untuk berhadapan dengan kebijakan nasional sebagaimana saya maksudkan dalam “pembelaan” di atas.

about an hour ago · Edited · Like · 1

Kebamoto Tanabi VJB: kepatuhan hukum berbeda dengan kewenangan yg diberikan hukum. 
Saya hanya minta VJB menyebut pasal dan ayat dalam UU no.4 tahun 2009 yg sungguh mengikat pmpinan daerah utk tdk menolak tambang…, jangan patuh sama hukum investor bung…. 
Saya tdk yakin dapat jawaban dari bupati yg mengerti hukum seperti VJB. Artinya kalau tidak baca darimana dorang mengerti hukum?

about an hour ago via mobile · Like · 1

Vincentcius Jeskial Boekan KT: sepertinya saya ini sedang berhadapan dengan seorang Mahasiwa bukan seorang Dosen bergelar DOKTOR di Universitas paling bergengsi di Indonesia yaitu UI. Bukankah saya sdh katakan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan dasar dari semua kebijakan pertambangan di Indonesia. Memang pasal itu tidak mengatakan keharusan dan tidak keharusan, tetapi bagi orang yanmg sadar konstitusi maka apa pun titah UUD-nya maka itu merupakan hukum yang wajib dilaksanakan.

about an hour ago · Like · 3

Roberto Hosea sy spakat dg om KT, selain data om yes kurang akurat, om yes jg lupa bahwa uji materi UU minerba spt yg pasalnya beberapa dikutip di atas telah memberikan kewenangan yg besar kepada daerah utk membuat kebijakan sendiri soal tambang krn dari total penerimaan tambang umum yg berjumlah skitar 15 T, yg masuk kas pemerintah pusat hanya skitar 4 T saja sementara 11 T masuk ke kas daerah. bgmana mungkin penerimaan tambang dianggapa besar sementara porsinya hanya 1,14% terhadap apbn (baca nota keuangan kemenkeu ttg apbn 2012)? mengapa uji materi bisa lolos krn pemerintah pusat seakan malas urus tambang krn hny kasih masuk 4 T sj sementara konflik dan kerusakan lingkungan sangat besar, artinya pemerintah pusat seakan cuci tagan. mengenai solusi yg om yes tawarkan, sy jg ragu krn blom pernah ada ulayat menang dlm kasus konflik via jalur hukum tapi via jalur politik dg pengerahan massa seperti di bima dan lampung.

about an hour ago · Like · 1

Vincentcius Jeskial Boekan Ok, saya sependapat soal kelemahan UU Mineral tsb, tapi sepanjang belum ada UU yg baru UU lama masih tetap berlaku, \’kan?

about an hour ago · Unlike · 1

Kebamoto Tanabi VJB: kalau menyinggu pasal 33 UUD 1945, sudah terlalu luas dan lebar. Saya bukan ahli hukum tetapi saya bisa membaca. Saya minta kepada bapak VJB yg mendalilkan bahwa bupati tidak bisa mengelak. Ituloh…. Kalau larinkesana kemari maka saya katakan saya bukan mahasiswa yg bisa digiring. Kita konsisten saja pada poin-poin diskusi kita sehingga saya pun bisa belajar sesuatu dari bapak VJB…. Ok?

about an hour ago via mobile · Unlike · 1

Kebamoto Tanabi POTENSI MANGGARAI: KENAPA HARUS TAMBANG?

Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di NTT. Kabupaten ini kini telah dimekarkan menjadi 3 Kabupaten (Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur.
Kabupaten Mangarai pada umumnya lebih subur dan memiliki curah hujan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di nusa Tengara Timur. Curah hujan rata-rata 2.440,9 Mm dengan Suhu Udara minimum 18,3 C. Kondisi ikim ini memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor pertanian secara lebih baik dan maju. Luas areal sawah 23.403 ha dan tegalan/ ladang berjumlah 76.328 ha. Kurang lebih 14,5 ha digunaka untuk lahan perkebunan. Sebaliknya 54.325 ha untuk kebun campuran, yang dimanfaatkan untuk mengembangkan tanaman umur panjang dan komoditi. Sesunguhnya, Kabupaten manggarai merupakan daerah yang kaya akan sumber alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Manggarai berprofesi sebagai petani. Para petani mengembangkan tanaman komoditi yang memiliki daya saing pasar, seperti kopi ( produksi tahun 2001: 9.401 ton, dengan nilai export US$ 1.692.790.40 ), jambu mete (produksi tahun 2001:1.073 ton), vanili (produksi tahun 2001: 114 ton). Kabupaten Manggarai sesungguhnya tidak miskin. Ada sejumlah potensi unggulan di bidang pariwisata yang belum dikelola secara profesional dan memadai untuk mendukung PAD. Sebut saja Ruteng Puu desa tua dengan halaman bundar yang tersusun rapi dari batu. Todo, kampung tua yang memiliki nilai historis budaya dan kerajaan Manggarai. Wae rebo, kampung tradisional di tengah daerh pegunungan dengan empat rumah adat tua peninggalan dari masa lalu.
Kabupaten Manggarai juga menyimpan sejumlah objek wisata tirta/ bahari yang memesona antara lain, Pantai Ketebe, pantai pasir putih yang indah juga tempat yang cocok untuk diving. Liang Bua, tempat yang menghebohkan abad ini terkait dengan penemuan fosil manusia purba (homo floresiensis) dan benda-benda purbakala. Ulumbu menjadi salah satu objek wisata menarik yan menyajikan panorama sumber gas alam atau panas bumi yang menjadi sumber eneri alternatif.

about an hour ago via mobile · Unlike · 2

Vincentcius Jeskial Boekan Itu realitas dalam kehidupan kepemerintahan. Sebab Bupati juga tahu Pasal 33 (3) UUD 1945, dan UU No. 4 Thn 2009. Dan sepanjang para Bupati melaksanakannya sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yg berlaku, dosa asal apa yang mesti mereka pundaki? Saya kira kita terlalu berlebihan membuat analog. Soal mereka kongkalikong dengan investor adalah soal pribadi mereka, kan masuk penjara bukan soalnya saya tp soal oknum yang bersangkutan. Dan sepanjang pengetahuan saya, CR atau FLR belum pernah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pertambangan di NTT. Jadi itu hanya soal praduga tak bersalah, yang mungkin saja karena mereka bukan kawan politik kita. Saya jawab ini teramat jujur, kan semua sdh tahu bw sy dukung BKH.

about an hour ago · Like

Kebamoto Tanabi VJB: status ini melenar lagi. Coba konsisten dengan dalili-dalil bung VJB di satus tersebut. Kita mau diskusi sehat bukan? Kita harus malu sama adik-adik kita yang sedang nonton….

about an hour ago via mobile · Like · 2

Roberto Hosea justru kalo patokannya pasal 33 UUD 45 mk seharusnya UU minerba harus dibatalkan krn sangat bertentangan dgn pasal tsb dimana kekayaan alam seharusnya dipergunakan sebesar-besar utk kemakmuran rakyat sama sekali TIDAK dipenuhi mlah tanpa beban pemerintah membuat UU minerba yg adalah pesanan asing dimana kekayaan alam digunakan sebesar-besar utk kemakmuran penguasa dan investor om yes.

about an hour ago · Edited · Like · 3

Vincentcius Jeskial Boekan RH: setuju tapi merubah UU itu ada prosedurnya, sekarang terpulang kepada Menteri Pertambangan dan Energi utk mengajukan draf perubahan UU, atau mungkin usul inisiatif DPR yang punya kompoten yaitu Komisi 7 yg Waketnya BKH.

about an hour ago · Like · 2

Kebamoto Tanabi VJB: UUD 45 sangat umum dan tdk pada tataran praktis teknis. Membahas kebijakan pimpinan daerah konteks ini kita sebaiknya beracuan pada UU no.4 tahun 2009 dan UU Otda, UU perimbàngan keuangan pusat dan daerah, UU lingkungan hidup dan BAHKÀN yang lebih teknis lagi PP yang mengikuti lalu PERDA yang di dalamnya ada RPJP/M, RT/RW, 11 skala prioritas nasionàl sebagai acuan penyusunan RAPBD sesuai PERMEN keuangan. 
Saya mau belajar banyak dari bung VJB…

about an hour ago via mobile · Like · 1

Roberto Hosea mirisnya pemerintah tidak transparan entah soal dana maupun gratifikasi yg telah mereka nikmati yg telah diberikan oleh asing, malah buat berita pencitraan dg alasan PAD pdhl semua itu bohong besar, bahkan kalau om mau tahu penerimaan SDA kita via perikanan hanya 0,01% terhadap APBN pdhl kita adl negara dg lebih dari 70% adl laut. inikah yg dinamakan PAD? apa lagi utk kemakmuran spt amanat pasal 33 UUD 45?

about an hour ago · Like · 2

Vincentcius Jeskial Boekan Saya masih konsisten, karena saya sangat paham bahwa larinya pada kasuistik bukan soal dogmatis yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 4 Th 2009. Jelas bahwa pada Pasal 5 UU 4/2009 menegaskan: Bahwa untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan dengan DPR….Lihat juga pasal yg sama ayat (4): Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Kata wajib mematuhi berarti tidak ada pilihan lain untuk menolak….

about an hour ago · Edited · Like · 1

Vincentcius Jeskial Boekan RH: saya sependapat, tp itu sdh soal good will dan political will.

about an hour ago · Unlike · 1

Kebamoto Tanabi VJB: tetapi ada postingan saya yang dihapus ya…. Saya bilang mari diskusi wajar supaya tidak malu sama penonto

about an hour ago via mobile · Like

Roberto Hosea na skrg hampir semua kandidat calon gub 2013 su triak tolak tambang, hehehehehe….hare gene

about an hour ago · Like · 1

Martin Langoday Martin yg blm mungkin Christal tu om Roberto

about an hour ago · Like

Vincentcius Jeskial Boekan RH: itu bualan, saya pastikan ketika pembahasan anggaran NTT tdk akan dapat dana APBN, hiduplah dr PAD yg hanya Rp. 3 T, devisit Rp. 18 T lebih.

about an hour ago · Like · 1

Kebamoto Tanabi VJB: INI KOMENTAR BUNG DI ATAS “Jelas bahwa pada Pasal 5 UU 4/2009 menegaskan: Bahwa untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan dengan DPR….Lihat juga pasal yg sama ayat (4): Pemerintah daerah wajib memetuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

about an hour ago via mobile · Like

Martin Langoday Martin lanjut!

about an hour ago · Like

Kebamoto Tanabi VJB: pasal 5 bunyi lain:

Pasal 4.
Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;
Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu;
Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.
BAB III
BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 5.
Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :
Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri; Perusahaan Negara;
Perusahaan Daerah;
Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
Koperasi;
Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12
ayat (1);

about an hour ago via mobile · Like

Roberto Hosea sekedr info ini postingan lama sy di group MP thn lalu, Inilah Penerimaan Negara Indonesia tahun 2011-2012
—————————————————-
migas : 15,5% sebesar 189.608,60 Milyar
non migas : 1,5% sebesar 18.847,80 Milyar
pajak : 82.9% sebesar 1.221.019,40 Milyar
hibah : 0,1% sebesar 825,10 Milyar
——————–total 1.221.019,40 Milyar atau 1.221 Trilyun

dari APBN-P 2012 total pemasukan negara adl 1.344,47 triyun sehingga defisit utk APBN 2011-2012 menjadi 7,73 Trilyun.

perhatikan pemasukan dari tambang umum(besi, mangan, emas, tembaga dll) hny 1,5% saja kontribusinya kepada pemasukan negara sehingga jika tambang umum ini dihapuskan sama sekali pun tdk akan memiliki pengaruh yg signifikan terhadap keuangan negara. tambang tdk masalah tp jangan hny penguasa yg kenyang sementara rakyat nonton saja. silahkan kunjungi situs kemenkeu utk download nota keuangan negara yg lengkap di link ini :http://www.anggaran.depkeu.go*****id/dja/acontent/NK%20dan%20APBN-P%202012.pdf buka manual di addres bar, ganti ***** dgn . (pemerintah sdh memblokir semua link dr situs pemerintah sejak 2 minggu lalu).
December 5, 2012 at 10:58pm · Like · 1

about an hour ago · Like

Vincentcius Jeskial Boekan KT: saya baru baca dan itu riil sumberdaya alam di Manggarai yang kalau dieksploitasi optimalpun hanya bisa mendongkrak PAD hingga Rp. 200 M. Pertanyaannya, darimana tambahan dana Rp. 200an M utk APBD dan sekian ratus M dana Dekon utk membiayai pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ndi Manggarai? Sepertinya saya sdh tak sabar lagi menanti KT, RH untuk jadi BUPATI di daerahnya msg2 supaya saya mau terkekeh melihat mereka sempoyongan soal yang kita diskusikan ini. Ha…ha…ha…, jangan terlalu tegang2, mari kita mengasoh sejenak, minumlah kopi, kopi Sumba atau apalah namanya.

about an hour ago · Like

Roberto Hosea hahahahahaha…amin sj om yes

about an hour ago · Like · 1

Kebamoto Tanabi VJB: DOKTOR dosen UI tdk pernah tegang. T
Btw, mana buktihya tambang manggai menaikkan PAD? Itu yang saya minta?

about an hour ago via mobile · Like

Adam Silaban Mr President benar.. Om Kebamoto juga benar. Diskusinya cerdas .. Salut !! Yang salah 5 paket lain.. Menolak tambang !

about an hour ago via mobile · Like

Vincentcius Jeskial Boekan RH: postingan yg di atas itu kembali lagi kepada Jakarta. Sama seperti ungkapan: Roma Bicara Selesai. Berarti Jakarta Bicara Selesai.

about an hour ago · Like

Kebamoto Tanabi VJB: untuk kasus UU 4/2009 tidak perlu Jakarta karena tohnMK sudah memberikan kewenangan penuh daerah. Tinggal pimpinan daerah bisa berhitung kali dan bagi nggak? Jangan-jangan hanya bisa “tambah”

59 minutes ago via mobile · Unlike · 1

Vincentcius Jeskial Boekan KT: soal porsi antara pusat dan daerah itu jelas diatur dalam PP, lazimnya Pusat dapat lebih besar karena semua dana yang dihimpun dari ijin dan sistem bagi hasil, misalnya akan diperuntukkan bukan saja bagi Manggarai tp semua provinsi di Indonesia.

59 minutes ago · Like

Roberto Hosea hanya 4 T yg kembali ke jakarta om yes, skitar 11 T masuk daerah makanya uji materi UU minerba lolos dg mudah, pusat sudah malas urus tambang krn pemasukannya dikit dan mreka lemparkan ke daerah shg kewenagan bupati dan gub sdh sangat besar soal tambang, harapannya gub NTT 2013 benar2 pro rakyat kali ini.

58 minutes ago · Like

Vincentcius Jeskial Boekan Siapa yang bilang begitu, baca lagi, nanti penonton tertawa S2 Hukum Undana mengalahkan Doktor UI.

58 minutes ago · Like

Kebamoto Tanabi VJB: saya tahu itu karena saya baca semua UU itu. Saya kembali lagi tidak ada aturan yg memaksa utk terima tambang

57 minutes ago via mobile · Like

Yulius Simson Salang janganlah terlalu berprasangka buruk kepada orang lain apa lagi pada para pemimpin dan calon pemimpin kita . Berangkat dari niat baik sajalah .

56 minutes ago · Like · 2

Hamdan In\’ami Barang2 tambang sangat dibutuhkan sehari2. Nilai ekonomisnya bagi daerah penghasil tambang juga sangat besar. Tidak adil jika kita tolak mentah2 sementara kita juga butuh (barang tambang dan duitnya), sementara kita punya potensi penghasil tambang. Tapi juga tidak adil jika kita eksploitasi besar2an tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan, yg bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Yg membuat masyarakat menolak mentah2 adalah karena selama ini, dimana ada tambang disana masyarakat sengsara dan investor berpesta. Apalagi pasca tambang, lahan dibiarkan begitu saja. 

Jadi menurut saya, bbrp hal yg hrs dipenuhi utk membuka tambang yaitu, (1) Studi kelayakan eksplorasi tambang hrs dikaji mendalam dari segala aspek, tidak hanya aspek ekonomi. (2) Masyarakat setempat hrs mendapatkan manfaat langsung. (4) Keberlanjutan ekosistem hrs diutamakan. (5) Investor hrs komit utk rehabilitasi pasca tambang. Apakah itu bisa dipenuhi?

55 minutes ago · Unlike · 3

Roberto Hosea akan jadi prasangka kalau tanpa dasar, ini datanya jelas kok om YSS, apa pemerintah atau calon pemerintah tdk boleh dikritik?

54 minutes ago · Like · 2

Kebamoto Tanabi VJB: maaf postingan saya terhapus lagi disini saya su mau bateriak.
Ini sudah lupa?
KT: sepertinya saya ini sedang berhadapan dengan seorang Mahasiwa bukan seorang Dosen bergelar DOKTOR di Universitas paling bergengsi di Indonesia yaitu UI. Bukankah saya sdh katakan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan dasar dari semua kebijakan pertambangan di Indonesia. Memang pasal itu tidak mengatakan keharusan dan tidak keharusan, tetapi bagi orang yanmg sadar konstitusi maka apa pun titah UUD-nya maka itu merupakan hukum yang wajib dilaksanakan.

53 minutes ago via mobile · Like

Roberto Hosea na kita niat baik tapi kalau penguasa niat garong karmana su e? apa lg mreka ditunjang kewenangan dan konstitusi, tdk lain harapan masyarakat adl spy pemerintah benar2 menkaji kembali kebijakan soal tambang krn NTT adl prop dg gugusan pulau2 kecil sehingga banyak hal yg merugikan.

51 minutes ago · Like

Vincentcius Jeskial Boekan Tidak ada yg menghapus postingan, mungkin kemakan virus atau masih pesiar ke luar negeri baru masuk. Amanat Pasl 33 UUD 1945 itu adalah keharusan yg harus dipatuhi, Presiden saja jika tdk melaksanakan UUD 1945 dgn baik dapat diberhentikan. Jadi jangan bilang begitu, beda bhs UUD 1945 dgn bhs KUHP yg dgn ancaman hukumannya jika melanggar.

51 minutes ago · Like

Kebamoto Tanabi RH: pasal 5 yg dikasih VJB salah kutip. Yg benar copas saya

50 minutes ago via mobile · Unlike · 1

Vincentcius Jeskial Boekan Salah kutip bagaimana, copas itu yg salah ketik.

49 minutes ago · Like

Kebamoto Tanabi VJB: jangan modal UUD 45 saja. Ideologi itu. Tdk praktis-teknis

49 minutes ago via mobile · Like

Vincentcius Jeskial Boekan Semua bersumber pada UUD 1945, dan UUD 1945 adalah landasan KONSTITUSIONAL.

48 minutes ago · Like

Kebamoto Tanabi VJB: UU4/2009 pasal 5 tdk seperti yg bung komentarkan

48 minutes ago via mobile · Like

Kebamoto Tanabi vJB: saya tahu itu bapak…., namun tidak bisa dipakai untuk mempertahankan dalili di status bapak di ats

47 minutes ago via mobile · Like

Vincentcius Jeskial Boekan Apakah saya harus kuliah S3 Hukum di Undana baru KT percaya? Sayang belum ada S3, kalau ada dipastikan saya sdh bergelar DOKTOR.

47 minutes ago · Like

Yulius Simson Salang Bung Obet bukan tdk boleh kritik bung,kontrol sosial masyarakat itu penting, tetapi menjadi tdk penting saat yang bersamaan kita menilai bahwa pemimpin kita itu beginilah begitulah .

47 minutes ago · Like · 2

Roberto Hosea kalau kenyataannya bgitu bgmana susah om?

43 minutes ago · Like · 1

Kebamoto Tanabi Sia.an terhapus lagi….
VJB: urusan percaya hanya ada di gereja atau mesjid. Masalàhnya bapak tdk bisa memakai UUD 45 untuk mempertahankan dalil-dalil bapak di status

43 minutes ago via mobile · Like

Vincentcius Jeskial Boekan Dalil sy bersumber dr Pasal 33 (3) UUD 1945, dan memang begitulah implementasinya. Yang pasti NTT ini hidup juga dari provinsi penghasil tambang mineral dan batu bara karena PADnya sekitar Rp. 3 T padahal total APBD di NTT sekitar Rp. 21 T. Dalil OTDA benar, tapi sesungguhnya masih tergantung dari kebijakan JKT dan itu antara lain bersumber dari hasil tambang provinsi lain. Jika OTDA murni dan konsekuen, maka NTT sdh hrs dilebur dgn Bali atau NTB. Mari kita lebih realistis.

42 minutes ago · Like · 1

Vincentcius Jeskial Boekan Lalu sy harus pakai UUD yang mana?

41 minutes ago · Like · 1

Kebamoto Tanabi VJB: lihat data RH di atas yg hanya 4T dari minerba. Siapa yang untuk.

41 minutes ago via mobile · Unlike · 1

Vincentcius Jeskial Boekan Saya sdh lihat dan sdh menjelaskan kok, KT. Menurut saya, apa yg sy jelaskan takkan berbeda jauh dgn Jkt.

39 minutes ago · Like

Kebamoto Tanabi VJB: jangan begitu…. Saya sudah kasih UU pelaksàna di atas. Ini copasnya:
KT: sepertinya saya ini sedang berhadapan dengan seorang Mahasiwa bukan seorang Dosen bergelar DOKTOR di Universitas paling bergengsi di Indonesia yaitu UI. Bukankah saya sdh katakan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan dasar dari semua kebijakan pertambangan di Indonesia. Memang pasal itu tidak mengatakan keharusan dan tidak keharusan, tetapi bagi orang yanmg sadar konstitusi maka apa pun titah UUD-nya maka itu merupakan hukum yang wajib dilaksanakan.

39 minutes ago via mobile · Like

Roberto Hosea hny 2 yg untung om KT penguasa (dan kroni) dan investor, rakyat gigit jari

38 minutes ago · Edited · Like · 1

Yulius Simson Salang bung Obet kalo saya sih lebih memilih untuk memperkuat masyarakat stempat dalam bidang sosial dan ekonominya kalo ini sudah beres dengan sendirinya mereka akan tolak kehadiran tambang ditempat mereka. kerena keputusan akhir ada ditangan mereka bukan pemerintah bung .

38 minutes ago · Unlike · 2

Vincentcius Jeskial Boekan Ya itulah pernyataan sy dan tidak ada salahnya kok. Saya tetap konsekuen dengan itu.

38 minutes ago · Like

Kebamoto Tanabi VJB: VJB: UUD 45 sangat umum dan tdk pada tataran praktis teknis. Membahas kebijakan pimpinan daerah konteks ini kita sebaiknya beracuan pada UU no.4 tahun 2009 dan UU Otda, UU perimbàngan keuangan pusat dan daerah, UU lingkungan hidup dan BAHKÀN yang lebih teknis lagi PP yang mengikuti lalu PERDA yang di dalamnya ada RPJP/M, RT/RW, 11 skala prioritas nasionàl sebagai acuan penyusunan RAPBD sesuai PERMEN keuangan. 
Saya mau belajar banyak dari bung VJB…

37 minutes ago via mobile · Unlike · 1

Kebamoto Tanabi VJB: di UI ada buka S-3 hukum lho…

35 minutes ago via mobile · Like

Vincentcius Jeskial Boekan KT: mungkin diskusi ini akan berakhir jika esok DPR amandemen kelima UUD 1945 khusus Pasal 33 (3), tapi sepanjang itu belum diamandemen, apa pun argumentasi kaum cerdik pandai tetap tidak dihiraukan. Dan dengan demikian sy pikir diskusi ini sdh bisa ditutup, sebab antarkita tdk mau saling menerima argumentasi dan cenderungt mau menang sendiri lantaran sedang beraroma pilkada. Bagi saya, isu ini mau menjegal CRISTAL pun tak masalah, tapi satu2 hal yg pasti: \’SIAPA PUN GUBERNUR BARU TAKKAN BERNYALI MENCABUT IJIN PERTAMBANGAN, DAN APALAGI TIDAK MEMBERIKAN IJIN PERTAMBANGAN SETELAH MELALUI PROSES YG TERMAKTUB DLM UU. NO. 4/2009.

34 minutes ago · Unlike · 2

Kebamoto Tanabi VJB: kita serahkan kepada penonton….

32 minutes ago via mobile · Unlike · 3

Roberto Hosea harapan sy semoga gub NTT 2013 “bernyali” om yes

32 minutes ago · Like · 2

Vincentcius Jeskial Boekan Itu lebih cerdas KT. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Salam damai untuk semuanya. GBU all.

32 minutes ago · Unlike · 2

Vincentcius Jeskial Boekan RH: kalau ada yg bernyali Beta pi falungku dengan ente na. Ha…ha…ha…!

31 minutes ago · Unlike · 3

Kebamoto Tanabi RH: bisa dimengerti ge….

30 minutes ago via mobile · Unlike · 2

Roberto Hosea hahahahahaha…sy mau bantu kalu bgitu om yes

29 minutes ago · Like · 1

Roberto Hosea sangat dimengerti om KT

28 minutes ago · Like · 1

Logo Rk alangkah eloknya kalau hal ini dijelaskan langsung oleh Jenny Fransiska Djemarut dari Timses CRISTAL. Tapi ya, sonde apa2 kalau ini pikiran langsung dari Timses yg kemudian dibahasakan dg lugas oleh Om Yes …

24 minutes ago · Unlike · 2

Vincentcius Jeskial Boekan Logo Rk: siapa pun kepala daerah pasti penjelasannya sama seperti saya. Yang pasti, penjelasan tadi gratis; kewajiban moral sebagai Admin. Dan sy juga tdk berharap ada ucapan terima kasihnya, karena sy yg menawarkan bantuan. Aman sa Bro. Thx.

12 minutes ago · Unlike · 1

Kebamoto Tanabi VJB: kalau kesalahan akibat tegang saya maafkan. Namun komentar terakhir mengganggu. 
Seharusnya: siapa pun TIDAK BERNYALI mencabut izin tambang yg sudah ada tanpa landasan hukum dan kesiapan menanggung tuntutan hukum pihak ketiga. NAMUN pimpinan daerahnyang mengerti kerugian tambang dan memperhatikan rakyatnya serta lingkunagn sekitar sebagai syarat MDG\’s GOALS, SEHARUSNYA pumya nyali menolak tambang (baru).
Semoga ini menjadi kesimpulan saya juga

6 minutes ago via mobile · Unlike · 1

Bottom of Form

   

STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Pendidikan Yang Mewujudkan Indoensia Sejahtera
PENDIDIKAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEJAHTERA
Oleh: Dr. rer.nat. Kebamoto
-Dosen Universitas Indonesia
-Pemimpin Redaksi Majalah Pendidikan INSIDE

I. Pendahuluan
Damai Sejahtera terdiri dari dua suku kata yaitu Damai dan Sejahtera. Damai menyangkut suasana bathin sedang Sejahtera menyangkut keadaan jasmani. Dua-duanya penting dan dapat dilihat. Orang yang hatinya damai dapat dilihat dari sikapnya sedangkan orang yang sejahtera dapat dilihat pula dari kehidupan jasmaniahnya. Jika dua-duanya ada, yaitu Damai Sejahtera, maka inilah cita-cita yang ideal dank arenanya menjadi tujuan yang perlu diperjuangkan. Namun manakala sejahtera itu tidak kunjung datang atau sirna maka damai pun segera kabur entah kemana.
Pendidikan memang seharusnya menghasilkan Damai dan Sejahtera. Namun sayangnya, terutama di Indonesia belakangan ini, pendidikan hanya mampu menghasilkan Damai saja tanpa diikuti oleh Sejahtera itu. Banyak orang yang damai kalau sudah memiliki gelar yang berderet-deret, banyak orang yang damai kalau dikalungi medali kejuaraan, atau pun naik kelas atau masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi pun sudah membuat semua orang damai. Namun, sekali lagi, pendidikan kita tidak kunjung menghasilkan sejahtera itu sehingga damai yang semula itu sirna dan digantikan dengan segala bentuk penyakit social.
Karena itu kita perlu bersama-sama menggugat pendidikan kita yang sedang dengan sistematis menganaktirikan sejahtera. Untuk Indonesia, sisi sejahtera itu mesti dikedepankan meski sisi damai dari pendidikan juga sangat perlu. Damai dan sejahtera seharusnya dua sisi mata uang yang dimiliki SDM Indonesia hasil pendidikan. Itu kalau kita mau mewujudkan Indoensia yang sejahtera. Mau?

II. Sistem Pendidikan yang Mewujudkan Indonesia Sejahtera
Tidak kunjung tibanya sejahtera yang dijanjikan lewat pendidikan kita karena kita lupa akan kodrat manusia itu sendiri. Secara sadar kita menganggap bahwa semua orang itu sama pintar (kecerdasannya). Karenanya, system pendidikan Indonesia hanya menekankan jalur SD-SMP-SMA dan Universitas. Ini mengukuhkan paradigma lama bahwa asalkan seseorang bersekolah dan menjadi sarjana maka dia akan pintar dan akhirnya merubah nasib seluruh keluarganya. Pendidikan seolah-olah adalah mesin yang secara otomatis membuat orang pintar. Banyak orang tua menjual harta bendanya untuk menyekolahkan anaknya supaya pintar dan menjadi sarjana. Setelah menggondol gelar sarjana maka Damailah ia dan keluarganya. Namun ironisnya, ketika mengganggur sekian lama maka sejahtera itu tidak kunjung datang lalu kaburlah damai itu.
Gambar I

Kodrat manusia: sedikit yang pintar sekali (5%), pintar (20%) rata-rata (50%), tidak pintar (20%) dan tidak pintar sekali (5%) (lihat Gambar I). Karenanya, system pendidikan seharusnya tidak hanya satu jalur SD-SMP-SMA dan Universitas itu. Hanya 30-40% saja yang boleh ke SMA lalu ke Universitas! Lalu kelompok rata-rata itu harus diarahkan ke kejuruan: SD-SMP-SMK-Poltek/ST. Sisanya 10-20% lagi seharusnya langsung ke vokasional: SD-kursus (menjahit, beternak, ketrampilan RT) atau kalau mau juga mengingat WAJAR ( tahun bolehlah SD-SMP-kursus keterampilan.
Menyadari fakta ini maka kurikulum pasti tidak hanya satu, sekolah guru tidak hanya satu, fasilitas tidak harus seragam dan kebijakan tidak harus sama dari Jakarta sampai ke desa. Sistem pendidikan kita selama ini sadar atau tidak sadar melupakan spectrum kecerdasan manusia itu dan mereduksinya menjadi sekadar bola yang bisa dipompa oleh pendidikan sehingga sama kembungnya. Kisruhnya kurikulum, guru dan segala masalah yang mengikutinya termasuk pengangguran, kejahatan social yang kalau dirumuskan menjadi hilangnya sejahtera itu karena paradigm ini.
Lalu apakah kalau sistem pendidikan kita disetel seperti pemaparan ini sejahtera itu akan terwujud segera? Rasanya belum. Diperlukan peraturan perundang-undangan. Pertama Undang-undang yang menetapkan siapa yang boleh ke universitas, siapa yang boleh ke SMK dan siapa yang kursus saja. Diperlukan lembaga penilai untuk ini. Mungkin nilai UN SMP yang selama ini kurang maksimal pemanfaatannya cocok dipakai untuk ini. Hanya saja pelaksanaannya mesti jujur dan adil. Undang-undang inilah yang menjamin guru dan sekolah mengarahkan siswanya ke lembaga kursus, SMK atau SMA. Tentu saja di tingkat universitas pun demikian. IPK 3,0 ke atas boleh mabil doctor. IPK 2,5-2,99 jadi guru dan di abawah dari 2,5 harus ambil kursus ketrampilan lain, misalnya.
Kedua, diperlukan lagi UU untuk mengatur jatah lapangan kerja. Jika seseorang memiliki ijazah universitas tidak boleh bekerja lagi pada lapangan pekerjaan yang seharusnya untuk Politeknik, SMK atau pun kursus. Tidak boleh sarjana Fisika menjadi tenaga admistrasi misalnya karena itu adalah jatah SMK. Seseorang yang lulus sarjana misalnya merasa damai, namun segera setelah itu menjadi tidak sejahtera karena ratusan amplop lamaran kerja tidak ada jawaban. Mengapa? Pekerjaan di Indonesia adalah perebutan tanpa aturan bahkan berbau KKN. Maka sejahtera itu semakin jauh dan damai itupun terusik.
Sangat lebih sempurna lagi jika pemerintah dan masyarakat secara sukarela melakukan proteksi terhadap produk-produk anak bangsa. Banyak SMK yang mengajarkan wirausaha. Misalnya saja mebeler untuk perabot RT atau minyak goring dari kelapa. Mestinya pemerintah dan masyarakat mendahulukan dalam daftar belanjanya produk-produk anak bangsa itu. Yang terjadi selama ini, produk mebel dari kayu mati dengan sendirinya karena pemerintah dan masyarakat lebih senang mebel plastic. Lebih lucu lagi sampai di desa-desa semuaorang diajari untuk memusuhi minyak goreng dari kelapa demi isu koleterol. Padahal untuk ukuran desa dimana manusianya beraktivitas yang tidak lepas dari olahraga, isu kolesterol menjadi tidak penting. Bangsa ini telah lama membuat kesalahan fatal!

III. SDM yang Menopang Ekonomi Indonesia Sejahtera
Kita sebagai bangsa juga telah lama terjebak dalam slogan: “menguasai IPTEK untuk membangun ekonomi”. Lahirlah belakangan ini konsep ekonomi berbasis IPTEK atau kerennya: knowledge based economy. Nanti dulu! Negara maju sudah sampai kepada teknologi pamungkas yang namanya nanoteknologi. Jika Indonesia ingin mengejar bangsa maju itu demi ekonomi maka dibutuhkan waktu tidak kurang dari 400 tahun. Lalu Negara maju itu akan diam menunggu kita? Kalau saja mereka rela menunggu kita, maka diperlukan dana yang tidak sedikit. Rasanya APBN kita tidak cukup untuk membiayai riset mereka yang begitu maju. Maukah kita puasa selama 400 tahun? Bukankah badai penyakit social akan segera menerpa Indonesia? Inilah jebakan itu!
Gantinya adalah pendidikan yang menghasilkan SDM yang menopang Indonesia sejahtera.
Gambar II
Gambar II menjelaskan bahwa semakin tinggi kandungan teknologi sebuah produk, semakin sulit dijual. Mengapa? Karena hanya segelintirorang yang kaya dan memiliki akses terhadap uang. Delapan puluh sampai 90%masyarakat Indoensia adalah golongan ekonomi lemah dan sedikit ekonomi menengah. Semakin tinggi/canggih sebuah produk, semakin sulit berinteraksi dengan mereka (yaitu pasar besar) itu.
Kalau dikaitkan dengan Gambar I tadi maka tampaklah bahwa untuk menghasilkan Indonesia sejahtera itu bukan hanya kelompok pintar yang berperan. Jadi semua kelompok dengan berbagai tingkat kecerdasannya dan berbagai lulusan baik kursus, SMK dan SMA turut berperan. Bahkan kelompok yang kursus bersama SMK itu sangat banyak dan sangat cocok dengan produk yang “low-technology content” seperti ditunjukan pada Gambar III.
Gambar III

Kalau memang rakyat Indonesia butuhnya masih yang rendah-rendah saja yaitu sebatas “perut” buat apa kita terjebak dalam slogan dan mimpi yang tinggi? Tentu saja jika ada 0,1% bangsa ini yang mampu mengejar yang tinggi itu tidak dilarang. Namun kalau roh dari rancangan pendidikan kita saat ini melupakan kelompok mayoritas dan mengutamakan kelompok yang pintar saja (5%) maka inilah yang perlu digugat. Tidakkah kita risau dengan berjamurnya jualan sekolah/universitas yang berlabel internasional tanpa 1 orang pun siswa/mahasiswa asing? Bukankah depdiknas yang menganjurkan dan membiayai berdirinya SD internasional, SMP internasioanal dan SMA internasional di setiap propinsi? Dapatkah kita memetik bunga dari kata “mawar”?

IV. Penutup
Pendidikan yang mewujudkan Indonesia sejahtera untuk memelihara damai itu seharusnya melalu system pendidikan yang “colorfull/spectrum” dan inilah yang disebut pendidikan yang inklusi. Dengan demikian terbentuk SDM yang ibaratnya seperti tim sepak bola yang tidak semua harus memasukan bola ke gawang. Toh, kekinian kita terbanyak adalah urusan kebutuhan pokok. Melupakan dasar ini sama saja dengan melupakan Indoensia sejahtera itu.
Dr. Kebamoto di 20:37

PENERBITAN IUP TAMBANG EMAS SUMBA

Oleh: Dr. rer. nat. Kebamoto

Penerbitan IUP tambang emas di Pulau Sumba oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, yang didahului rekomendasi dari Bupati-Bupati di Sumba, terindikasi melanggar ketentuan Hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia dikeluarkan pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Januari 2009 dan dikenal sebagai UU Minerba (yaitu UU No. 4 Tahun 2009).

2. Bahwa undang-undang ini adalah pengganti UU No. 11 tahun 1967, namun KP tidak diatur secara tegas dalam peraturan peralihan Undang-undang N0. 4 tahun 2009, maka menteri ESDM mengeluarkan Surat Edaran no. 03.E/31/DJB/2009 pada tanggal 30 Januari 2009 (lihat http://www.kebamoto.files.wordpress.com) yang isinya:

– Tidak Menerbitkan IUP untuk mineral logam dab batubara sampai dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU Minerba.

– Apabila ada IUP untuk mineral dan batubara yang dikeluarkan tanpa proses pelelangan wilayah, hal tersebut melanggar UU Minerba sebagai hukum positif.

Surat edaran ini disampaikan kepada seluruh gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

3. Bahwa entah bagaimana pertimbangan para bupati dan gubernur, dengan rekomendasi bupati-bupati, gubernur telah mengeluarkan IUP untuk tambang emas di Sumba pada tanggal 5 November 2009 tanpa mengindahkan surat edaran mentri ESDM tersebut.

4. Bahwa setelah memperoleh IUP dari gubernur NTT tersebut, Hillgrouve Resources telah mengumumkan kepada seluruh calon pembeli saham pada tanggal 8 Desember 2009 dengan mengklaim bahwa mereka telah memperoleh IUP dengan no. (322/KEP/HK/2009) dari gubernur NTT.

5. Bahwa telah terjadi “tabrakan hukum” antara IUP gubernur NTT dan Surat Edaran Menteri ESDM yang juga mengikat. Sebagai bukti bahwa Surat Edaran Menteri ini berkekuatan hukum yang mengikat, Bupati Kutai Timur perlu melakukan uji undang-undang lewat Mahkama Agung yang akhirnya Surat Edaran ini dicabut pada tanggal 9 Desember 2009 dengan keputusan MA No. 23.P/Hum/2009.

6. Bahwa jelaslah penerbitan IUP Gubernur yang didahului rekomendasi dari para bupati telah dikeluarkan sebelum produk hukum bernama Surat Edaran menteri ini dicabut dan berarti gubernur dan jajarannya (para Bupati) telah “menabrak” ketentuan/peraturan yang lebih tinggi.

7. Bahwa keluarnya IUP untuk tambang emas ini terkesan sangat buru-buru mengingat pada tahun 2009 itu sedang berlangsung gegap-gempita PILGUB dan PILKADA Sumba Tengah.

8. Bahwa terdapat ketidak jelasan kapan WP untuk Sumba ditetapkan dan kapan pula WP ini disosialisasikan untuk mendapatkan dukungan masyarakat sehingga layak untuk diterbitkan (melalui lelang) WIUP. Sampai saat ini belum ditemukan daftar WP maupun WIUP di kementrian ESDM. Mungkin saja belum tercantum dalam website kementrian tersebut.

9. Bahwa dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 ini juga diatur penghentian sementara kegiatan pertambangan yaitu pasal 113 sebagai berikut:

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha

pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau

dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis

diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 113 ayat 4, pada tanggal 2 Maret 2011, masyarakat lingkar tambang (111 orang pendukung) telah mengajukan permohonan penolakan pertambangan dengan alasan yang jelas antara lain:

– tidak ingin kehilangan tanah pertanian yang bertentangan dengan 3 gerakan moral bupati Sumba tengah yang berbasis lahan

– Hancurnya tatanan sosial dan budaya masyarakat karena telah terjadi perselisihan warga akibat masuknya pertambangan

– Adanya pengrusakan mesbah persembahan dari masyarakat adat MARAPU di Rara’wu.

– menjaga kerusakan hutan yang berkelanjutan dengan adanya tambang

11. Bahwa Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk, telah mengeluarkan surat Tanggapan dengan nomor 540/53.17/Tambang/2011 yang diedarkan ke seluruh instansi pusat, propinsi dan daerah serta seluruh mayarakat agama serta LSM pada tanggal 1 April 2011 dengan banyak kesalahan hukum sebagai berikut:

a. surat tersebut berupa surat tanggapan yang dikeluar 31 hari setelah surat permohonan masyarakat. Surat bupati ini jika dimaksudkan sebagai surat jawaban sudah menyalahi ketentuan hukum UU No. 4 Tahun 2009 pasal 113 ayat 5 poin 9 di atas.

b. bupati Sumba Tengah mengeluarkan surat tanggapan ini dengan tembusan ke Gubernur NTT per tanggal 1 April yang berarti tidak ada kesempatan bagi Gubernur NTT untuk mengeluarkan surat keputusan menolak/menerima alasan warga lingkar tambang tersebut sesuai dengan tenggang waktu 30 hari setelah surat permohonan diajukan oleh warga tolak tambang kepada bupati Sumba Tengah. Dengan demikian Gubernur dan Bupati telah melanggar ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 pasal 113 ayat 5 tersebut karena sampai saat ini surat keputusan Gubernur belum keluar.

c. Surat tanggapan Bupati mengandung kelemahan substansi yaitu:

– alasan Bupati Sumba Tengah bahwa dalam tahap ini masih proses eksplorasi bukan eksploitasi sehingga masyarakat jangan cemas. Terkesan di sini bahwa Bupati Sumba Tengah menjamin bahwa setelah ekplorasi, kegiatan tambang ini dapat dihentikan dan memiliki kesempatan untuk membicarakannya kembali dengan masyarakat. Ini juga sesuai dengan pernyataan-pernyataan Bupati Sumbah Tengah di berbagai media massa.

Bupati Sumba Tengah lupa bahwa ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pemegang IUP eksplorasi DIJAMIN memperoleh IUP Ekploitasi. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 46 ayat 1:

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk

memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan

kegiatan usaha pertambangannya

Logikanya adalah bahwa tahapan eksploitasi PASTI berjalan kecuali perusahaan penambang menarik diri karena analisa bisnis tidak menguntungkan. Namun demikian kemungkinan ini sangat kecil karena Hillgrove Resources Australia dalam websitenya telah mengumumkan kandungan emas di daerah Sumba Tengah ini dalam sampel-sampel sebarang mencapai 0,6-0,7kg/ton tanah.

Pertanyaan logisnya adalah:

1. Apakah Bupati Sumba Tengah dan jajarannya tidak mengerti ketentuan undang-undang ini?

ATAU

2. Apakah Bupati Sumba Tengah sedang “membeli waktu” (baying time) sebagai upaya agar tambang emas ini dipaksakan berjalan walaupun mendapatkan penolakan dari masyarakat lingkar tambang.

– Bahwa alasan Bupati Sumba Tengah dalam surat tanggapannya menjanjikan bahwa tanah ulayat masyarakat lingkar tambang tidak akan hilang karena akan dikembalikan oleh perusahaan penambang. Pernyataan ini pun sangat sumir mengingat tambang dapat beroperasi sekitar 30 tahun (dari eksplorasi sampai ekploitasi serta reklamasi). Selama 30 tahun ini, tetap saja masyarakat lingkar tambang kehilangan lahannya.

Lalu Bupati telah menutup mata terhadap kenyataan di berbagai daerah dimana lubang bekas tambang ditelantarkan sebagai lubang menganga. Tanah apa yang akan dikembalikan? Kalau pun lubang tambang ini ditutup dengan tanah bekas tambang, maka struktur tanah yang menjamin pertanian seperti semula sulit dijamin. Kalau pun dipaksakan maka diperlukan teknologi dry seeding atau hydro seeding yang keduanya mahal serta dimulai dengan penanaman rumput dan tumbuhan perintis lainnya. Berapa tahun lagi tanah bekas tambang ini kembali seperti semula?

Dalam konteks ini pun 2 pertanyaan logis di atas dapat diulang:

1. Apakah Bupati Sumba Tengah dan jajarannya tidak mengerti ketentuan undang-undang ini?

ATAU

2. Apakah Bupati Sumba Tengah sedang “membeli waktu” (baying time) sebagai upaya agar tambang emas ini dipaksakan berjalan walaupun mendapatkan penolakan dari masyarakat lingkar tambang.

– Bahwa Bupati Sumba Tengah nyata-nyata sibuk melempar tanggung jawab kepada Gubernur NTT sehingga LALAI memroses surat penolakan warga agar mendapatkan keputusan dari Gubernur NTT sebagai penerbit IUP. Terlebih-lebih lagi Bupati Sumba Tengah tega-teganya menakut-nakuti rakyatnya sendiri dengan mengedepankan pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksudkan dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan palinglama 1 (satu) tahun atau denda palingbanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bupati Sumba Tengah lupa bahwa ketentuan pasal 136 yang berbunyi:

(1). Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Penyelesaiaan hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Kalau bukan menakut-nakuti rakyatnya, buat apa Bupati dan jajarannya mengedepankan pasal 162 ini yang jelas-jelas tidak memiliki relevansi apa-apa dengan sosialisasi tahap eksplorasi ini. Pasal 162 ini tidak dapat diterapkan kepada penolak tambang saat ini sebelum pemegang IUP memenuhi pasal 136 UU yang sama.

Kesimpulannya adalah bupati diharapkan secepatnya memproses kepada Gubernur NTT untuk menghentikan kegiatan pertambangan di Sumba Tengah (khususnya) sebelum semakin banyak “korban” di semua pihak seperti kasus yang terjadi baru-baru ini.

Pernyataan ini adalah pernyataan pribadi yang disebarluaskan memalui internet dalam kedudukan saya sebagai warga Sumba, yang saya dan seluruh keluarga saya di Sumba, akan ikut merasakan dampak buruk dari keberadaan tambang emas di Sumba Tengah ini di masa yang akan datang.

Salam Pembangunan!

PERSOALAN HUKUM DALAM IUP TAMBANG EMAS DI SUMBA

Oleh: Dr. rer. nat.  Kebamoto

 

Penerbitan IUP tambang emas di Pulau Sumba oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, yang didahului rekomendasi dari Bupati-Bupati di Sumba, terindikasi melanggar ketentuan Hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia dikeluarkan pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Januari 2009 dan dikenal sebagai UU Minerba (yaitu UU No. 4 Tahun 2009).

2. Bahwa undang-undang ini adalah pengganti UU No. 11 tahun 1967, namun KP tidak diatur secara tegas dalam peraturan peralihan Undang-undang  N0. 4 tahun 2009, maka menteri ESDM mengeluarkan Surat Edaran no. 03.E/31/DJB/2009 pada tanggal 30 Januari 2009 (lihat http://www.kebamoto.files.wordpress.com) yang isinya:

– Tidak Menerbitkan IUP untuk mineral logam dab batubara sampai dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU Minerba.

– Apabila ada IUP untuk mineral dan batubara yang dikeluarkan tanpa proses pelelangan wilayah, hal tersebut melanggar UU Minerba sebagai hukum positif.

Surat edaran ini disampaikan kepada seluruh gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

3. Bahwa entah bagaimana pertimbangan para bupati dan gubernur, dengan rekomendasi bupati-bupati, gubernur telah mengeluarkan IUP untuk tambang emas di Sumba pada tanggal 5 November 2009 tanpa mengindahkan surat edaran mentri ESDM tersebut.

4. Bahwa setelah memperoleh IUP dari gubernur NTT tersebut, Hillgrouve Resources telah mengumumkan kepada seluruh calon pembeli saham pada tanggal 8 Desember 2009 dengan mengklaim bahwa mereka telah memperoleh IUP dengan no. (322/KEP/HK/2009) dari gubernur NTT.

5. Bahwa telah terjadi “tabrakan hukum” antara IUP gubernur NTT dan Surat Edaran Menteri ESDM yang juga mengikat. Sebagai bukti bahwa Surat Edaran Menteri ini berkekuatan hukum yang mengikat, Bupati Kutai Timur perlu melakukan uji undang-undang lewat Mahkama Agung yang akhirnya Surat Edaran ini dicabut pada tanggal 9 Desember 2009 dengan keputusan MA No. 23.P/Hum/2009.

6. Bahwa jelaslah penerbitan IUP Gubernur yang didahului rekomendasi dari para bupati telah dikeluarkan sebelum produk hukum bernama Surat Edaran menteri ini dicabut dan berarti gubernur dan jajarannya (para Bupati) telah “menabrak” ketentuan/peraturan yang lebih tinggi.

7. Bahwa keluarnya IUP untuk tambang emas ini terkesan sangat buru-buru mengingat pada tahun 2009 itu sedang berlangsung gegap-gempita PILGUB dan PILKADA Sumba Tengah.

 

8. Bahwa terdapat ketidak jelasan kapan WP untuk Sumba ditetapkan dan kapan pula WP ini disosialisasikan untuk mendapatkan dukungan masyarakat sehingga layak untuk diterbitkan (melalui lelang) WIUP. Sampai saat ini belum ditemukan daftar WP maupun WIUP di kementrian ESDM. Mungkin saja belum tercantum dalam website kementrian tersebut.

9. Bahwa dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 ini juga diatur penghentian sementara kegiatan pertambangan yaitu pasal 113 sebagai berikut:

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha

pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau

dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis

diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 113 ayat 4, pada tanggal 2 Maret 2011, masyarakat  lingkar tambang (111 orang pendukung) telah mengajukan permohonan penolakan pertambangan dengan alasan yang jelas antara lain:

– tidak ingin kehilangan tanah pertanian yang bertentangan dengan 3 gerakan moral bupati Sumba tengah yang berbasis lahan

– Hancurnya tatanan sosial dan budaya masyarakat karena telah terjadi perselisihan warga akibat masuknya pertambangan

– Adanya pengrusakan mesbah persembahan dari masyarakat adat MARAPU di Rara’wu.

– menjaga kerusakan hutan yang berkelanjutan dengan adanya tambang

 

11. Bahwa Bupati Sumba Tengah, Drs. Umbu Sappi Pateduk, telah mengeluarkan surat Tanggapan dengan nomor 540/53.17/Tambang/2011 yang diedarkan ke seluruh instansi pusat, propinsi dan daerah serta seluruh mayarakat agama serta LSM pada tanggal 1 April 2011 dengan banyak kesalahan hukum sebagai berikut:

a. surat tersebut berupa surat tanggapan yang dikeluar 31 hari setelah surat permohonan masyarakat. Surat  bupati ini jika dimaksudkan sebagai surat jawaban sudah menyalahi ketentuan hukum UU No. 4 Tahun 2009 pasal 113 ayat 5 poin 9 di atas.

b. bupati Sumba Tengah mengeluarkan surat tanggapan ini dengan tembusan ke Gubernur NTT per tanggal 1 April yang berarti tidak ada kesempatan bagi Gubernur NTT untuk mengeluarkan surat keputusan menolak/menerima alasan warga lingkar tambang tersebut sesuai dengan tenggang waktu 30 hari setelah surat permohonan diajukan oleh warga tolak tambang kepada bupati Sumba Tengah. Dengan demikian Gubernur dan Bupati telah melanggar ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 pasal 113 ayat 5 tersebut karena sampai saat ini surat keputusan Gubernur belum keluar.

c. Surat tanggapan Bupati mengandung kelemahan substansi yaitu:

     – alasan Bupati Sumba Tengah bahwa dalam tahap ini masih proses eksplorasi bukan eksploitasi sehingga masyarakat jangan cemas. Terkesan di sini bahwa Bupati Sumba Tengah menjamin bahwa setelah ekplorasi, kegiatan tambang ini dapat dihentikan dan memiliki kesempatan untuk membicarakannya kembali dengan masyarakat. Ini juga sesuai dengan pernyataan-pernyataan Bupati Sumbah Tengah di berbagai media massa.

     Bupati Sumba Tengah lupa bahwa ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pemegang IUP eksplorasi DIJAMIN memperoleh IUP Ekploitasi. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 46 ayat 1:

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk

memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan

kegiatan usaha pertambangannya

     Logikanya adalah bahwa tahapan eksploitasi PASTI berjalan kecuali perusahaan penambang menarik diri karena analisa bisnis tidak menguntungkan. Namun demikian kemungkinan ini sangat kecil karena Hillgrove Resources Australia dalam websitenya telah mengumumkan kandungan emas di daerah Sumba Tengah ini dalam sampel-sampel sebarang mencapai 0,6-0,7kg/ton tanah.

     Pertanyaan logisnya adalah:

1. Apakah Bupati Sumba Tengah dan jajarannya tidak mengerti ketentuan undang-undang ini?

ATAU

2. Apakah Bupati Sumba Tengah sedang “membeli waktu” (baying time) sebagai upaya agar tambang emas ini dipaksakan berjalan walaupun mendapatkan penolakan dari masyarakat lingkar tambang.

–         Bahwa alasan Bupati Sumba Tengah dalam surat tanggapannya menjanjikan bahwa tanah ulayat masyarakat lingkar tambang tidak akan hilang karena akan dikembalikan oleh perusahaan penambang. Pernyataan ini pun sangat sumir mengingat tambang dapat beroperasi sekitar 30 tahun (dari eksplorasi sampai ekploitasi serta reklamasi). Selama 30 tahun ini, tetap saja masyarakat lingkar tambang kehilangan lahannya.

Lalu Bupati telah menutup mata terhadap kenyataan di berbagai daerah dimana lubang bekas tambang ditelantarkan sebagai lubang menganga. Tanah apa yang akan dikembalikan? Kalau pun lubang tambang ini ditutup dengan tanah bekas tambang, maka struktur tanah yang menjamin pertanian seperti semula sulit dijamin. Kalau pun dipaksakan maka diperlukan teknologi dry seeding atau hydro seeding yang keduanya mahal serta dimulai dengan penanaman rumput dan tumbuhan perintis lainnya. Berapa tahun lagi tanah bekas tambang ini kembali seperti semula?

Dalam konteks ini pun 2 pertanyaan logis di atas dapat diulang:

 

1. Apakah Bupati Sumba Tengah dan jajarannya tidak mengerti ketentuan undang-undang ini?

ATAU

2. Apakah Bupati Sumba Tengah sedang “membeli waktu” (baying time) sebagai upaya agar tambang emas ini dipaksakan berjalan walaupun mendapatkan penolakan dari masyarakat lingkar tambang.

 

–         Bahwa Bupati Sumba Tengah nyata-nyata sibuk melempar tanggung jawab kepada Gubernur NTT sehingga LALAI memroses surat penolakan warga agar mendapatkan keputusan dari Gubernur NTT sebagai penerbit IUP. Terlebih-lebih lagi Bupati Sumba Tengah tega-teganya menakut-nakuti rakyatnya sendiri dengan mengedepankan pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi:

 

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksudkan dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan palinglama 1 (satu) tahun atau denda palingbanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Bupati Sumba Tengah lupa bahwa ketentuan pasal 136 yang berbunyi:

 

 (1). Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Penyelesaiaan hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Kalau bukan menakut-nakuti rakyatnya, buat apa Bupati dan jajarannya mengedepankan pasal 162 ini yang jelas-jelas tidak memiliki relevansi apa-apa dengan sosialisasi tahap eksplorasi ini. Pasal 162 ini tidak dapat diterapkan kepada penolak tambang saat ini sebelum pemegang IUP memenuhi pasal 136 UU yang sama.

 

Kesimpulannya adalah bupati diharapkan secepatnya memproses kepada Gubernur NTT untuk menghentikan kegiatan pertambangan di Sumba Tengah (khususnya) sebelum semakin banyak “korban” di semua pihak seperti kasus yang terjadi baru-baru ini.
 

Pernyataan ini adalah pernyataan pribadi yang disebarluaskan memalui internet dalam kedudukan saya sebagai warga Sumba, yang saya dan seluruh keluarga saya di Sumba, akan ikut merasakan dampak buruk dari keberadaan tambang emas di Sumba Tengah ini di masa yang akan datang.

 

Salam Pembangunan!

BAHAYA TAMBANG TERHADAP AIR TANAH

Air tanah dan mata air terjadi akibat adanya kejenuhan tanah pada kedalaman tertentu oleh air hujan. Air hujan yang jatuh akan menbasahi tanah dan setelah permukaan tanah kenyang air lalu air hujan mengalir menurut ketinggian. Pada bagian tanah tertentu yang daya tampung airnya tinggi akan berkumpul sampai sangat kenyang (super jenuh) lalu tebentuk aliran "laminar" air melalui lapisan tanah dan si ujung lapisan tesebut apabila ada hambatan, kan keluar sebagai mata air.

Namun keluarnya mata air ini bergantung kepada daya tangkap air hujan, kemampuan penyerapan air dan gangguan permukaan seperti tambang.

1.Daya tangkap air hujan.
Taruhlah sebuah gelas dan sebuah ember di luar saat hujan turun. Manakah yg menampung air lebih banyak? Tentu ember. Mengapa karena luas dan kapasitasnya lebih besar dari gelas. Demikian pula dayabtangkap air oleh pulau. Katakan saja pulau kalimantan adalah ember dan pulau sumba adalah gelas. Jelas di sini bahwa daya tangkap air hujan pulau Sumba sangat rendah dan itulah sebabnya pulau sumba selalu kekurangan air. Belum lagi curah hujan yang rendah di kawasan NTT.

2. Penyerapan air bergantung kepada topografi dan tebalnya lapisan tanah yg menyerap air.
Kasus Sumba Tengah (dan mirip bagian Sumba yang lain), hampir 50% daratan Sumba tenagah adalah gunung dan bukit dengan kemiringan hampir 50 derajat. (lihat website sumba tengah).Artinya apa? Untuk mengerti ini lihatlah kemiringan atap rumah dan yang paling mendekati adalah atap genteng. Adalah ketentuan teknik bahwa atap genteng harus memiliki kemiringan minimum 30 derajat agar air tidak balik dan genteng bocor. Kalau kemiringan 50 derajat mungkin mirip gereja atap tinggi. Atap demikian, genteng berlubang pun dijamin tidak bocor.
Kembali ke topografi gunung. Kalau kemiringan gunung lebih besar dari 30 derajat, maka air hukan tadi akan langsung mengalir ke tempat rendah tanpa penyerapan air. Karena itu gunung sering kering dan tandus. Artinya topografi pegungungan sangat miskin penyerapan keculi ada hutan yg menahan air.
Kemudian selain kemiringan, walau pun permukaan yg kemiringan rendah (di bawah 30 derajat) ada faktor ketebalan lapisan tanah. Kasus sumba tengah bagian utara tanahnya tipis dan di bawahnya batu. Keadaan ini memperparah kemampuan datran Sumba tengah menyerap air dan menghasilkan mata air yg banyak dan besar.

3. Gangguan tambang.
Yang membuat kehidupan dan adanya mata air di beberapa tempat di Sumba saat ini karena masih ada bagian2 tertentu yg menahan menyerap air. Misalnya hutan dan dataran bertanah tebal. Juga kebetulan aliran air dari mana-mana yaitu bagian yg sulit menyerap air menuju ke daerah atau lokasi/ titik yg menyerap air.
Jika sekarang dibuat tambang seluas 30.000 ha sengan kedalaman 100 m saja maka aliran air hujan yg tdk sempat menyerap tadi akan menuju ke lubang tambang. Belum lagi pemkaia air tanah yg sanagt besar utk operasi tambang akan membuat sekitar kering dan air akan berubah jakur.
Akibatnya, tidak ada lagi air yg menuju tempat/titik yg daya serap tinggi dan membuat mata air yang ada atau lapisan tanah yg selama ini cepat jenuh akan kekurangan air dan tidak jenuh kembali yg ujungnya mata air akan kering. Atau, dengan turunnya level air tertampung di lubang tambang yg lebih rendah (sangat rendah) akan membuat aliran air bawah tanah terputus dan hanya mengalir ke lapisan yg sangat rendah dan bisa saja keluar sebagai mata air di laut. Mata air yg ada di selurh Sumba seperti waikabubak, lapale, kabukarudi, wekeli sawah karuni dan beberapa tempat akan kerung. Dalam waktu lama pulau Sumba akan beeubah menjadi gurun. 

Pertanyaannya: kalau anda haus hampir matinkekeringan air tunuh dan di hadapan anda ada segelas air dan 1 kg emas. Manakah yg anda pilih? Kalau anda masih memilih emas, TER.. LA … LU…!!!!

Salam tolak Tambang, KEBAMOTO