TALK SHOW RADIO DI WAIKABUBAK


Ringkasan Talk Show Radio Maraga FM di Waikabubak
Sumba Barat-NTT
Nara Sumber: Dr. Kebamoto (KM)
Pewawancara: Radio Maraga (RM)

RM: ​Masyarakat lingkar Tambang Tana Daru-Manupeu menyurati bupati dalam upaya menolak Tamabang emas di Sumba Tengah dengan alasan kerusakan lingkungan, kehilangan lahan dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Bapak Kebamoto.
KM: ​Saya mau bicara dari awal dan nantinya akan sampai ke pertanyaan itu. IUP yang dikeluarkan gubernur NTT telah mengijinkan PT. Fathi Resources untuk melakkan ekplorasi pada lahan sebanyak 100.000 ha. Di depan saya ada peta yang merupakan lampiran IUP tersebut dan lahan yang diberikan kepada Fathi terbentang dari ujung Kodi menurut pesisir pantai selatan sampai Gaura, Laboya dan Wanokaka. Lalu di kawasan Tana Daro-Manu Peu terbetang ke Utara sampai batas Mamboro, dan seluruh desa di Utara. Lalu pesisir selatan Sumba Timur termasuk Juga Wangga Meti. Tanah seluas ini sekitar 1000 km2 sebanding dengan 1,5 kali luas kabupaten Sumba Barat.
​Kalau tambang berjalan maka ada konsekuensi berbeda:
​1. Daerah Tana Daro-manu Peu dan Wangga Meti akan mengganggu aliran air bawah tanah sesingga seluruh mata air yang keluar di Sumba menjadi kering dan tanah-tanah akan tandus. Lalu limbah emasnya akan ditumpuk dan akan membayakan sungai-sungai di sekitarnya yang akan ketumpahan limbah emas. Ini akan mirip dengan sungai-sungai di Free Port yang rusak.
​2. Daerah pesisir pantai selatan limbahnya akan dibuang kelaut dan akan merusak seluruh hasil laut dan membahayakan hasil-hasil laut seluruh pantai selatan Sumba.
​Juga darah tambang akan menjadi sumber penyakit HIV/AIDS seperti yang terjadi di Timika di Free Port berada. Timika adalah kabupaten dengan HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Juga di Sumbawa dengan Newmonth-nya
​Lalu kepadatan penduduk sumba keseluruhannya adalah 1 jiwa/ha. Ini berarti ada sekitar 100.000 jiwa yang akan kehilangan ruang hidupnya. Mau ditaruh dimana orang-orang ini selama 30-40 tahun? Saya katakana ini demi saudara-saudara di Sumba. Kalau saya, memang sudah merantau. Tapi kasihanlah nasib saudara-saudara di Sumba.
​Karena itu mari seluruh Sumba bergerak untuk menolak Tambang. Persoalan Tambang bukan urusan Sumba Tengah dan Sumba Timur saja. Seluruh Sumba harus menolak tambang ini.
RM:​Ada pendapat yang mengatakan bahwa tambang berguna untuk menaikkan pendapatan daerah dan juga katanya limbah emas akan diproses kembali sehingga membahayakan lingkungan. Bagaimana pendapat Bapak?
KM:​Pendapat daerah hasil tambang sangat kecil. Perhitungan saya sekitar 25 M/tahun. Padahal kalau kita tanam pohon, dari 100 ha/tahun saja kita mendapatkan 4 T/tahun. Mengenai limbah, tidak ada itu teknologi yang sangat aman. Selalu digunakan Merkuri dan sianida. Kalau pun betul bahwa limbah dapat diurus dengan baik, kimia-kimia berbahaya akan keluar dari batu-batuan apabila gunung dibongkar. Jadi teap ada racun ke lingkungan.
​Lalu taruhlah limbah emas ini dibungkus dan dikirim ke Australia, maka ingatlah bahwa ada 100.000 jiwa yang kehilangan ruang hidupnya. Dengan SDM yang rendah seperti sekarang dan puluhan tahun yang akan datang (pendidikan saja belum diurus dengan benar), masyarakat sangat membutuh lahan. Sangat sulit memindahkan mereka ke sector jasa karena SDM yang demikian. Merekalah korbannya.
RM: ​Ada sms yang masuk mempertanyakan surat tanggapan bupati Sumba Tengah yang berisi pasal 162 UU Pertambangan tentang kriminal pertambangan dan juga UUD 45 pasal 33 tentang kekayaan Negara. Bagaimana pendapat Bapak?
KM:​Surat Bupati itu abaikan saja. Surat tanggapan tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak mungkin polisi menangkap masyarakat menggunakan “surat tanggapan Bupati”. Dalam tata hukum kita tidak dikenal yang namanya “surat tanggapan”. Paling-paling yang dikenal adalah “Surat Keputusan”. Dan itu pun kalau UU di atasnya menyatakan adanya surat keputusan. Misalnya pelaksanaan teknis suatu PERDA mempersyaratkan adanya surat “Keputusan Bupati” barulah memiliki kekuatan hukum. Karena itu, sekali lagi abaikan saja.
​Mengenai isi suratnya menarik untuk dikomentari:
​1. Dengan Bupati Sumbah Tengah memajukan pasal 162 UU Pertambangan berarti ada motif-motif lain. Apakah rakyat mau ditakut-takuti? Masalahnya, pasal 162 itu belum saatnya diterapkan karena Fathi belum memenuhi pasal 136 yaitu tentang pembebasan tanah. Setelah ada pengalihan hak rakyat dalam hal melepas haknya ke Fathi, barulah pasal 162 itu berlaku. Polisi saja tidak menggunakan pasal ini utk kasus Sumba Tengah baru-baru ini. Polisi menggunakan pasal penyerangan yaitu pasal kriminal biasa.
​Yang relevan sekarang ini adalah pasal 135 UU Pertambangan yang menyatakan pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya jika mendapat ijin dari pemegang hak atas tanah. Jadi seharusnya polisi memproses juga pengaduan warga tentang penyerobotan tanah oleh Fathi.
​2. Bupati Sumba Tengah menyodorkan pasal 33 UUD 45 juga tidak nyambung. Kecuali warga menolak Fathi karena ingin menambang sendiri emas yang ada di situ, barulah pasal 33 UUD 45 itu memiliki relevansi. Penolakan warga bukan itu tetapi ingin mempertahankan ruang hidupnya. Jadi salah sambung!
​Maksud pasal 33 UUD 45 itu begini: kekayaan alam di dalam bumi adalah milik Negara. Tetapi kulit bumi (permukaan tanah) adalah milik rakyat yang dilindungi UU juga. Jika rakyat menemukan emas di dalamnya lalu mengambilnya, itu melanggar hokum karena milik Negara. Tetapi sebaliknya, kalau Negara mau gali kekayaannya di dalam bumi itu harus lewat permukaan tanah milik warga dan harus mendapatkan persetujuan.
​Seharus bupati Sumba Tengah memproses penolakan warga itu ke gubernur. Logika hukumnya, kalau untuk IUP diperlukan rekomendasi Bupati maka untuk penolakan warga harusnya bupati mengusulkannya ke gubernur. Kalau bupati tidak mengurus rakyatnya, lalu siapa yang urus?
RM: ​Ada sms masuk yang mempertanyakan apakah rakyat sekitar tambang akan dapat uang dari hasil emas/
KM:​Tidak! Emas adalah milik Negara dan uangnya masuk Negara. Tidak boleh satu bungkus rokok pun dibelikan untuk warga dari uang emas karena itu pelanggaran. Masyarakat tidak dapat uang. Paling-paling warga mendapatkan bantuan pendidikan dan puskesmas missal dan itu apakah kita menyuruh rakyat menengadahkan tangannya terus menerus?
​Daerah pun tidak akan dapat uang. Sudah merupakan ketentuan UU bahwa 90% utk perusahaan penambang (Fathi dan Hillgrove) dan 10 % utk Negara. Dari 10% itu, 4% untuk pusat, 1 % untuk propinsi. Sisanya 5% lalu dibagi lagi, 2,5% untuk kabupaten yang punya tambang dan 2,5% dibagi 20 kabupaten lain di NTT. Jadi kalau Fathi bilang dapat 70% utk Pemda, bohong itu. Mana ada orang kaya yang bodoh?
​Jadi warga hanya dapat uang dari hasil menjual tanahnya. Tetapi akibatnya warga kehilangan tanah selama 40 tahun misalnya.
RM:​Pernyataan bupati Sumba Tengah bahwa setelah selesai eksplorasi ijin itu akan dievaluasi kembali. Bagaimana menurut Bapak?
KM:​Pendapat itu keliru. UU sudah menjamin bahwa pemegang IUP eksplorasi dijamin utk memperoleh IUP ekploitasi. Tidak ada lagi kesempatan untuk menghentikan tambang dan saat inilah waktunya. Tambang kan berhenti kalau perusahaan penambang mundur karena merasa rugi karena emasnya tidak ada. Namun kemungkinan itu kecil sekali karena Hill Grove sudah mengumumkan bahwa kandungan emas di Sumba sampai 7 ons/ton tanah. Memang aka nada AMDAL dan lain-lain, tapi kita tahu dokumen itu pun bisa dibeli karena inilah persoalan Indonesia saat ini.
RM:​Sebagai penutup, mohon Bapak menyampaikan himbauan kepada masyarakat.
KM:​Himbauan saya ada 2:
​1. Saya menghimbau agar kepolisian memproses pengaduan warga tentang penyerobotan tanah oleh Fathi. Semua orang harus sama di hadapan hukum. Kalau alasan polisi karena kurang mesin ketik, semoga dalam waktu dekat pengaduan warga juga diproses
​2. Kepada semua pendengar, pulanglah ke kampong masing-masing dan lakukan advokasi kepada keluarga di kampung. Satukan kembali kabisu-kabisu utk memperjelas hak-hak atas tanah mereka. Arahkan mereka agar patuh kepada Bupati. Patuhlah kepada Bupati Sumba Tengah dengan 3 gerakan moralnya. Garap tanah-tanah itu dan Tanami pohon dan lain-lain. Untuk Sumba Barat, saya dengar bahwa Bupati menghimbau untuk menghentikan penjualan tanah. Patuhlah kepada Bupati Sumba Barat dan jangan lagi menjual tanah kepada siapa pun termasuk kepada Fathi. Saya kira Bupati Sumba Barat Daya dan Sumba Timur juga senang kalau rakyatnya menggarap lahan-lahan mereka sebagai kebun.
​Kita tidak perlu urus ini burung yang terbang di langit. Tetapi kita bisa mengusir burung yang hinggap di kepala kita yang mau berak. Lakukan itu. Kalau semua warga menggarap tanahnya dan tidak melepas hak tanahnya, maka tambang tidak akan berjalan. Kalau ada satu atau dua orang yang menjual tanahnya, toh tambang tidak akan beroperasi dengan lahan 1 atau 2 hektar.
​Mari seluruh Sumba tolak tambang. Kalau ada demo, ikutlah demo karena dilindungi undung-undang. Asalkan lapor polisi dan tidak boleh anarkis. Dengan demikian ada perhatian nasional tentang penolakan tambang.
​Sekian dan terima kasih!
​(Catatan: rekaman siaran ini akan disiarkan ulang oleh radio Maraga FM Waikabubak besok Minggu dan hari Senin. Kemungkinan juga akan disiarkan terus tiap minggu di Waikabubak. Saya berharap Max FM Waingapu melakukan hal yang sama).

One thought on “TALK SHOW RADIO DI WAIKABUBAK

  1. terima kasih karena sudah memuat ringkasan talkshow di radio kami,akhir nya masy. sekarang mulai mengerti apa arti nya memelihara alam yang sesungguhnya,krn selama ini mrk sdh di bodohi oleh berbagai janji muluk….terima ksh skali lagi atas semua dukungan nya………

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s