TALK SHOW RADIO DI WAIKABUBAK

Ringkasan Talk Show Radio Maraga FM di Waikabubak
Sumba Barat-NTT
Nara Sumber: Dr. Kebamoto (KM)
Pewawancara: Radio Maraga (RM)

RM: ​Masyarakat lingkar Tambang Tana Daru-Manupeu menyurati bupati dalam upaya menolak Tamabang emas di Sumba Tengah dengan alasan kerusakan lingkungan, kehilangan lahan dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Bapak Kebamoto.
KM: ​Saya mau bicara dari awal dan nantinya akan sampai ke pertanyaan itu. IUP yang dikeluarkan gubernur NTT telah mengijinkan PT. Fathi Resources untuk melakkan ekplorasi pada lahan sebanyak 100.000 ha. Di depan saya ada peta yang merupakan lampiran IUP tersebut dan lahan yang diberikan kepada Fathi terbentang dari ujung Kodi menurut pesisir pantai selatan sampai Gaura, Laboya dan Wanokaka. Lalu di kawasan Tana Daro-Manu Peu terbetang ke Utara sampai batas Mamboro, dan seluruh desa di Utara. Lalu pesisir selatan Sumba Timur termasuk Juga Wangga Meti. Tanah seluas ini sekitar 1000 km2 sebanding dengan 1,5 kali luas kabupaten Sumba Barat.
​Kalau tambang berjalan maka ada konsekuensi berbeda:
​1. Daerah Tana Daro-manu Peu dan Wangga Meti akan mengganggu aliran air bawah tanah sesingga seluruh mata air yang keluar di Sumba menjadi kering dan tanah-tanah akan tandus. Lalu limbah emasnya akan ditumpuk dan akan membayakan sungai-sungai di sekitarnya yang akan ketumpahan limbah emas. Ini akan mirip dengan sungai-sungai di Free Port yang rusak.
​2. Daerah pesisir pantai selatan limbahnya akan dibuang kelaut dan akan merusak seluruh hasil laut dan membahayakan hasil-hasil laut seluruh pantai selatan Sumba.
​Juga darah tambang akan menjadi sumber penyakit HIV/AIDS seperti yang terjadi di Timika di Free Port berada. Timika adalah kabupaten dengan HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Juga di Sumbawa dengan Newmonth-nya
​Lalu kepadatan penduduk sumba keseluruhannya adalah 1 jiwa/ha. Ini berarti ada sekitar 100.000 jiwa yang akan kehilangan ruang hidupnya. Mau ditaruh dimana orang-orang ini selama 30-40 tahun? Saya katakana ini demi saudara-saudara di Sumba. Kalau saya, memang sudah merantau. Tapi kasihanlah nasib saudara-saudara di Sumba.
​Karena itu mari seluruh Sumba bergerak untuk menolak Tambang. Persoalan Tambang bukan urusan Sumba Tengah dan Sumba Timur saja. Seluruh Sumba harus menolak tambang ini.
RM:​Ada pendapat yang mengatakan bahwa tambang berguna untuk menaikkan pendapatan daerah dan juga katanya limbah emas akan diproses kembali sehingga membahayakan lingkungan. Bagaimana pendapat Bapak?
KM:​Pendapat daerah hasil tambang sangat kecil. Perhitungan saya sekitar 25 M/tahun. Padahal kalau kita tanam pohon, dari 100 ha/tahun saja kita mendapatkan 4 T/tahun. Mengenai limbah, tidak ada itu teknologi yang sangat aman. Selalu digunakan Merkuri dan sianida. Kalau pun betul bahwa limbah dapat diurus dengan baik, kimia-kimia berbahaya akan keluar dari batu-batuan apabila gunung dibongkar. Jadi teap ada racun ke lingkungan.
​Lalu taruhlah limbah emas ini dibungkus dan dikirim ke Australia, maka ingatlah bahwa ada 100.000 jiwa yang kehilangan ruang hidupnya. Dengan SDM yang rendah seperti sekarang dan puluhan tahun yang akan datang (pendidikan saja belum diurus dengan benar), masyarakat sangat membutuh lahan. Sangat sulit memindahkan mereka ke sector jasa karena SDM yang demikian. Merekalah korbannya.
RM: ​Ada sms yang masuk mempertanyakan surat tanggapan bupati Sumba Tengah yang berisi pasal 162 UU Pertambangan tentang kriminal pertambangan dan juga UUD 45 pasal 33 tentang kekayaan Negara. Bagaimana pendapat Bapak?
KM:​Surat Bupati itu abaikan saja. Surat tanggapan tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak mungkin polisi menangkap masyarakat menggunakan “surat tanggapan Bupati”. Dalam tata hukum kita tidak dikenal yang namanya “surat tanggapan”. Paling-paling yang dikenal adalah “Surat Keputusan”. Dan itu pun kalau UU di atasnya menyatakan adanya surat keputusan. Misalnya pelaksanaan teknis suatu PERDA mempersyaratkan adanya surat “Keputusan Bupati” barulah memiliki kekuatan hukum. Karena itu, sekali lagi abaikan saja.
​Mengenai isi suratnya menarik untuk dikomentari:
​1. Dengan Bupati Sumbah Tengah memajukan pasal 162 UU Pertambangan berarti ada motif-motif lain. Apakah rakyat mau ditakut-takuti? Masalahnya, pasal 162 itu belum saatnya diterapkan karena Fathi belum memenuhi pasal 136 yaitu tentang pembebasan tanah. Setelah ada pengalihan hak rakyat dalam hal melepas haknya ke Fathi, barulah pasal 162 itu berlaku. Polisi saja tidak menggunakan pasal ini utk kasus Sumba Tengah baru-baru ini. Polisi menggunakan pasal penyerangan yaitu pasal kriminal biasa.
​Yang relevan sekarang ini adalah pasal 135 UU Pertambangan yang menyatakan pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya jika mendapat ijin dari pemegang hak atas tanah. Jadi seharusnya polisi memproses juga pengaduan warga tentang penyerobotan tanah oleh Fathi.
​2. Bupati Sumba Tengah menyodorkan pasal 33 UUD 45 juga tidak nyambung. Kecuali warga menolak Fathi karena ingin menambang sendiri emas yang ada di situ, barulah pasal 33 UUD 45 itu memiliki relevansi. Penolakan warga bukan itu tetapi ingin mempertahankan ruang hidupnya. Jadi salah sambung!
​Maksud pasal 33 UUD 45 itu begini: kekayaan alam di dalam bumi adalah milik Negara. Tetapi kulit bumi (permukaan tanah) adalah milik rakyat yang dilindungi UU juga. Jika rakyat menemukan emas di dalamnya lalu mengambilnya, itu melanggar hokum karena milik Negara. Tetapi sebaliknya, kalau Negara mau gali kekayaannya di dalam bumi itu harus lewat permukaan tanah milik warga dan harus mendapatkan persetujuan.
​Seharus bupati Sumba Tengah memproses penolakan warga itu ke gubernur. Logika hukumnya, kalau untuk IUP diperlukan rekomendasi Bupati maka untuk penolakan warga harusnya bupati mengusulkannya ke gubernur. Kalau bupati tidak mengurus rakyatnya, lalu siapa yang urus?
RM: ​Ada sms masuk yang mempertanyakan apakah rakyat sekitar tambang akan dapat uang dari hasil emas/
KM:​Tidak! Emas adalah milik Negara dan uangnya masuk Negara. Tidak boleh satu bungkus rokok pun dibelikan untuk warga dari uang emas karena itu pelanggaran. Masyarakat tidak dapat uang. Paling-paling warga mendapatkan bantuan pendidikan dan puskesmas missal dan itu apakah kita menyuruh rakyat menengadahkan tangannya terus menerus?
​Daerah pun tidak akan dapat uang. Sudah merupakan ketentuan UU bahwa 90% utk perusahaan penambang (Fathi dan Hillgrove) dan 10 % utk Negara. Dari 10% itu, 4% untuk pusat, 1 % untuk propinsi. Sisanya 5% lalu dibagi lagi, 2,5% untuk kabupaten yang punya tambang dan 2,5% dibagi 20 kabupaten lain di NTT. Jadi kalau Fathi bilang dapat 70% utk Pemda, bohong itu. Mana ada orang kaya yang bodoh?
​Jadi warga hanya dapat uang dari hasil menjual tanahnya. Tetapi akibatnya warga kehilangan tanah selama 40 tahun misalnya.
RM:​Pernyataan bupati Sumba Tengah bahwa setelah selesai eksplorasi ijin itu akan dievaluasi kembali. Bagaimana menurut Bapak?
KM:​Pendapat itu keliru. UU sudah menjamin bahwa pemegang IUP eksplorasi dijamin utk memperoleh IUP ekploitasi. Tidak ada lagi kesempatan untuk menghentikan tambang dan saat inilah waktunya. Tambang kan berhenti kalau perusahaan penambang mundur karena merasa rugi karena emasnya tidak ada. Namun kemungkinan itu kecil sekali karena Hill Grove sudah mengumumkan bahwa kandungan emas di Sumba sampai 7 ons/ton tanah. Memang aka nada AMDAL dan lain-lain, tapi kita tahu dokumen itu pun bisa dibeli karena inilah persoalan Indonesia saat ini.
RM:​Sebagai penutup, mohon Bapak menyampaikan himbauan kepada masyarakat.
KM:​Himbauan saya ada 2:
​1. Saya menghimbau agar kepolisian memproses pengaduan warga tentang penyerobotan tanah oleh Fathi. Semua orang harus sama di hadapan hukum. Kalau alasan polisi karena kurang mesin ketik, semoga dalam waktu dekat pengaduan warga juga diproses
​2. Kepada semua pendengar, pulanglah ke kampong masing-masing dan lakukan advokasi kepada keluarga di kampung. Satukan kembali kabisu-kabisu utk memperjelas hak-hak atas tanah mereka. Arahkan mereka agar patuh kepada Bupati. Patuhlah kepada Bupati Sumba Tengah dengan 3 gerakan moralnya. Garap tanah-tanah itu dan Tanami pohon dan lain-lain. Untuk Sumba Barat, saya dengar bahwa Bupati menghimbau untuk menghentikan penjualan tanah. Patuhlah kepada Bupati Sumba Barat dan jangan lagi menjual tanah kepada siapa pun termasuk kepada Fathi. Saya kira Bupati Sumba Barat Daya dan Sumba Timur juga senang kalau rakyatnya menggarap lahan-lahan mereka sebagai kebun.
​Kita tidak perlu urus ini burung yang terbang di langit. Tetapi kita bisa mengusir burung yang hinggap di kepala kita yang mau berak. Lakukan itu. Kalau semua warga menggarap tanahnya dan tidak melepas hak tanahnya, maka tambang tidak akan berjalan. Kalau ada satu atau dua orang yang menjual tanahnya, toh tambang tidak akan beroperasi dengan lahan 1 atau 2 hektar.
​Mari seluruh Sumba tolak tambang. Kalau ada demo, ikutlah demo karena dilindungi undung-undang. Asalkan lapor polisi dan tidak boleh anarkis. Dengan demikian ada perhatian nasional tentang penolakan tambang.
​Sekian dan terima kasih!
​(Catatan: rekaman siaran ini akan disiarkan ulang oleh radio Maraga FM Waikabubak besok Minggu dan hari Senin. Kemungkinan juga akan disiarkan terus tiap minggu di Waikabubak. Saya berharap Max FM Waingapu melakukan hal yang sama).

PT. FATHI IMINGI 70%. Adakah orang kaya yang bodoh di dunia ini?

PT FATHI RESOURCH INVESTASI 1 TRILIUN
Written By Admin on Selasa, Desember 21, 2010 | Selasa, Desember 21, 2010
POS KUPANG – Direktur PT Fathi Resourch, Chandra yang ditemui di lokasi tambang, Desa Wanggameti, Jumat (17/12/2010), mengatakan, pihaknya menyiapkan dana Rp 1 triliun untuk investasi tambang emas di Wanggameti. Dari investasi itu, pihak perusahaan hanya mengambil 30 persen, sedangkan 70 persennya menjadi milik pemerintah.
Dia menegaskan, dalam melakukan kegiatan eksplorasi, pihaknya tidak pernah menggunakan alat berat seperti yang dilaporkan pihak lain kepada menteri, gubernur, DPRD dan kepolisian. Selama ini, lanjutnya, perusahaan menggunakan tenaga manusia yang membantu eksplorasi tersebut.

Saat ini, katanya, PT Fathi Resourch menggunakan tenaga lokal untuk mengangkat mesin bor, material hasil pengeboran dan pekerjaan lainnya. Tenaga luar, katanya, hanya tenaga teknisnya.

Chandra menegaskan, sudah dua tahun berada di Wanggameti, perusahaannya tidak pernah melakukan ekploitasi, apalagi menggunakan alat berat. Dia membantah tuduhan bahwa perusahaannya telah mengangkut berton-ton material galian ke luar Sumba. Yang diangkut hanya sampel untuk penelitian laboratorium.

Warga Desa Wanggameti, Ina Rara Meha, Ana Hina, Timun Kawou Manggang, Petrus Mangutung Gahar serta Kepala Desa Wanggameti, Umbu Tay Maramba Hamu mengaku tidak pernah melihat truk yang mengangkut batu dari desa itu. Mereka juga tidak pernah melihat alat berat menumbangkan pohon-pohon.

[Sumber : Pos Kupang]
Diposkan oleh Admin di Selasa, Desember 21, 2010
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Berbagi ke Twitter
Berbagi ke Facebook
Berbagi ke Google Buzz
Label: BERITA UMUM
2 KOMENTAR:

Anonim mengatakan…
bersiaplah menjadikan tanah kelahiranmu lubang lubang menganga bekas galian dan setelah mata airnya semua mati, bersiaplah untuk gali sumur, saudara saudariku di waingapu,karena air pdam pasti akan berhenti mengalir.
Senin, 27 Desember, 2010
Buyung mengatakan…
Ada baiknya di tinjau dengan teliti dengan Pemda Sumba Timur,., semoga kasusnya gak terulang, sebelumnya masih ada masalah mengenai apakah lokasi tambang tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti apa tidak,, harap di cermati,
Selasa, 28 Desember, 2010
POSKAN KOMENTAR

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langgan: Poskan Komentar (Atom)

PEMISKINAN DI PAPUA

Sejarah Kelam Tambang Freeport Jan 6, ’10 11:15 PM
for everyone
[PART 1] Freeport di Papua, telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut, namun belum memberikan manfaat optimal bagi negara, Papua, dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan.
Berikut ini merupakan laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara), Marwan Batubara *). Laporan khusus ini tersaji dalam sebuah buku beliau yang berjudul ‘Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat’.

Insya Allah, Eramuslim akan memuat tulisan ini dalam rubrik laporan khusus yang disajikan secara berseri.

***

Latar Belakang

Aktivitas pertambangan PT Freeport McMoran Indonesia (Freeport) di Papua yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 42 tahun. Selama ini, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua, telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut, namun belum memberikan manfaat optimal bagi negara, Papua, dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan.

Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Para petinggi Freeport terus mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Kondisi wilayah Timika bagai api dalam sekam, tidak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua.

Penandatanganan Kontrak Karya (KK) I pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport pada 1967, menjadi landasan bagi perusahaan ini mulai melakukan aktivitas pertambangan. Tak hanya itu, KK ini juga menjadi dasar penyusunan UU Pertambangan Nomor 11/1967, yang disahkan pada Desember 1967 atau delapan bulan berselang setelah penandatanganan KK.

Pada Maret 1973, Freeport memulai pertambangan terbuka di Ertsberg, kawasan yang selesai ditambang pada tahun 1980-an dan menyisakan lubang sedalam 360 meter. Pada tahun 1988, Freeport mulai mengeruk cadangan raksasa lainnya, Grasberg, yang masih berlangsung saat ini. Dari eksploitasi kedua wilayah ini, sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724, 7 juta ton emas telah mereka keruk. Pada bulan Juli 2005, lubang tambang Grasberg telah mencapai diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman 800m. Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.

Aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal, peran negara/BUMN untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim dan dampak lingkungan yang sangat signifikan, berupa rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa.

Permasalahan

Freeport mengelola tambang terbesar di dunia di berbagai negara, yang didalamnya termasuk 50% cadangan emas di kepulauan Indonesia. Namun, sebagai hasil eksploitasi potensi tambang tersebut, hanya sebagian kecil pendapatan yang yang masuk ke kas negara dibandingkan dengan miliaran US$ keuntungan yang diperoleh Freeport. Kehadiran Freeport pun tidak mampu menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, namun berkontribusi sangat besar pada perkembangan perusahaan asing tersebut.

Pada tahun 1995 Freeport baru secara’resmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun 1994, Freeport mengaku hanya sebagai penambang tembaga. Jumlah volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia Kerja Freeport dan beberapa anggota DPR RI Komisi VII pun mencurigai telah terjadi manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Mereka mencurigai jumlahnya lebih dari yang diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton emas. DPR juga tidak percaya atas data kandungan konsentrat yang diinformasikan sepihak oleh Freeport. Anggota DPR berkesimpulan bahwa negara telah dirugikan selama lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya pengawasan yang serius. Bahkan Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukai mengaku tidak tahu pasti berapa produksi Freeport berikut penerimaannya.

Di sisi lain, pemiskinan juga berlangsung di wilayah Mimika, yang penghasilannya hanya sekitar $132/tahun, pada tahun 2005. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.

Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS dan jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS berada di Papua. Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia di masa lalu dan kini. Ratusan orang telah menjadi korban pelanggaran HAM berat bahkan meninggal dunia tanpa kejelasan. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan.

Pemiskinan di Papua

Kegiatan penambangan dan ekonomi Freeport telah mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut namun tidak bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009). Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang Jakarta hingga Surabaya (sepanjang 700 km).

Para petinggi Freeport mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Di sisi lain, negara pun mengalami kerugian karena keuntungan Freeport yang masuk ke kas negara sangatlah kecil jika dibandingkan keuntungan total yang dinikmati Freeport.

Keberadaan Freeport tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua, bahkan pembangunan di Papua dinilai gagal. Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.

Hampir seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua. Jadi penduduk asli Papua yang miskin adalah lebih dari 66% dan umumnya tinggal di pegunungan tengah, wilayah Kontrak Karya Frepoort. Kepala Biro Pusat Statistik propinsi Papua JA Djarot Soesanto, merelease data kemiskinan tahun 2006, bahwa setengah penduduk Papua miskin (47,99 %).

Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50% lebih PDRB Papua berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumberdaya alam tidak terbarukan, termasuk perusahaan migas. Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua Barat memang menempati peringkat ke 3 dari 30 propinsi di Indonesi pada tahun 2005. Namun Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita karena masalah-masalah kekurangan gizi berada di urutan ke-29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport.

Selain itu, situs tambang Freeport di puncak gunung berada pada ketinggian 4.270 meter, suhu terendah mencapai 2 derajat Celcius. Kilang pemrosesan berada pada ketinggian 3.000 m, curah hujan tahuan di daerah tersebut 4.000-5.000 mm, sedangkan kaki bukit menerima curah hujan tahunan lebih tinggi, 12.100 mm dan suhu berkisar 18-30 derajat Celcius. Dengan kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan Freeport mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Pada 9 Oktober 2003, terjadi longsor di bagian selatan area tambang terbuka Grasberg, menewaskan 13 orang karyawan Freeport. Walhi merelease longsor terjadi akibat lemahnya kepedulian Freeport terhadap lingkungan. Padahal, mereka mengetahui lokasi penambangan Grasberg adalah daerah rawan bencana akibat topografi wilayah serta tingginya curah hujan. Jebolnya dam penampungan tailing di Danau Wanagon pada tahun 2000, menyebabkan tewasnya empat pekerja sub-kontraktor Freeport. Terjadi longsor di lokasi pertambangan Grasberg pada Kamis, 9 Oktober 2003.

Kronologi Sosial-Ekonomi

Kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua selama ini, tak hanya mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut tetapi juga memantik munculnya masalah sosial. Belum ada solusi yang dianggap efektif dalam penyelesaian masalah yang muncul itu dan sewaktu-waktu berpotensi untuk meletup. Berikut disampaikan kronologi aspek sosial-ekonomi operasi Freeport:
16 Februari 1623.

Kapten Jan Carstensz, seorang pelaut Belanda, melihat puncak gunung tertinggi di Irian, lalu mencatat dalam log book-nya. Inilah catatan pertama orang asing tentang Puncak Carstenz dan kelak menjadi daerah operasi PT Freeport Indonesia.

23 November 1936.

Ekspedisi Colijn dan Jean Jacquez Dozy dari Belanda, berhasil mencapai Carstenz. Mereka kemudian mengumpulkan contoh batuan.

Tahun 1936.

Geolog Dr. C. Shouten menyimpulkan bahwa kawasan Carstenz mengandung tembaga dan emas. Sejak itu nama Ertsberg (gunung bijih) dipakai untuk menyebut kawasan tertinggi di New Guinea itu. Ekspedisi napak tilas dilakukan pada Juni 1960, dipimpin Forbes Wilson dan Del Flint–berdasar laporan Colijn–seiring dengan pemetaan geologi.

Maret 1966.

Soeharto dan pemerintah Orde Baru mulai menggenjot masuknya modal asing dengan berbagai deregulasi baru. Prof. M. Sadli, Menteri Pertambangan, mengumumkan pemberian konsesi kepada Freeport Mc Moran di Irian, dengan alasan merekalah satu-satunya yang lebih dulu meminta konsesi di kawasan itu.

Juni 1966.

Tim Freeport datang ke Jakarta untuk memprakarsai suatu pembicaraan untuk mewujudkan kontrak pertambangan di Ertsberg. Orang yang dipilih sebagai negosiator dan kelak menjadi presiden Freeport Indonesia (FI) adalah Ali Budiardjo, yakni mantan sekjen Hankam dan direktur Bappenas tahun 1950-an.

5 April 1967.

Kontrak kerja (KK) I ditandatangani dan membuat Freeport menjadi perusahaan satu-satunya yang ditunjuk untuk menangani kawasan Ertsberg seluas 10 kilometer persegi. KK I ini lamanya 30 tahun. Kontrak dinyatakan mulai berlaku saat perusahaan mulai beroperasi. Bulan Desember, eksplorasi Ertsberg dimulai.

Desember 1969.

Studi kelayakan proyek selesai dan disetujui. Mei 1970, konstruksi keseluruhan proyek mulai dikerjakan. Teknologi rekayasa FCX di remote area tertinggi di Asia Tenggara ini mengundang decak kagum tersendiri karena tingkat kesulitannya sangat tinggi.

Desember 1972.

Pengapalan 10.000 ton tembaga dari tambang Ertsberg dilakukan untuk pertama kalinya ke Jepang.

Maret 1973.

Presiden Soeharto meninjau daerah operasi Freeport dan memberikan nama Tembagapura untuk kota baru Freeport.

Tahun 1974.

Sepanjang 1972 sampai 1973 terjadi beberapa perkelahian yang mengakibatkan terbunuhnya karyawan Freeport, hingga memaksa mereka membuat ”January Agreement” dengan warga desa Wa-Amungme untuk membangun sekolah dan fasilitas umum lainnya.

Juli 1976

Pemerintah Indonesia mendapat bagian saham sebesar 8,5% dari saham Freeport. Angka ini hingga 1998 bertahan di level 10 persen dan royalti satu persen.

April 1981.

Ertsberg Timur mulai ditambang dan produksi FI mencapai 16.000 ton per hari sebelum cadangan Grasberg ditemukan.

28 Januari 1988.

Dugaan deposit emas di kawasan Grasberg menunjukkan hasil positif. Freeport Mc Moran Copper and Gold (FCX) akhirnya go public di lantai bursa New York. Menurut Yuli Ismartono–pejabat public relations FI–setiap hari dalam tahun 1988 kira-kira dua juta lembar saham FCX terjual.

Dengan tambahan cadangan emas di Grasberg dan cadangan lainnya, jumlah depositnya diperkirakan mencapai jumlah 200 juta ton. Dalam laporan studi evaluasi lingkungan (SEL) 160 K yang disetujui pada 1994, total deposit yang ada meningkat hingga dua miliar ton.

30 Desember 1991.

KK I berakhir dan Freeport memperoleh kembali KK II selama 30 tahun. Bagi banyak orang, KK II ini berlangsung tidak transparan, bahkan tertutup. Anehnya, pemerintah yang ditawari untuk memperbesar sahamnya menyatakan tidak berminat, padahal perusahaan ini jelas-jelas menguntungkan.

Mulai saat itu, masuklah pengusaha nasional Aburizal Bakrie (Bakrie Grup). ”Kami sudah menawarkan, tapi hanya Bakrie yang datang,” kata James Moffet, Preskom Freeport berbasa-basi. Preskom. Belakangan masuk Bob Hasan (Nusamba), yang dikenal sebagai kroni Soeharto, dan Menaker kabinet Soeharto, Abdul Latief (A Latief Corp.)

22 Agustus – 15 September 1995

Komnas HAM melakukan investigasi pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Timika dan sekitarnya. Kesimpulan anggota tim investigasi Komnas HAM, mengungkapkan bahwa selama 1993-1995 telah terjadi 6 jenis pelanggaran HAM, yang mengakibatkan 16 penduduk terbunuh dan empat orang masih dinyatakan hilang. Pelanggaran ini dilakukan baik oleh aparat keamanan FI maupun pihak tentara Indonesia.

17 Januari 1996

Dalam selembar surat jawaban kepada editor American Statement, Ralph Haurwitz, Atase Penerangan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Craig J. Stromme menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang dapat dipercaya atas tuduhan pelanggaran HAM oleh Freeport di Irian Jaya.

29 April 1966

Gugatan Tom Beanal, Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa) terdaftar di pengadilan Louisiana, markas besar FCX, dengan kasus no.96-1474. Belakangan, gugatan ini ditolak dan pengadilan menyatakan Freeport tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM.

29 Juni 1996

Lemasa menolak dana sebesar 1 persen keuntungan Freeport (US$ 15 juta) yang rencananya diberikan kepada suku di daerah operasi Freeport. Penolakan juga datang dari gereja setempat.

30 September 1997

Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, melalui Bapedal, selesai memeriksa dan menyetujui laporan Amdal Regional untuk perluasan kegiatan penambangan dan peningkatan kapasitas produksi Freeport hingga 300.000 ton per hari.

Tetapi Walhi yang ikut dalam komisi itu menyatakan tidak setuju : “Atmosfer pertemuan itu kental dengan bau politis, sementara banyak anggota komisi sebenarnya tidak setuju dengan perluasan itu, tapi tak kuasa menolak,” kata Emmy Hafid, Direktur Walhi.

11 Maret 1998

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam pemandangan umumnya pada Sidang Umum MPR 1998, secara terbuka menyebut pembagian keuntungan antara Freeport dan pemerintah Indonesia adalah salah satu kontrak yang sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia.

5 November 1998

Direktur PT Freeport Indonesia, Jim “bob” Moffett datang ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjelaskan dugaan KKN di Freeport, termasuk perpanjangan KK II yang tertutup dan diduga sarat KKN. “Tidak ada KKN di Freeport, dan tidak adil kalau Anda menyuruh saya juga mengurusi masalah pembagian keuntungan. Saya bukan orang pemerintahan,“ kata Jim Moffet dalam jumpa persnya seusai menghadap Kejagung.

Tahun 2002

Keterlibatan salah seorang prajurit TNI dalam kasus penyerangan bus karyawan Freeport di Timika
September 2008

Freeport menciutkan target produksi tembaga dan emas tahun 2008 ini lantaran ada gangguan teknis di lokasi penambangan Grasberg, Papua. Awalnya, Freeport mematok produksi tembaga 1,2 miliar pounds dan emas 1,3 juta ounce. Karena gangguan ini, produksi dibuat lebih mini, tembaga 1,1 miliar pounds dan emas 1,1 juta ounc.

11 Desember 2008

Freeport memecat 75 karyawan, Freeport melakukan efisiensi dari sisi jumlah karyawan untuk mengurangi sedikit biaya operasional perusahaan, sebagai imbas dari resesi ekonomi dunia.

27 Juli 2009

Dua Karyawan Freeport menjadi tersangka kasus penembakan. Polisi menetapkan tujuh tersangka terkait kasus penembakan di Freeport, Timika, Provinsi Papua. Dua dari tujuh tersangka tersebut merupakan karyawan Freeport.

[PART II]

Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM terkait tambang Freeport tidak jelas penyelesaiannya. Para pelaku kejahatan HAM ini umumnya tidak ditemukan atau mendapat perlindungan sehingga lolos dari jerat hukum. Keadilan bagi korban pelanggaran HAM kasus-kasus Freeport tampaknya memang suatu hal yang absurd.

Berikut ini merupakan laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara), Marwan Batubara *). Laporan khusus ini tersaji dalam sebuah buku beliau yang berjudul ‘Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat’.

Insya Allah, Eramuslim akan memuat tulisan ini dalam rubrik laporan khusus yang disajikan secara berseri.

***

Pelanggaran HAM

Setelah tujuh tahun beroperasi, timbul konflik sosial dan ekonomi antara Freeport dan masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan. Tahun 1974, suku Amungme yang berdiam di sekitar tambang menuntut Freeport membayar ganti rugi kepada mereka terkait pembabatan hutan perburuan suku itu. Freeport menyanggupi tuntutan itu, yang dituangkan dalam January Agreement 1974.

Freeport juga dikecam karena mengimpor seluruh bahan pangannya dari Australia melalui jalur udara. Baru pada 1978, Freeport bersedia membeli sebagian sayur-mayur dari petani Irian. Muncul pula ganggauan keamanan, misalnya, pemotongan kabel telepon, gangguan terhadap pipa minyak dan jalur kabel, blokade di jalan logistik serta peledakan instalasi tambang di Tembagapura.

Pada bulan Februari 1978 terjadi penembakan terhadap seorang polisi Indonesia. Insiden ini disebabkan tak dipenuhinya seluruh janji Freeport yang tertuang dalam January Agreement. Hingga 1978 itu, Freeport tak memenuhi seluruh janji yang ada dalam perjanjian tersebut.

Pada 31 Agustus 2002, terjadi penyerangan terhadap sejumlah karyawan pertambangan Freeport di Timika, Tembagapura, di jalur Mil 62-63. Insden ini menewaskan dua warga Amerika yaitu Tid Bargon dan Ricky Saipar dan seorang warga Indonesia bernama S.S Bambang Riwanto.

Tercatat sebanyak 13 orang pelaku penembakan, tiga di antara pelaku tersebut merupakan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yaitu Kapten Markus, Letnan Satu Wawan Suwandi, dan Prajurit Satu Jufri Uswanas.

Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM terkait tambang Freeport tidak jelas penyelesaiannya. Para pelaku kejahatan HAM ini umumnya tidak ditemukan atau mendapat perlindungan sehingga lolos dari jerat hukum. Keadilan bagi korban pelanggaran HAM kasus-kasus Freeport tampaknya memang suatu hal yang absurd.

Proyek Infrastruktur Freeport

Pada 1995, ada empat proyek infrastruktur yang mulai dibangun oleh Freeport di Papua Barat, yakni :

1. Pengembangan pelabuhan Amamapare, dari mana konsentrat emas dan tembaga diekspor atau nantinya diantarpulaukan.

2. Pembangunan sebuah kota baru.

3. Pembangunan sarana pembangkit tenaga listrik bagi tambang emas dan tembaga yang baru, Grasberg, alias Gunung Bijih Timur.

4. Pembangunan bandara Timika. Seluruh proyek itu dikoordinasi oleh PT A Latief Freeport Infrastructure Corporation (AFIC), yang 67 persen sahamnya dikuasai oleh kelompok A. Latief dan 33 persen sisanya oleh Freeport

Proyek pertama senilai US$ 100 juta ditangani PT ALatief P & O Port Development Company (APPDC), perusahaan kongsi antara ALatief Nusakarya Corporation dengan maskapai angkutan laut P & O Australia Ltd. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada pertengahan Mei 1995, perusahan itu mendapat hak kelola pelabuhan Amamapare selama 10 tahun dan bisa diperpanjang.

Proyek kedua senilai US$ 250 juta, langsung ditangani AFIC. Kota baru yang diresmikan Soeharto pada awal Desember 1995 dengan nama Kuala Kencana itu berdiri pada ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut, seluas 17.400 hektar. Demi, kenyamanan para kapitalis, birokrat, serta kapitalis-birokrat, kota itu dilengkapi lapangan golf kelas turnamen yang dirancang pegolf AS, Ben Crenshaw.

Tak lama kemudian, Freeport memindahkan perkantorannya dari Tembagapura yang diresmikan Soeharto 23 tahun sebelumnya yang hanya dibangun untuk kapasitas penduduk 1.200 jiwa ke Kuala Kencana. Sedangkan Kuala Kencana sendiri dibangun dengan kapasitas 25.000 jiwa, sangat luas untuk menampung karyawan Freeport yang sudah mencapai 12.000 jiwa.

Sementara, proyek ketiga ditangani PT Puncakjaya Power Corporation, usaha patungan antara Freeport (30%), Power Link Corporation (30%), Duke Energy dari AS (30%), dan PT Catur Yasa (10%).

Proyek keempat yang mulai dilaksanakan pada Juni 1995 ditangani PT Airfast Aviation Facilities Company (AVCO), yang 45% sahamnya dikuasai PT Airfast Indonesia, 30% oleh PT Giga Haksa yang merupakan anak perusahaan Catur Yasa, dan 25% oleh Freeport.

Proyek yang total investasinya mencapai US$50 juta (waktu itu diperhitungkan Rp 125 milyar), terdiri dari pembangunan kawasan bandara terpadu lengkap dengan segala sarana pendukungnya, serta pengadaan tiga pesawat Twin Otter, dua pesawat Boeing B 737-200, serta tujuh helikopter.

Seluruh proyek-proyek di atas diduga berbau KKN yang dapat berlangsung mulus tanpa kontrol dari lembaga-lembaga negara terkait pada saat itu. Sebagai produk yang diduga berbau KKN, tentu saja Freeport mendapat keuntungan yang sangat besar. Namun harap dicatat bahwa pada saat yang bersamaan, negara mengalami kerugian yang sangat besar, dan hal ini berpangkal dari kebijakan oknum-oknum Indonesia yang ber-KKN hanya untuk keuntungan pribadi & kelompok yang sedikit. Sekali lagi, KK dengan Freeport harus diperbaiki.

Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan Freeport

Freeport telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah tailing Freeport juga telah mencemari perairan di muara sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar.

Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix, terungkap bahwa bahwa tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aquatik. Bahkan sejumlah spesies aquatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport.

Menurut perhitungan Greenomics Indonesia, biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak adalah Rp 67 trilyun. Freeport mengklaim, sepanjang 1992-2005 Pemerintah Pusat mendapatkan keuntungan langsung US$ 3,8 miliar atau kurang lebih Rp 36 trilyun. Namun juka dihitung dari perkiraan biaya lingkungan yang harus dikeluarkan, Indonesia dirugikan sekitar Rp 31 trilyun.

Beberapa media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan Freeport telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang kian parah. Hal ini telah melanggar UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa kerusakan lingkungan yang diungkap oleh media dan LSM adalah, Freeport telah mematikan 23.000 ha hutan di wilayah pengendapan tailing. Merubah bentang alam karena erosi maupun sedimentasi. Meluapnya sungai karena pendangkalan akibat endapan tailing.

Dengan beragam kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan Freeport, mestinya pemerintah melakukan langkah pengamanan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, khususnya pelanggaran terhadap UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya upaya pencegahan bagi kerusakan lingkungan lebih lanjut, jadi seharusnya pemerintah menghentikan aktivitas penambangan Freeport, kemudian melakukan upaya perbaikan lingkungan. Pemerintah dapat mengehentikan kontrak karya pertambangan karena kerusakan lingkungan yang terjadi di Timika. Proses penambangan dapat dihentikan sementara sampai kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dan perbaikan kerusan lingkungan menjadi tanggung jawab Freeport.

Aktivitas pertambangan Freeport dinilai telah melanggar UU Kehutanan, yang mengamanatkan, aktivitas penambangan tidak dibolehkan di kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan harus dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud adalah yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, aktivitas penambangan tetap dilakukan disebabkan:

- Munculnya Perpu nomor 1 Tahun 2004 yang disahkan UU No.19 Tahun 2004 yang mengizinkan penambangan di hutan lindung

- Keperluan akan sumber energi dari bumi yang cukup besar dan keinginan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya

Regulasi yang kemudian mengizinkan aktivitas pertambangan di kawasan lindung cukup mengkhawatirkan kelestarian hutan lindung. Hutan tropis merupakan komunitas yang paling banyak menyerap energi matahari yang sangat berpengaruh terhadap iklim bumi melalui evapotranspirasinya. Penambangan Freeport juga melanggar UU 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, karena penambangan memanfaatkan kawasan lindung, aktivitas penambangan hanya dibolehkan di kawasan budidaya. Pelanggaran terhadap tatanan ruang dapat berdampak pada penurunan kualitas tata ruang yang selanjutnya berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan dan manusia.

Freeport telah mengakibatkan kerusakan alam dan mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak tegas pemerintah. Hal ini karena mengancam kelestarian lingkungan dan melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33.

Hubungan TNI/Polri dan Freeport

Perusahaan tambang raksasa Freeport-McMoRan disinyalir telah memberi uang kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI agar pertambangan mereka di Papua tidak banyak diganggu, baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah pemerhati lingkungan. Koran The New York Times telah melakukan investigasi berbulan-bulan untuk mengetahui masalah itu. Koran tersebut berhasil mendapatkan laporan perusahaan Freeport yang menunjukkan, pada 1998-2004 perusahaan tambang emas dan tembaga menghabiskan dana US$ 20 juta atau sekitar Rp 200 miliar untuk personel TNI dan Kepolisian RI.

Para penerimanya mulai jenderal hingga kapten. Berdasarkan laporan itu, para komandan mendapat uang puluhan ribu dolar. Bahkan ada yang disebut mendapat US$ 150 ribu (Rp 1,5 miliar). Sejumlah pejabat kepolisian dan militer termasuk mantan Danjen Kopassus, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, disebut-sebut sebagai pihak yang menerima keuntungan dari kerja sama militer, kepolisian dengan Freeport. Hal ini juga diakui oleh Kapuspen TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin yang mengatakan bahwa TNI pada dasarnya menerima semua bantuan militer. Bantuan militer itu akan diterima, dengan syarat dapat meningkatkan profesionalisme prajurit dan tidak bersifat mengikat.

Rekomendasi dan Tuntutan

Tambang Freeport adalah bukti salah urus sektor pertambangan di Indonesia dan bukti tunduknya hukum dan wewenang negara terhadap korporasi. Pemerintah menganggap emas hanya sebatas komoditas devisa yang kebetulan berada di tanah Papua. Telah sekian lama pemerintah menutup mata terhadap daya rusak industri pertambangan di Tanah Papua.

Selama 42 tahun beroperasi, Freeport telah merusak tak hanya pegunungan Grasberg dan Ertsberg, tetapi sudah mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa, mencemari perairan di muara sungai dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahluk hidup dan mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar. Fakta kerusakan lingkungan akibat penambangan yang dilakukan Freeport ini disadari oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Republika, 23 Maret 2006). Sayangnya, pelanggaran tak ditindaklanjuti secara serius, meski Freeport terbukti melanggar UU Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997. Sementara itu, dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia, dan memberikan pendapatan yang tidak sebanding bagi negara.

Kesejahteraan penduduk Papua semakin jauh dijangkau. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dilimbah Freeport. Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, bahkan jumlah penderita tertinggi berada di Papua. Kehidupan suku asli Papua pun terganggu eksistensinya, sejak ditandatanganinya KK I, alur hidup suku Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni, dan Mee (Ekari) berlangsung surut. Kerusakan lingkungan sebagai bentuk destruktif aktivitas penambangan mengancam sumber alam bangsa.

Freeport masih menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia di masa lalu dan kini. Ratusan orang telah mengalami pelanggaran HAM berat bahkan meninggal dunia tanpa kejelasan. Hingga kini tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh Pemerintah bahkan terkesan diabaikan. Kondisi wilayah Timika bagai api dalam sekam, tidak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua. Untuk menghentikan penjajahan Freeport, menegakkan kedaulatan, memberikan pendapatan negara yang sebanding, menegakkan keadilan bagi penduduk Papua, maka kami menuntut agar pemerintah mengambil berbagai tindakan dan kebijakan strategis, yang antara lain adalah:

1. Pemerintah harus segera melakukan upaya nyata dan terukur untuk menyelesaikan berbagai kasus Freeport. Pertambangan Freeport di Papua harus ditinjau ulang secara menyeluruh. Pemerintah harus segera membentuk panel independen melalui peraturan presiden yang terdiri dari para ahli hukum, lingkungan, sosial, ilmuwan, tokoh-tokoh HAM dan wakil masyarakat Papua.

2. Melakukan perubahan Kontrak Karya Freeport, yang lebih menguntungkan bagi negara pada umumnya dan bagi rakyat Papua pada khususnya.

3. Melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek pertambangan Freeport mulai dari pengelolaan lingkungan hidup, pengolahan hasil tambang, pelanggaran HAM serta sosial ekonomi.

4. Memfasilitasi sebuah konsultasi penuh dengan penduduk asli Papua terutama yang berada di wilayah operasi Freeport dan pihak berkepentingan lainnnya mengenai masa depan pertambangan tersebut.

5. Menindaklanjuti temuan-temuan pelanggaran hukum melalui instansi yang berwenang, termasuk diantaranya sejumlah pelanggaran hukum lingkungan, perpajakan, dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan saat ini.

6. Memetakan dan mengkaji sejumlah skenario bagi masa depan Freeport di Tanah Papua, termasuk kemungkinan penutupan, pengurangan kapasitas produksi, pengolahan limbah, dan pengembalian keuntungan kepada rakyat Papua secara bermartabat.

7. Meningkatkan pemilikan saham pemerintah di Freeport melalui konsorsium BUMN dan BUMD milik Pemda Papua & Papua Barat.

Bagi sebagian kalangan di pemerintahan, DPR, pakar, maupun perguruann tinggi, masalah Freeport sudah dianggap selesai. Mereka meyakini bahwa segala sesuatunya sudah tercantum dan disepakati dalam kontrak, dan seluruh ketentuan dalam kontrak tersebut harus dihormati dan dijalankan hingga akhir masa berlakunya pada tahun 2041. Mereka tidak terlalu peduli dengan berbagai kerugian yang diderita oleh negara dan rakyat berupa kehilangan/berkurangnya pendapatan negara, kehilangan kedaulatan, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh penduduk asli Papua.

Beragam hal yang merugikan itu harus diakhiri dan dikoreksi. Salah satu hal penting yang menjadi alasan kami adalah bahwa semua kebijakan dan kesepakatan merugikan yang tercantum dalam kontrak berpangkal pada kebijakan dan prilaku KKN pemegang kekuasaan masa lalu dan nafsu menjajah yang diusung oleh investor/negara asing. Menjadi sangat naïf dan layak dinilai tidak berdaulat serta tidak punya harga diri, jika kita sebagai bangsa tetap membiarkan kebijakan dan kontrak yang bermasalah ini berjalan sebagaimana berlaku selama ini, tanpa gugatan dan koreksi.

Oleh sebab itu, dengan tulisan ini kami mengajak kita semua, para tokoh, politisi, pakar, akademisi, aktivis, pemuda dan terutama mahasiswa, untuk bersama-sama bangkit menggugat pengelolaan sumber daya alam di Papua ini, agar sesuai dengan amanat konstitusi dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kontrak karya Freeport yang berlaku saat ini harus dibatalkan dan diganti dengan yang baru sesuai dengan amanat konstitusi, serta melibatkan peran BUMN dan BUMD Papua yang sangat signifikan dalam pengelolaannya.[]

foto ilustrasi: welkis.wordpress

*) Tentang Penulis:

Marwan Batubara, lahir di Delitua, Sumatera Utara, 6 Juli 1955. Marwan adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009, mewakili provinsi DKI Jakarta. Menamatkan S1 di Jurusan Tehnik Elektro Universitas Indonesia dan S2 bidang Computing di Monash University (Australia). Marwan adalah mantan karyawan Indosat 1977-2003 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager di Indosat. Melalui wadah Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N), ke depan Marwan berharap bisa berperan untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, agar dapat bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

http://eramuslim.com/berita/laporan-khusus/sejarah-kelam-tambang-freeport-1.htm

http://eramuslim.com/berita/laporan-khusus/sejarah-kelam-tambang-freeport-2.htm

Tags: papua, amerika, freeport
Prev: Fitnah Medis Modern
Next: Jejak Jihad SM. Kartosuwiryo (Mengungkap Fakta yang Didustakan)
replyshare

Sponsored Links

Bisnis Bunda
Jalankan bisnis dari rumah, part time/full time, income 2-5jt/bln. Daftar ke http://www.wfhid.com/devita

Baju cute & murah
Baju cute yang ga bikin kantong bolong? OfukuShop.com tempatnya ^_^ Bisa DROPSHIP dan diskon utk reseller loh!!
audio reply video replyAdd a Comment

TIMIKA dan FREEPORT dengan HIV/AIDS tertinggi. MAU?

KASUS PERTAMBANGAN PT. FREEPORT
Oktober 28, 2008 @ 11:00 am › korps citaka
↓ Skip to comments
PT. Freeport McMoran Indonesia
Perusahaan T. Freeport McMoran Indonesia
Jenis Galian :Tembaga dan Emas
Tahap roduksi
Lokasi :Grasberg dan Eastberg, Pegunungan Jaya Wijaya
Luas Konsesi :1,9 juta ha (Grasberg) dan 100 Km2 (Eastberg)
Kontrak Karya :I . 7 April 1967 Kepres No. 82/EK/KEP/4/1967
II. 30 Desember 1996
Saham :Freeport McMoRan Copper & Gold Corp (81,28%) PT Indocopper Investama
(9,36%), dan pemerintah Indonesia sebesar 9,36%.

PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang paling tua beroperasi di Indonesia. Bahkan perusahaan tambang Amerika Serikat inilah yang mengarahkan kebijakan pertambangan Indonesia. Terbukti Kontrak Karya (KK) PT FI ditetapkan sebelum UU No 11 tahun 1967 tentang pertambangan Umum. Dan catatan buruk akibat dampak pertambangannya di Papua sangatlah luar biasa.

Dimulai dengan digusurnya ruang penghidupan suku-suku di pegunungan tengah Papua. Tanah-tanah adat tujuh suku, diantaranya suku Amungme dan Nduga dirampas awal masuknya PT FI dan dihancurkan saat operasi tambang berlangsung. Limbah tailing PT FI telah meniumbun sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 – 40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur. Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT FI , adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia.

Ironisnya, disaat penghasilan PT FI naik dua kali lihat pada tahun 2005, hingga mencapai 4 kali PDRB Papua. Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua berada di urutan ke 29. Dari 33 propinsi. Nilai IPM diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita akibat kurang gizi. Lebih parah lagi, “kantong-kantong kemiskinan” di yang berada di kawasan konsesi pertambangan PT FI mencapai angka di atas 35%. Menjadi sangat ironis. Disaat gaji dan tunjangan dua orang CEO PT FI (James Moffet dan Richard Aderson) mencapat US$ 207,3 juta, pendapatan rata-rata penduduk Papua kurang dari US$ 240 per tahun. Hasil Audit BPK tahun 2005, atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada Departemen ESDM dan PT FI untuk tahun anggaran 2004 – 2005 menunjukkan Indonesia belum mendapatkan hasil optimal dari KK PT FI.

Secara khusus perusahaan membayar militer untuk mengamankan perusahaannya. Dalam aporan resmi tahunan Freeport tertulis telah memberikan sejumlah US$ 6,9 juta pada tahun 2004, lalu US$ 5,9 juta pada tahun 2003, dan US$ 5,6 juta pada tahun 2002 kepada militer (TNI). Hampir setiap tahun, perusahaan selalu melaporkan telah membiayai TNI untuk melindungi keamanan tambangnya. Daftar panjang pelanggaran HAM juga terjadi disekitar pertambangan PT FI. Intimidasi adalah kondisi keseharian yang harus dihadapi warga sekitar tambang.

Bergabungnya jajaran ahli ekologi, akademisi, ekonom, pengamat HAM, gender dan kesehatan yang terpelajar dan ternama ke jajaran Badan penasehat PT FI, seperti Prof. Otto Soemarwoto, Prof. Dr. Oekan Abdullah, Dr. .M. Chatib Basri, Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek hingga HS Dillon. Ternyata, sama sekali tak berpengaruh merubah perilaku PT FI. Sebaliknya, mereka manjadi alat penguat klaim Freeport sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.

Anenya hingga saat ini tak ada tindakan signifikan apapun yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PT Freeport. Wajar jika rakyat Papua menuduh pemerintah Indonesia hanya merampok kekayaan mereka. Aksi-aksi yang terus mendesak pertambangan ini dikaji ulang atau segera ditutup terus merebak.

http://korpcitaka.wordpress.com/2008/10/28/kasus-pertambangan-pt-freeport/

Belajar dari kabupaten TIMIKA dengan PT. FREEPORT-nya

Minta PERPU Tutup PT. Freeport di Tanah Papua
Oleh: Arkilaus Baho | 06 December 2010 | 08:57 WIB
Dinamika PT. Freeport Indonesia, tantangan mendesak menuju keharusan menyelesaikan masalah Papua
Tanah Papua telah ada dan beroperasi sejumlah perusahaan Raksasa dunia. PT. Freeport Indonesia adalah perusahaan emas dan tembaga nomor tiga di dunia. Begitu juga eksplorasi gas di Papua oleh British Petroleum sebagai cadangan gas terbesar ke dua di Dunia. Berbagai saham-saham dunia pun tak luput ber-investasi di negeri ini. Sebut saja, penguasa amerika keluarga Rockefeller yang punya hubungan dengan berdirinya industri emas di dunia pun bercokol PT. Freeport sampai sekarang. Kemudia, Binladen Grup dari pengusaha timur tengah melirik investasi perkebunan di Merauke Papua. Bergabungnya perusahaan nasional milik Aburizal Bakri, Arifin Panogoro, Prabowo subianto semuanya hanyalah pengekor dari sebuah saham investasi dari blok investasi asing di Papua.
Mandulnya proteksi ekonomi dalam pengelolaan SDA di Indonesia, rapuhnya instrumen pengendali atas penguasaan aset-aset rakyat semakin membuka krang bagi banjir investor lebih heboh lagi menengok Tanah Papua yang begitu luas dan juga kekayaan alammya. Rezim SBY dan Boediono yang konon menyumbang devisa negara dengan pemasukan investor begitu banyak, tanpa memerhatikan tabulasi kebijakan yang bergaining pada proteksi kedaulatan ekonomi nasional.
Pulau Papua ,” jelas ahli geologi Fransiskus Benediktus Widodo Margotomo, mulai terbentuk pada 60 juta tahun yang lalu. Saat itu, pulau ini masih berada di dasar laut yang terbentuk oleh bebatuan sedimen. Pengendapan intensif yang berasal dari benua Australia dalam kurun waktu yang panjang menghasilkan daratan baru yang kini bernama Papua. Saat itu, Papua masih menyatu dengan Australia.
Secara defakto, Tanah Papua dan rakyatnya bukan Indonesia. Papua menjadi sama dengan NKRI secara juridis. Jikalau negara mengutamakan investasi tanpa pemenuhan ekologi, HAM dan Kedaulatan rakyat dalam entitas proteksi kedaulatan ekonomi dan politik, dinamika NKRI yang seharusnya kokoh, akan runtuh dengan sendirinya akibat dari kendali wilayah Papua dalam genggaman para pemodal internasional. Pemerintah menyerahkan pola pemberdayaan dan kemakmuran rakyat Papua kepada sejumlah investasi, namun tidak dibarengi dengan pemenuhan hak yang seharusnya berlaku dalam instrumen kebijakan.
Orang Papua jadi korban konspirasi sejak dahulu digabungkan kedalam Republik Indonesia dalam sebuah aneksasi internasional yaitu PEPERA 1969, nasib yang sama sampai hari ini gerakan kapitalisasi Isu Papua Merdeka terus menjadikan korban kemanusiaan, warga sipil di tembak akibat provokatif agen kapitalisme di Papua. Kekayaan alam rakyat Papua di eksploitasi bagi kejayaan Imperialisme dunia. Amerika dan Inggris meninggalkan dusta malapetaka selama menempatkan kekuatan indsutri di Papua. Dan hari ini pun tak beda dengan politisasi Papua oleh kekuatan asing yang sama.
Kontekas Freeport dalam Wajah Demokrasi orang Papua
Karena oposisi pemodal lebih kuat dalam mencengkeram negara, rata-rata usia eksplorasi diPapua cukup permanen sampai sekarang. Bahkan pola menelantarkan wilayah eksplorasi jadi budaya investasi selama ini. Usai pengerukan lalu pergi meninggalkan bangkai ekologi berkepanjangan, kesenjangan sosial tetap saja menganga dan tidak bisa diharapkan penanganannya kepada perusahaan tersebut.
Sejarah pemenuhan demokrasi bagi rakyat Papua menjadi kristal sejak pendudukan PT. Freeport yang berkolaborasi dalam grup cendana ” Suharto”. Tatkala konflik yang terus terjadi di Timika saat ini tidak dapat berdiri sendiri dengan hegemoni eksplorasi tambang. Pendekatan keaman adalah salah satu upaya pemasifan teritori tambang ”security”. PT. Freeport menjadi gubahan karakter kebijakan baru atas Papua. Ya, PEPERA yang di selenggarakan pada tahun 1969, dibawah pengawasan PBB, toh dengan mendahului keputusan dunia atas nasib Papua ini, tahun 1967 PT. Freeport ” freeport sulpur” telah melakukan kerja kontrak dengan presiden RI suharto.
Entitas demokrasi sejati terus direda demi keamanan saham negara asing. Mobilisasi militer Indoensia di Papua dipicu oleh sentimen pemenuhan orang Papua untuk dapat bebas penuh. Namun, fakta-fakta kasus yang terjadi hari ini, konflik sosial cenderung terjadi berantai di areal tambang. Posisi PT. Freeport di Tanah Amungsa ” Timika” cenderung konflik tak bisa diatasi. Simak saja, budaya perang suku, konflik pembagian dana 1 persen dari freeport memicu kecemburuan suku-suku pemilik hak ulayat. Akhir dari konflik sosial merugikan rakyat kecil saja. Sedangkan para pemodal sebagai tangan tak kelihatan ini tak dapat memiliki kepentingan lain selain pemenuhan laju produksi semata.
Simak saja, sejak operasi militer di Papua, menimbulkan korban penduduk sipil. Kasus protes warga pemilik hak ulayat saja, selama kepemimpinan rezim otoriter orde baru, nyaris PT. FI tak dapat di sentuh untuk merubah kebijakanya. Toh, Pembukuan Freeport yang tragis tak bisa bocor ini kemudian dipublikasikan selang tuntutan Penutupan Freeport tahun 2006. Sejak itu lah Setiap tahun Freeport mengeluarkan rilis pemasukan / kewajiban pajak yang dibayarkan ke Indonesia termasuk Papua.
Energi ekstraktif wataknya meraup keuntungan, menegasikan perubahan ekosistem alam dan penyebab utama perubahan iklim baik daratan maupun yang di laut dan udara. Aset rakyat kini tidak menjadi perawan lagi bahkan jurang pemiskinan sudah menjadi nyata peningkatannya selang eksplorasi terus berlangsung.
Mengelola hasil kekayaan alam guna memenuhi hidup rakyat adalah dinasti yang baik. Tetapi membawa keluar kekayaan milik rakyat setempat untuk kepentingan kelompok dan negara tertentu tanpa mengutamakan pemenuhan yang layak bagi penduduk yang punya aset kekayaan alam adalah bentuk-bentuk imperialisme hari ini.
Pasar bebas kemudian bergulir, Amerika dengan Freeportnya se-bebas mungkin melewati benua dan samudera lalu mengeruk kekayaan emas orang di Papua. Inilah bukti Free Trade ” Pasar Bebas”. Terlepas dari siapa yang diutamakan dalam era globalisasi ini, kenyataan adalah penjarahan aset rakyat tak terbukti mensejahterakan rakyat tersebut.
Sebab, logam emas mempunyai daya tarik tersendiri karena perannya yang berpengaruh terhadap tatanan perekonomian suatu Negara. Sebagai penghasil devisa Indonesia dari sektor pertambangan diluar minyak dan gas bumi, produksi logam ini meningkat terus dari tahun ke tahun, walaupun harganya sering berfluktuasi.
Tanah Papua yang kaya cadangan “komoditas”kerukan kuasa-kuasa modal global, tetesan rente lewat pajak dan retribusi untuk negara, serta praktek korupsi dipelakukan sebagai “tanah kosong”; “tanah tanpa kepemilikan” transformasi cara pandang tanah sebagai sumber produksi komoditas.
Khususnya tekanan yang lebih keras terhadap kelompok-kelompok politik yang dianggap menjadi ancaman atau musuh oleh negara (Indonesia). Di samping itu juga belum ada penjelasan yang jernih mengenai siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kekerasan, apakah tanggungjawab militer secara kelembagaan, atau tanggungjawab orang per orang pemimpin personil militer? Serta bagaimana pula posisi pihak-pihak sipil di Papua seperti Golkar yang mendominasi birokrasi dan DPRD Papua dalam seluruh rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM itu. Selain itu bagaimana pula peran dari gerakan-gerakan perlawanan seperti OPM dalam rangkaian kekerasan yang terjadi tersebut?.
Belajar dari fenomena konflik di tahun 2006 hingga 2009 di seputar Timika dan Areal PT. Freeport Indonesia. Kondisi kemarahan warga terkait ketidakadilan FI berujung pada pola pengalihan isu menuju perang suku.
Kasus Peres Magai, Oktober 2007, tuntutan dan penyerangan ke Freeport pun dilupakan setelah kedua kampung berseteru. Pihak keluarga Peres menuntut Freeport bertanggungjawab karena peres meninggal akibat dianiaya oknum Sekurity Freeport berbuntut pada skenario perang suku.[1]
Perpaduan pengalaman menjadi korban kekerasan aparat militer dan kelompok yang mengatasnamakan OPM menumbuhkan ingatan kolektif tentang penderitaan atau disebut dengan memoria passionis di kalangan masyarakat di Papua. Menurut Gubernur Provinsi Papua J. P. Solossa kekerasan dan pelanggaran HAM ini menjadi alasan utama rakyat Papua untuk menanam dendam, permusuhan dan tuntutan untuk memisahkan diri Republik Indonesia.
PT. Freeport Indonesia
adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.
Mining In terna tio nal, sebuah majalah per da ga ngan, menyebut tambang emas Free port sebagai yang ter be sar di du nia.
Freeport Indonesia sering dikabarkan telah melakukan penganiayaan terhadap para penduduk setempat. Selain itu, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Menurut laporan New York Times pada Desember 2005, jumlah yang telah dibayarkan antara tahun 1998 dan 2004 mencapai hampir 20 juta dolar AS.
Freeport dan Sejumlah Investasi baik asing maupun Nasional di Papua
• 15 Kontrak Karya dan KKB Luasnya : 4.077.967 ha. Amerika serikat, Jerman, China, Inggris, Jepang, Swedia, Korea selatan.
• PT. FREEPORT INDONESIA, Operasi : 1967 – sekarang Luas Konsesi 2,6 juta ha, termasuk 119.435 ha hutan lindung dan 1,7 juta ha kawasan konservasi.
• Blok BP Migas Cadangan gas Tangguh 14,4 tcf 80% hasil penjualan akan dipakai untuk tutup biaya investasi dan produksi, sisanya di bagi untuk indonesia dan BP. Kontrak penjulan berlangsung dari 20 – 50 th Dibagi habis untuk ekspor ke Fujian, Korea, Jepang, Filipina dan US West Coast.
• PT. GAK NIKEL, Asia Pasific Nikel /BHP Australia Luas KK 13.140 ha 240 juta ton Nikel dalam 30 th membuang 627.000 ton limbah/ hari ke laut, th 2001, ekosistem laut terkaya : 900 jenis ikan karang,, 600 molluska, 450 jenis karang.
• Terdapat 29 blok migas, Luasnya 11.916.016 ha.
• Terdapat 65 Perusahaan HPH, Luasnya 14.410.351 Ha.
• Terdapat 21 Perusahaan perkebunan, Luasnya 570.497 ha.
• Terdapat 7 Perusahaan HTI, luasnya 916.307 ha.

Rata-rata usia eksplorasi diPapua cukup permanen sampai sekarang. Bahkan pola menelantarkan wilayah eksplorasi jadi budaya investasi selama ini. Usai pengerukan lalu pergi meninggalkan bangkai ekologi berkepanjangan, kesenjangan sosial tetap saja menganga dan tidak bisa diharapkan penanganannya kepada perusahaan tersebut. Energi ekstraktif wataknya menraup keuntungan, menegasikan peribahan ekosistem alam dan penyebab utama perubahan iklim baik daratan maupun yang di laut dan udara. Aset rakyat kini tidak menjadi perawan lagi bahkan jurang pemiskinan sudah menjadi nyata peningkatannya selang eksplorasi terus berlangsung.
Sudah 40-an tahun ( 1963-2008 ) aset pembangunan daerah di Provinsi Papua senilai 800 trilyun rupiah. APBD Papua kemudian melonjak di era Otsus (2002 ) setelah sebelumnya kas daerah minim dibawah angka tidak sampai miliar. Sedangkan sejumlah pemasukan sumber daya alam bagi Papua sesuai pembagian hasil adalah rata-rata satu persen ( 1% ) dana dialokasikan bagi pertumbuhan pembangunan di Papua. Kemudian di Tahun 2000, BP Migas mengalokasikan pembagian hasil sepuluh Persen ( 10% ) bagi Papua. Freeport masih tetap tak berubah dana konsensi satu persen bagi Papua dan dua persen lebih bagi pusat ( Jakarta ).
Republika Online Rabu, 01 Maret 2006 menulis lebih dari 95 persen konsentrat diolah di luar negeri. Kita tak tahu apakah yang mereka peroleh adalah emas atau loyang. Kedua, pendapatan yang terungkap pun–termasuk dalam catatan Bursa Saham New York (NYSE)–ternyata menunjukkan ketimpangan besar. Total pendapatan negara sejak Kontrak Karya II, 1991, senilai 1,3 miliar dolar AS. Itu pun sudah termasuk royalti, retribusi, iuran, dan pendapatan dari pajak seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sementara, keuntungan bersih untuk Freeport McMoran mencapai 800 juta dolar setiap tahun. PT Freeport Indonesia (FI) melalui siaran persnya yang dilansir Cenderawasih Pos, ( 14 Nopember 2007 05:35:24) kemarin mengatakan, selama bulan Juli 2007 September 2007, FI telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 434 juta dolar AS atau Rp 4 triliun dengan kurs saat ini. Jumlah tersebut terdiri dari pajak penghasilan badan, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 333 dolar AS. Kemudian royalty 49 juta dolar AS serta deviden sebesar 52 juta dolar AS. Dengan demikian, total pembayaran yang telah di lakukan FI selama tahun 2007 sampai dengan bulan September 2007 ini telah mencapai 1,4 milyar dolar AS atau sekitar Rp 12,6 trilyun dengan kurs saat ini. Yang terdiri dari pajak penghsilan badan, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 1 milyar dolar AS. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas, tingkat penjualan dan tingkat produksi. Sejak tahun 1992 sampai September 2007, total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada kontrak karya tahun 1991 yang telah dibayarkan FI kepada Pemerintah Indonesia telah mencapai hampir 6,5 milyar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri dari pajak penghasilan badan, penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 5,1 dolar AS. royalty 708 juta dolar AS serta deviden sebesar 654 juta dolar AS.
Kekerasan gelombang kedua ini berlangsung dari tahun 1970 sampai 1977. Kekerasan ini ditujukan untuk mematikan semua bentuk perlawanan terhadap hasil Pepera sekaligus untuk menyiapkan keamanan bagi kehadiran PT Freeport di Papua. Dalam gelombang kedua ini kekerasan juga ditujujan untuk memastikan kemenangan Golkar dalam Pemilu tahun 1971 dan 1977 serta memastikan jalannya birokrasi pemerintahan.
Ketika Amungme melakukan pemberontakan karena frustasi pada tahun 1977 dan meledakkan jalur pipa, pasukan keamanan melakukan penyerangan balik.” “Kebun-kebun dan rumahrumah dihancurkan, beberapa orang Amungme dibantai dan dibunuh,” kata Feld mengenang sebuah peristiwa tahun 1977 di sekitar lokasi Freeport. Feld menambahkan, Indonesia mengumumkan 900 orang jumlah yang mati. Namun data tidak resmi menunjukkan korban sebenarnya dua kali lipat.
Apa yang harus dilakukan Indonesia dan Freeport soal kejadian tahun 1977 itu?
Retorika mereka tetap saja sama, yakni dengan menekankan pentingnya integrasi nasional dan pembangunan ekonomi di Papua Barat. Integrasi nasional?.
Arti sebenarnya dari itu adalah sebuah invasi dan dominasi orang kuat dari luar di Papua Barat. Ekonomi pembangunan? Artinya itu adalah pendudukan, pemaksaan dan pencurian sumber daya,”.
Perselingkuhan Negara dan “ Kekuatan Modal “ di Papua dalam Bingkai Kebijakan Keamanan. Karena memiliki jalinan erat, IMPARSIAL menilai dalam menuntaskan masalah di Papua terutama berkenan dengan pemenuhan hak asasinya, justru sebaliknya Negara bersama Freeport malah menjadi bagian tak terpisahkan dari malapetaka berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah ini.
“Ekonomi pembangunan dan integrasi nasional adalah bungkus dari program pemerkayaan dan penguatan aparat keamanan dan perusahaan transnasional seperti Freeport. Hasil dari program itu adalah kemakmuran luar biasa pihak luar, yang di sisi lain adalah juga kemiskinan luar biasa bagi penduduk lokal.” “Yang kehilangan adalah penduduk asli Melanesia di Papua Barat, termasuk warga Amungme.
Lahan-lahan mereka telah dirampas dan kemakmuran mereka disedot. Mereka tidak menerima sewa tanah dan royalti.
Mereka sungguh tidak memiliki hak hukum, politik, dan sumber daya ekonomi atas penyingkiran itu. Pembangunan ekonomi dan integrasi nasional telah membuat Amungme, seperti pendudukan lain di Papua Barat, menjadi miskin dan minoritas yang lemah di tempat tinggal.
Setiap pengembangan pertambangan Freeport Indonesia, terjadi gangguan lebih jauh terhadap kehidupan Amungme. Contoh, pada tahun 1980 Indonesia dan Freeport menempatkan kembali beberapa warga Amungme di sebuah dataran rendah dan mendorong mereka melakukan budi daya tanam yang jauh dari daerah asal.
Hanya beberapa tahun setelah penempatan itu, 20 persen dari anak-anak Amungme meninggal karena penyakit malaria. Sebabnya, sebagai penghuni dataran tinggi, mereka memiliki kerentanan terhadap penyakit yang ada di dataran rendah.
Contoh lain lagi, di tahun 1984 Freeport Indonesia menawari Amungme sebuah kesepakatan. Sebagai imbalan terhadap pembangunan seperti klinik untuk Amungme, lokasi tambang di Tembaga Pura dan semua fasilitas Freeport terlarang bagi Amungme.
Pertambangan Freeport di teritori Amungme adalah lokasi cadangan emas terbesar di dunia dan ketiga terbesar di dunia untuk tambang tembaga.
Dengan cadangan 25 milyar pon tembaga, 40 juta ons emas dan 70 juta ons perak, nilainya sekitar 40 milyar dollar AS berdasarkan harga berlaku. Freeport diberikan jaminan untuk bekerja di lokasi pertambangan untuk bertahun-tahun. Lagi, jika menemukan tambahan kekayaan mineral di atas 4,1 juta hektar di tanah sekitarnya akan menjadi hak eksklusif Freeport.
Realisasi Tuntutan Rakyat Papua terkait keberadaan PT. Freeport Indonesia.

Catatan singkat dampak Sosial (konflik ) yang timbul sejak kehadiran PT. Freeport di Tanah Papua. Posisi Negara dalam mengatasi Freeport, suatu masalah sekarang. Berikut adalah aspek konflik dan penanganan Negara diawali dari tahun 2009 hingga 2006.
Negara “ Pemerintah “ dalam kasus PT. Freeport yang sudah terjadi, belum ada niat baik untuk menyambut tuntutan rakyat Papua, terutama soal Freeport. Sikap rakyat Papua meminta penyelesaian Freeport, selalu saja di jawab dengan bedil senjata, konflik perang suku, mobilisasi aparat militer di areal Freeport bahkan membanjirnya dana-dana taktis Negara lebih pada pengutamaan pengamanan asset perusahaan ketimbang Negara memberi ruang kedaulatan kepada warga Negara sendiri.
6 Juli 2009, Diakhir rapat strategis dan Konsolidasi Demokrasi untuk Papua, selain para aktivis Papua mendirikan organisasi yang bernama Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat, juga Menetapkan Penutupan PT. Freeport Indonesia di Tanah Papua dan Pengurangan Aktivitas Militer di Areal Tambang dan Pelosok Tanah Papua.
11 Juli 2009, Warga negara Australia Drew Grant (29), yang juga teknisi PT Freeport, tewas ditembak orang tak dikenal dalam perjalanan dari Tanjungpura menuju Timika. Berlanjut Peristiwa penembakan yang dilakukan orang dikenal di Freeport, Papua, mengakibatkan satu keamanan PT Freeport tewas dan dua orang petugas kepolisian luka-luka.
12 Juli 2009, Peristiwa penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata terjadi di area PT Freeport Indonesia Tembagapura, Papua. Akibatnya bus yang mengangkut petugas keamanan dan cleaning service tertembus peluru. [2]
16 Juli 2009, Siaran Pers digelar oleh WALHI, LPNR-PB dan Titus Natkime di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Mendesak pemerintah harus legih konkret dalam mewujudkan pemenuhan HAM, keadilan sosial, dan ekologis bagi warga negara.[3]
24 Juli 2009, SIARAN PERS DPP LPNR-PB: TUTUP FREEPORT INDONESIA ! UNTUK PEMENUHAN KEDAULATAN RAKYAT DI TANAH PAPUA. bahwa kembali terjadi insiden penyerangan atas penduduk sipil di Timika Papua oleh satuan gabungan polisi dan TNI terkait insiden yang terjadi di Areal PT. Freeport Indonesia, aksi penggeledahan rumah-rumah warga, sweeping aparat kemudian dilakukan dengan menggunakan senjata lengkap. [4]
31 Juli 2009, Belasan masyarakat Papua yang tergabung dalam Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Freeport Indonesia di Plaza 89, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menuntut operasi penambangan PT Freeport di wilayah Papua ditutup. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuding Freeport menjadi penyebab konflik sosial di Papua. [5]
20 Agustus 2009. Dengan alasan situasi keamanan di sekitar tambang yang tidak kondusif, sidang mediasi antara masyarakat adat suku Amungme, Papua dengan PT Freeport Indonesia ditunda. Dalam sidang kedua kasus penyerobotan tanah ulayat milik masyarakat adat Suku Amungme yang berlangsung Kamis (20/8), mestinya dilakukan sidang mediasi antara PTFI dengan pengacara masyarakat adat Suku Amungme. Namun, menurut pengacara masyarakat adat suku Amungme, Titus Natkime, sidang ditunda atas permintaan manajemen PTFI. Dalam sidang kedua tersebut, PTFI meminta waktu 20 hari.[6]
26 Agustus 2009, SIARAN PERS: N0. 03/DPP LPNR-PB/VIII/09. LPNR-PB sangat yakin bahwa pelaku penembakan di Areal PT. Freeport Indonesia adalah warga negara Indonesia. Entah apa tujuannya?. Yang pasti pemerintah harus segera mengeluarkan satu kebijakan Hukum untuk menghentikan rangkaian terror di perusahaan tambang AS di Papua. Perpu adalah solusi menghentikan operasi PT.FREEPORT di Papua. ( doc. foto by Okezone.com/13/08/09).
27 Agustus 2009, Lebih dari 1.000 karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktornya Kamis pagi kembali ke tempat kerja mereka di Tembagapura. Ribuan karyawan Freeort tersebut sudah sekitar dua pekan tak bekerja menyusul insiden penembakan bis karyawan, Minggu (16/8) oleh orang tak dikenal di Mile 45 ruas jalan Timika-Tembagapura. Para karyawan Freeport menumpang 23 bis, dimana setiap bis ditumpangi sekitar 61 orang. Mereka berangkat dari terminal Gorong-gorong Timika secara bergelombang dimulai sekitar pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIT dengan dikawal ketat dua peleton aparat gabungan TNI dan Polri. Pada saat yang sama, ratusan rekan kerja mereka yang menggunakan 15 bis berangkat dari Tembagapura ke Timika untuk libur kerja (off).[7]
2 September 2009, Sesuai Rencana mobilisasi militer kea real Freeport. Biak (ANTARA News) – Sedikitnya 600 prajurit TNI AD akan diperbantukan mengamankan areal kerja PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika, Papua mulai 2 September 2009. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ahmad Yani Nasution di Biak, Senin, mengatakan, penempatan ratusan prajurit TNI itu atas permintaan Polri dalam upaya memulihkan situasi Kamtibmas di areal PT.Freeport. “Ke-600 prajurit TNI AD tambahan itu akan bertugas secara efektif 2 September,” kata Mayjen AY Nasution.[8]
3 September 2009, Mahasiswa Papua di Yogyakarta gelar Seminar Nasional Dampak-dampak PT. FI di Papua dan apa tujuan Freeport di Papua?.[9]
10 September 2009. Para karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI Kabupaten Mimika, Papua meminta jaminan perlindungan dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) atas berlarut-larutnya aksi teror gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah perusahaan tempat mereka bekerja. Permintaan jaminan keamanan itu disampaikan pengurus DPC FSP-KEP SPSI Mimika kepada anggota Komnas HAM, Nur Cholis SH MA di Timika. [10]
2 Juli 2008, Para tokoh masyarakat Amungme yang tergabung dalam Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) di Kabupaten Mimika, mengancam akan kembali ke hutan dan menutup areal tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), jika Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan sengketa Pilkada Mimika yang diajukan pasangan Drs Yosep Yopi Kilangin- Yohanes Felix Helyanan SE, calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2008-2013 yang diusung Koalisi Suara Rakyat pada Pilkada di kabupaten itu.. “Kami minta Mahkamah Agung RI sungguh-sungguh menegakan keadilan dan kebenaran dalam permasalahan Pilkada di Mimika,” tegas LEMASA dalam suratnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.[11]
18 April 2007, sekitar 9.000 karyawan Freeport mogok kerja untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Perundingan akhirnya diselesaikan pada 21 April setelah tercapai kesepakatan yang termasuk mengenai kenaikan gaji terendah. Selanjutnya, Ketua Tongoi Papua Frans Pigome di pindahkan bertugas di Freeport Pusat di Amerika Serikat.
21 Februari 2006, terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport di Kali Kabur Wanamon. Pengusiran dilakukan oleh aparat gabungan kepolisian dan satpam Freeport. Akibat pengusiran ini terjadi bentrokan dan penembakan. Penduduk sekitar yang mengetahui kejadian itu kemudian menduduki dan menutup jalan utama Freeport di Ridge Camp, di Mile 72-74, selama beberapa hari. Jalan itu merupakan satu-satunya akses ke lokasi pengolahan dan penambangan Grasberg.
22 Februari 2006, sekelompok mahasiswa asal Papua beraksi terhadap penembakan di Timika sehari sebelumnya dengan merusak gedung Plasa 89 di Jakarta yang merupakan gedung tempat PT Freeport Indonesia berkantor. Berlanjut demo damai Front PEPERA PB kemudian dihadang dengan barikade mliter di depan kantor FI.
23 Februari 2006, masyarakat Papua Barat yang tergabung dalam Solidaritas Tragedi Freeport menggelar unjuk rasa di depan Istana, menuntuk presiden untuk menutup Freeport Indonesia. Aksi yang sama juga dilakukan oleh sekitar 50 mahasiswa asal Papua di Manado dan berlanjut dengan pemalangan pintu check point Freeport di mile 24 Timika Papua oleh rakyat sipil di Timika.
25 Februari 2006, karyawan PT Freeport Indonesia kembali bekerja setelah palang di Mile 74 dibuka.
27 Februari 2006, Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menduduki kantor PT Freeport Indonesia di Plasa 89, Jakarta. Aksi menentang Freeport juga terjadi di Jayapura dan Manado.
28 Februari 2006, Demonstran di Plasa 89, Jakarta, bentrok dengan polisi. Aksi ini mengakibatkan 8 orang polisi terluka.
1 Maret 2006, demonstrasi selama 3 hari di Plasa 89 berakhir. 8 aktivis LSM yang mendampingi mahasiswa Papua ditangkap dengan tuduhan menyusup ke dalam aksi mahasiswa Papua. Puluhan mahasiswa asal Papua di Makassar berdemonstrasi dan merusak Monumen Pembebasan Irian Barat.[12]
3 Maret 2006, masyarakat Papua di Solo berdemonstrasi menentang Freeport.
7 Maret 2006, demonstrasi di Mile 28, Timika di dekat bandar udara Moses Kilangin mengakibatkan jadwal penerbangan pesawat terganggu.
14 Maret 2006, massa yang membawa anak panah dan tombak menutup checkpoint 28 di Timika. Massa juga mengamuk di depan Hotel Sheraton.
15 Maret 2006, Polisi membubarkan massa di Mile 28 dan menangkap delapan orang yang dituduh merusak Hotel Sheraton. Dua orang polisi terkena anak panah.
16 Maret 2006, aksi pemblokiran jalan di depan Kampus Universitas Cendrawasih, Abepura, Jayapura, oleh masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB Kota Jayapura, berakhir dengan bentrokan berdarah, menyebabkan 3 orang anggota Brimob dan 1 intelijen TNI tewas dan puluhan luka-luka baik dari pihak mahasiswa dan pihak aparat
17 Maret 2006, Tiga warga Abepura, Papua, terluka akibat terkena peluru pantulan setelah beberapa anggota Brimob menembakkan senjatanya ke udara di depan Kodim Abepura. Beberapa wartawan televisi yang meliput dianiaya dan dirusak alat kerjanya oleh Brimob.
22 Maret 2006, satu lagi anggota Brimob meninggal dunia setelah berada dalam kondisi kritis selama enam hari.
23 Maret 2006, lereng gunung di kawasan pertambangan terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, longsor dan menimbun sejumlah pekerja. 3 orang meninggal dan puluhan lainnya cedera.
23 Maret 2006, Kementerian Lingkungan Hidup mempublikasi temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan PT Freeport Indonesia. Hasilnya, Freeport dinilai tak memenuhi batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biota laut.
17 April 2006, SBY Tak Akan Tutup Freeport. Presiden Susilo Bambang Yudoyono berjanji akan menangani tuduhan pencemaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Namun katanya, pemerintah tidak mungkin melakukan penutupan perusahaan pertambangan itu sebagaimana dituntut oleh sebagian kalangan. SBY mengatakan, jika Freeport terbukti mencemari lingkungan, harus dilakukan tindakan hukum. Namun jika dilakukan penutupan sepihak terhadap Freeport, maka Indonesia akan digugat secara hukum, akan diharuskan membayar ganti rugi milyaran dolar. Ia juga mengatakan, tindaan radikal semacam itu hanya akan makin memperburuk iklim penanaman modal di Indonesia.[13]
Agustus 2006, Konflik berkepanjangan di kwamki akibat gesekan tiga kepentingan; Freeport, Elite local dan Militer. Konflik perang suku reda ketika dua buah mobil milik PT. FI di tembak di mile 69.[14]
Sejak tahun 1992-2006 total pemasukan Freeport kepada negara Indonesia adalah 37 Trilyun, dari hasil pembayaran Pajak Negara dan daerah. Sedangkan keuntungan Freeport adalah menyuplai 40ribu ton Emas ke Amerika selang beroperasi.
PERPU penutupan PT. Freeport dan Pengurangan Aktifitas Militer untuk restoasi masalah HAM, Ekologi dan Proteksi bagi kedaulatan rakyat.
Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu “ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan untuk kesehjateraan umum…dst. Mineral dan Batubara merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui sehingga pemanfaatannya harus dikelola untuk kesehjateraan rakyat, terutama kegiatan pengelolaan di pundak pemerintah.
Kegunaa emas yang utama adalah untuk dana moneter yang di wujudkan dalam bentuk billion sebagai cadangan untuk setiap uang kertas yang dikeluarkan. Karena sifatnya yang lunak sehingga mudah di tempat, emas digunakan sebagai perhiasan. Paduan emas dengan logam lain seperti tembaga, perak, nikel, atau paladium, menjadikan adanya istilah emas putih, hijau, dan kuning dalam dunia perhiasan. Emas juga digunakan sebagai bahan pelapis, dekorasi pada gelas dan keramik, bahan penyepuh, book binding, aksara, dan dekorasi lainnya. Selain itu, emas juga diperlukan sebagai bahan dalam industri kimia, pembuatan gelas dan kedokteran gigi.
Sebagai negara yang banyak memiliki gunung berapi dan iklim tropis, Indonesia mempunyai potensi endapan emas primer maupun sekunder yang cukup baik. Banyak pemodal-pemodal asing yang mengajukan kontrak karya untuk penambangan emas dan perusahaan swasta nasional yang bergiat di bidang penambangan emas menunjukan bahwa endapan emas Indonesia cukup menjanjikan. Mengingat hal ini, penelitian sumber daya endapan emas di Indonesia perlu lebih di tingkatkan lagi. Pengembangan usaha pertambangan bahan galian ini diharapkan dapat lebih menunjang program pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan nasional, serta devisa negara.
Sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 tersebut diatas, maka para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia menetapkan pengaturan lebih lanjut tentang pengaturan kesehjateraan dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3),(4) UUD 1945 karena itu semangat the founding fathers negara ini kemudian dilanjutkan oleh para elit politik yang membuat ketentuan perundang-undangan termasuk Undang-undang penanaman modal asing dan investasi yang mana telah bertentangan dengan semangat pemerataan kesehjateraan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 berikut; (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebsar – besar bagi kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kemandiriaan serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh Undang-undang.
Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum. Dan juga setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab dan pengatur utama dalam kegiatan mencapai kesehjateraan rakyat, dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama untuk ikut menyelengarakan kegiatan penambangan mineral dan batubara.
Karena kewajiban konstitusi untuk pengaturan kesehjateraan rakyat tersebut juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan sarana dan prasarana yang bermanfaat dan mendapatkan penghasilan untuk negara dari sektor mineral dan batubara sangat besar, oleh karena itu pemerintah sudah sepatutnya memberikan perhatian kesehjateraan rakyat.
Sebagaimana dalam pertimbangan PT. Freeport Indonesia harus di tuntaskan dalam kerangka bingkai NKRI.
Bahwa Keberadaan eksplorasi PT. Freeport yang berada dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak , karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk menilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesehjateraan rakyat secara berkeadilan.
Sebagai upaya mengatur dan memberikan landasan legal bagi pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara “ kasus PT. FI “ Pemerintah segera mengevaluasi segala asset tambang asing dalam negeri untuk mendorong kedaulatan ekonomi bangsa, cara yang patut di lakukan adalah pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti UU.
Bahwa Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat menilai Undang-Undang atau PERPU tentang penutupan PT. FI demi restorasi ekologi, HAM dan proteksi kedaulatan ekonomi rakyat adalah penting dan mendesak adanya Perpu bagi kami tak bertentangan dengan Pasal 33 dan pasal 28 UUD 1945.

[1] Luka Papua; HIV/AIDS, Otonomi Khusus dan Perang Suku. Sebuah Karya Jurnalis Muda Papua, cetakan I-Jakarta Spasi & VHR Book, 2008, hal. 179.

[2] http://news.okezone.com/read/2009/09/12/1/256903/1/penembakan-freeport-bus-tertembus-peluru

[3] http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/17238/walhi-tutup-freeport

[4] http://article.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/58060

[5] http://www.kompas-tv.com/content/view/19237/2/

[6] http://pme-indonesia.com/news/?catId=5&newsId=826

[7]http://www.tvone.co.id/berita/view/21328/2009/08/27/ribuan_karyawan_freeport_kembali_ke_tembagapura

[8] http://www.antaranews.com/berita/1251691534/tni-tambah-600-prajurit-amankan-pt-freeport

[9] http://www.harianjogja.com/web2/beritas/detailberita/8229/mahasiswa-papua-gelar-seminar-nasional-view.html

[10] ANTARA/EVARUKDIJATI/10/09/09

[11] ttp://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=931:suku-amungme-ancam-tutup-freeport&catid=1:berita-utama
[12] http://www.melanesianews.org/spm/publish/printer_1820.shtml

[13] http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2944938,00.html

[14]Lihat; Luka Papua; HIV/AIDS, Otonomi Khusus dan Perang Suku. Sebuah Karya Jurnalis Muda Papua, cetakan I-Jakarta Spasi & VHR Book, 2008, hal. 174.

PRAKTISI TAMBANG MENJAWAB

PRAKTISI TAMBANG MENJAWAB

Rudi Samapati (RS): Apakah para petani disekitar dapat kita pekerjakan dalam tambang?

Theresia Katawang Bora (TKB):
1. Saya sangat tidak setuju ketika dikatakan “Kita tidak bisa serta merta mempekerjakan para petani untuk masuk dan bekerja dalam rana tambang”. Saat ini sudah bayak putra/i Sumba yang menempuh pendidikan tinggi untuk menjadi lebih dari seorang “petani”. Bukannya saya anti dengan kata2 itu, karena saya bisa seperti sekarang ini karena petani,, tp berhentilah berpikiran yang stag,,jgnlah potensi putra/i sumba dibatasin dgn kata petani.

2. Sumbangan pertambangan ke masyarakat jgn selalu dipikirkan harus dlm bentuk rupiah. Krn dlm perusahaan pertambagan ada Program Community development (Pengembangan Masyarakat) yang mempunyai anggaran khusus mengembangankan masyarakat lewat kesehatan, pendidikan, UKM dll.

Pendapatan daerah/negara : ada 2 pajak yang hrs dibyr perusahaan yaitu pajak eksport/import (penjualan) dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau yang sering dikenal dgn istilah royalti (membayar keuntungan produksi pd negara).. untuk bagian pengalokasiannya saya kurang paham UU Pajak Pertambangan… Control dan pengawasannya tergantung pd bpk/ibu pemerintah kt….. kl benar ya nyampe kl ga ya bgtlah…. Btw sekali lg sy mau bilang jgn tlalu melihat/mengharapkan kontribusi Tambang dlm bentuk RUPIAH,,krn belum tentu anda menikmati,udah disunat ditiap pintu dan peruntukannya ga jelas (kayak ga tau Indonesia aj….)….. lihatlah yg langsung nyampe ke rakyat : lapangan kerja baru, akses jlan, listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan, UKM,dll….mengharapkan dr APBD….?????? berapa pertumbuhan APBD Sumba tiap bulan ????

RS: Apakah tambang kemudian akan menjadi “ramah” lingkungan, ketika sudah lolos AMDAL?

‎TKB: Menyusun sebuah AMDAL (Analis Mengenai Dampak Lingkungan) tidaklah semudah yang dibayangkan,, untuk penyusunan AMDAL dilakukan org2 yang kompeten,karena harus membuat perencanaan aktifitas, produksi, tenaga kerja, dll beserta biayanya dan… harus dipertanggung jawabkan kpd Kementrian ESDM, dan akan awasi langsung oleh ESDM..

Dari hasil pegamatan saya saat Kuliah Kerja di Newmont, Lubang (pit) yg diliat di Newmont Sumbawa itu adalah lubang yang masih aktif ditambang,jadi belum mungkin untuk ditutup,, ada beberapa contoh perusahaan tambang yang mendapatkan penghargaan reklamasi bekas tambag,, mungkin jarang org mendengar ttg PT Kelian Equatorial Mining (KEM) adlh salah satu perusahaan emas di kalimantan yang sudah lama selesai beroperasi dan merupakan perusahan tambag dgn program reklamasi terbaik,,meskipun tutup program reklamasinya tetap berjalan krn tiap perusahaan tambang pny dana khusus reklamasi sesuai amdal..

Contoh Lain PT Adaro di Kalsel (1 blan mlakukan kerja pratek di sini), saat ini salah satu Blok bekas tambangx telah dikembangkan menjadi salah satu bumi perkemahan terbesar di ASIA TENGGARA, dan lubang/pit bekas tambangx menjadi arena wisata air,peternakan ikan bg masyarakat dan sumber air bagi pertanian penduduk….perlu diketahui jg, tidak semua lubang bekas tambang akan menganga,krn ada sistem penambangan yg namanya Backfilling (material tidak bernilai dipakai utk menutup lubang),krn secara logika sj,tidak mungkin semua tanah hasil galian ditimbun diluar Pit krn keterbatasan lokasi KP.. untuk mercuri Sianida… Hrus dicermati dl, dr kasus yang terjadi pencemaran mercury ini ditimbulkan oleh tambang2 liar yg tidk berijin,,untuk perusahaan yg berijin,tidak mungkin memakai mercury dlm sistem flotasinya,krn sudah tercakup dlm AMDAL… dan untuk kapasitas produksi yg besar,penggunaan mercury sangtlah tdk effektif

RS: Selain dampak lingkungan, dikuatirkan juga tambang akan membawa dampak sosial, bagaimana pendapat Ibu?

TKB: Semua aktifitas apapun, pasti memiliki dampak sosial, karena kita adalah makluk sosial tinggal bagaimana kita menyikapi dan menempatkan diri,,, bagaimana pemerintah mengatur dan mengawasi.

Mata Untuk Sumba (MUS): Tanah dan strukturnya akan rusak dengan lubang menganga dimana-mana. Kalau lubang tambang radius 1 km, maka daerah yang luka bisa radius 4 km, sebab jalan truk-truk pengangkut lahan yg mengandung emas memburukkan ancang-2 alias jalan berkelok-2, Selain itu tanah bekas tambang sulit ditanami kembali. Bagaimana pendapat Ibu?

TKB: Tergantung struktur tanah (mungkin org prtanian & kehutanan lbh mengerti),,, tp dr pegalaman saya dibangku kuliah dan menyaksikan sendiri di beberapa perusahaan tambang adala berbagai macam sistem penamam beserta proses/langkah2nya, cth dry seeding, hydroseding,,,, (kembali lg, mungkin org pertanian lbh ngerti)… juga, dlm sistem penambangan tnah pucuk (top soil) selalu dipisahkan (tdk dicampur dgn Overburden) dan mendapatkan perlakuan yg khusus krn akan dipakai dlm reklamasi lahan…

MUS: Kita lupakan dulu peran ekonomi termasuk CSR dan lain-lain karena yg begitu itu tidak harus menghadirkan tambang.
Pertanyaan kami sbb:
1. Tlg ibu jelaskan atau mencari penjelasan tentang kemungkinan besar terganggungunya hidrologi bawah tanah mengingat tana daru dan sekitarnya juga wanggametu adalah pusat air si pulau sumba. Barangkali kalimantan dan pulau2 lain tidak menghadapi masalah seperti sumba ini.
2. Kualitas SDM bagaimana yang paling rendah dan berapa banyak yg bisa bekerja di perusahaan pertambangan emas tersebut. Newmonth sumbawa mengklaim 80% pekerja lokal. Kalau SDM tinggi multi disiplin sudah pasti ibu.
Penjelasan ibu sangat berguna utk menyamakan persepsi kedua kutub!

‎TKB: Teknology seeding bs memanfaatkan bahan2 yg alami dan murah, seperti ijuk (yg nantix jg akan menjadi kompos)… setelah tanah dipersiapkan u/ dtanam (penyebaran tanah pucuk dan pupuk) kemudian ditutup dengan hamparan ijuk lalu disebar bibit tanaman perintis seperti pad,tanaman merambati atw rumput,, sistem penyebarannya ad yg hydroseeding (bibit tanaman dicampur dengan air,pupuk dan perekat khusus dgn komposisi tertentu, kemudian disemprotkan dgn semacam mobil tangki air) dan dryseeding (bibit disebar langsung)…. setelah tanaman perintis tumbh br ditanamin tanaman umur panjang… kira2 begitu.

Trisno Adhy Soewarno (TAS): PT. KEM dan PT. ADARO mungkin 2 perusahaan yang “baik” dari ribuan perusahaan tambang, bagaimana dengan ribuan lubang menganga di bumi borneo ? apa dari penambang liar yang menggunakan mercuri ? Urus Borneo saja Pemerintah Pusat tidak becus , hanya mau uang nya bumi borneo saja , bagaimana mereka mampu mengurus kampung kita ? Sedang dalam Blue Print Pengembangan Ekonomi SBY 2011-2025 yang dipaparkan dihadapan seluruh Bupati/Walikota, Gubernur di Istana Bogor pada akhir Februari 2011, tidak ada satu konsep-pun yang menyebut SUMBA bagian dari 4 kluster Grand Scenario pengembangan Ekonomi Indonesia 2011-2025. huft…

TKB:‎ Di atas sy bilang contoh kecil,,, sepengetahuan saya, semua perusahaan yang resmi dan memiliki AMDAL pasti dan wajib melakukan reklamasi…. kl untuk tambang2 liar itu sy SANGAT2 tdk setuju dan bukan kapasitas sy untuk memberikan komentar ttg hal tersebut,tanya ma yg membiarkan hal itu berlangsung aj, apa lg soal politik sy “no comment”… Ga semua lubang bkaan di borneo diabaikan, semuanya butuh proses selama perusahaan itu masih beroperasi, perlu perawatan dan penanganan terhadap air dan tanah hingga memenuhi ambang batas yg disyaratkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup sebelum diserah terimakan kepada pemerintah… Byk jg lubang2 bukaan di Borneo g dimanfaatkan g tdk terekspose.. cth pelaksanaan PON di KALTIM 2008 memanfaatkan salah satu lubang tambang untuk perlombaan mendayung n ski air,, ada pemancingan umum di lbng bekas tambang,, Kembali lg kontrol semuanya itu ada pd pemerintah,kl pemerintahx bagus kt bs memanfaatkan daerah bekas tambang seperti di negara tetangga malaysia.

MUS: thanks commentnya dan memang ibu Theresia tidak menjamin itu dengan mengatakan “kaya ngak tahu indinesia aja…”
Saya tunggu komen dari dua pertanyaan saya tadi terutama komposisi tenaga kerja di tambang sehingga kita melihat manfaatnya utk adik kita di luat sumba yg sedang kuliah dan bahkan sudah tamat. Dapatkah (minimal) mereka-mereka ini diserap ?

TKB: Byk bgt neh pertnyaannya tp akan sy jwb sebisanya : 1. Komposisi pendidikan di tambang : seperti yg sy sampaikan diatas, tambang butuh berbagi disiplin ilmu sebagi pendukung, contohnya (IDEALNYA sebuah perusahaan tambang) : *) Tenaga admini…strasi (lulusan ekonomi,IT) setiap departement dlm perusahaan pasti membutuhkan tenaga admin untuk pelaporan,inputing data,korespondensi dll, *) pembangunan infrastuktur butuh teknik sipil dan arsitek *) untuk peralatan mesin membutuhkan lulusan teknik mesin *) untuk HRD n Humas butuh lulusan ekonomi, hukum, psikologi, sospol, *) security *) kesehatan : biasanya perusahaan pny klinik kesehatan sendr (buth tenaga medis), *) pengawas lingkungan :butuh lulusan teknik lingkungan, *) Nursery : butuh sarjana pertanian n kehutanan *) sebagai core bisnis ya pasti butuh sarjana2 tambang.. dan masih byk yg lain,,, tata boga untk makanan pekerja, tenaga OB,, ETC…

TAS: Ibu Theresia sudah menjelaskan banyak hal, saya hormat sekali comentnya. berhubung saya suka pancing , apakah lubang hasil galian tidak berbahaya bagi ikan yang akan dikonsumsi ?

TKB: Spt yg saya bilang sblmx, serah terima lahan bekas tambang ke pemerintah dilakukan setelah memenuhi ambang batas lingkungan hidup yg di tetapkan dan di uji serta dikaji langsung oleh Dinas lingkungan hidup,, jd aman…. Selain itu …adanya ikan biasanya dimanfaatkan sebagai indikator air itu aman atw tdk untk lingkungan.. Di perusahaan sy sekrg ada beberapa kolam bekas tambang yg menjadi sarana penyaluran hoby bg tmn2 sy yg hoby mancing

MUS: ‎@TAS: di lubang tidak ada proses kimiawi. Cuma kalo tailing kering dipakai tutup lubang tambang itu yg saya tidak tau. Bagaimana ibu theresia?

Pengaruh terhadap air tanah (org lingkungan n hydrologi mungkin lbh paham, mohon dikoreksi) : pastilah ada pengaruhnya, krn tambang itu baik tambang bwh tanah maupun terbuka pasti beraktiftas (menambang) hingga level di bawah permukaan air tanah, yg secara otomatis akan terjadi penurunan muka air tanah dan untuk daerah pengaruhnya tergantung pada tingkat porositas dan kemampuan tanah/batuan untuk menahan air..

TAS: ‎@ TKB : kalo ikan bisa hidup artinya aman untuk semua. akurrr…. !! nah kalo soal tailing tadi , dalam proses produksi kan membutuhkan banyak air . bagaimana dengan limbah tailing ? setahu saya tailing langsung dibuang , bukankah dalam t…ailing tersebut terkandung mineral ( zat ) yang berbahaya ? Ekonomi lingkungan untuk membiayai kan mahal ? bagaimana dengan sumber air bawah tanah yang digunakan , apakah tidak berpotensi menguras dan tercemar ?

TKB@ MUS: kurang tepat ,, semua hal di dunia ini ad proses kimianya krn ada unsur2 kimia yg terlibat didlmnya (bernapas perlu O2 = Proses kimia )…. kembali ke Intix : lubang bukaan akan menghasilkan unsur2 kimia yang terlepas dr batuan yan…g diberai/dihancurkan dr batuan induknya,,salah satu unsurnya adalah belerang dan oksid lainya yang dpt berakumulasi menjadi asam dan bercampur dng yang biasa disebut “air asam tambang”… air asam tambang inilah yg akan dikelolah untuk diturunkan tingkat keasamanya dgn cara sederhanx yaitu pengapuran… untuk Tailingx sama saja,tidak aman bl berakumulasi dgn air

TAS@ TKB : menarik sekali, akhirnya saya mengerti , “air asam tambang” + pengapuran = netral . arti nya ketika air tersebut setelah PH nya balance , maka akan dilepas kembali ke alam. hmm…dalam proses ini membutuhkan biaya , cukupkah keuntungan perusahaan “JUJUR” untuk membiayai ini ? takutnya ada 2 jalur Pipa : 1 jalur yang berproses , 1 jalur yang bypass . Siapakah yang berhak mengawasi ?

‎TKB@ TAS: Sederhananya seperti itu u/ komposisi n formulanya mungkin org2 enviroment lbh tau…. setahu sy air g dipakai dlm proses pengolahan bhn tambang biasanya akan dipakai berulang2 hingga menjadi semacam siklus,, jd airnya ga langsung …dibuang… untuk perusahaan2 resmi memang sudah dianggarkan khusus dlm biaya produksi… sedikit info : kl bicra tambang yg kt bicarakan itu bkn uang jutaan atw ratusan juta, tp Milyaran hingga trilyunan,, modal besar = keuntungan besar…. jd kl ada prusahan tambang yg mengatakan ga ada biaya krn mahal,, itu BULLSHIT,bohong belaka…. Yang mengawasinya adalah BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah), dinas pertambangan,kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian ESDM… biasanya ditiap daerah yang masuk konsesi ada komite masyarakat yg dibentuk u/ mengawasi lingkungan n royalti langsung 9yg tdk melalui pemerintah)….Mehr anzeigen

MUS@Ibu theresia: penyampaian ibu sangat membantu cuma saja tlg spesifik ttg tambang emas dan bukan batubara utk masalah safety.
Kayanya kita tahu titik lemahnya dimana ya? Khusus safety ini. Kalau sudh tambang maka tidak sembarangan org masuk seperti kami-kami ini. Nah, komisi atau apa pun namanya sangat mengkuatirkan. “kaya nggak tahu indonesia aja…l

‎TKB: yang saya sampaikan dari tadi itu adalah gambaran umum baik dari tambang emas maupun tambang batubara (cth masalah tailing itu hanya u/ emas n logam lainnya, kl batubara ga ada tailingnya).., regulasi safety yg berlaku ya sama saj…a…. sesuai undang2 yg berhak masuk areal pertambangan meskipun tanpa ijin KTT adalah Dinas Pertambangan dan BLH daerah hingga pusat… untuk diluar itu entah bupati atw pun Gubernur hrs melalui ijin KTT (Kepala Teknik tambang

TAS@ TKB : info ibu yang membuat tambah ketakutan nih ; perusahaan tambang membutuhkan modal trilyunan . Hill Group ( ausie ) lewat PT. Fathi Resource ( JKT ) memperkirakan kandungan emas 7 gr/ton ( semoga gak salah kutip) trus berencana untu…k listing ke bursa saham demi memenuhi kebutuhan modalnya. Hasil Explorasi dalam 4 tahun kedepan , saya diperkirakan resume mereka bahwa Deposite emas cukup untuk di Exploitasi. menurut UU , secara otomatis Pemerintah Pusat ( ESDM) akan merestui Hill Group utk Explotasi selama 30 tahun. Sebagai Kapitalis tentu Modal besar = Untung Besar . Untuk mendapat Untung Besar tentu harus tipu-tipu. Apakah yang ibu sampaikan tentang gambaran Industri Mining diatas tidak mempengaruhi Ekosistem Sumba secara keseluruhan ?

TKB@ TAS: Project Explorasi langkahnya sangat panjang dan lama untuk memperhitungkan jumlah cadangan, dan umur tambang kl cm baru explorasi awal masih jauh, msh ada explorasi detail hingga Feasibility Study (studi kelayakan) dan Mine Plan dasar, untuk menentukan tambangnya tambang terbuka atw underground, umur tambang, produksi, penjualan dsb….. Ekosistem pastilah terganggu, tingkat keparahannya tergantung jenis tambang n pengawasan dr BLHD,, biasanya untuk tambang underground, tingkap keparahan dan dareah terganggunya sangat kecil…. tp modal produksinya sangat besar

‎TAS@ TKB : menurut saya dalam kasus tambang emas tentu jadi final report adalah tambang terbuka agar biaya produksi murah , contoh newmont , freeport. dengan metode tambang terbuka tentu keseimbangan ekosistem terganggu dan lebih parah diband…ing tambang underground. Apakah BLHD akan mampu mengawasi dengan ketat terhadap pelaksanaan penambangan ? bukannya Uangnya masuk ke jakarta dan kami di daerah hanya kecipratan saja ( 2,5% ya ? ). Padahal konflik sosial harus ditanggung oleh Pemda. Polusi , Limbah etc ditanggung masyarakat . buah simalakama , apa yang harus kami lakukan menurut ibu ?

TKB ‎@ TAS: sekarang kan otonomi daerah, perijinannya adlah dari daerah, setelah dr daerah menyetujui br ke pusat…. untuk pemilihan sistem enambangan berdasarkan hasil FS….

TAS@ TKB : FS sih sudah bisa diprediksi , resume akhir FS kurang lebih ada kata “LAYAK” . Hasil Amdal : juga ada kata ” LAYAK” . trus menteri ESDM tinggal teken Kontrak Kerja dengan Hill Group. kira kira like that lah. seperti kata ibu : ko indonesia na

RS: Saya bukan ahli tambang bu, tapi saya kuatir dan gundah hati ini, ketika urusan tambang yang dari ulasan Ibu diatas TIDAK bisa kita samakan dengan urusan gali sumur….(tertawa)!
1>Siapa yang mau bertanggung jawab ketika aturan main dan asumsi2 awal kita keluar dari yang kita rencanakan semula?…”kayak nggak tahu indonesia aja..”??
TKB: Tanggung jawab siapa jika keluar dr aturan maen : sy tdk berani memastikan siapa yg bertanggung jawab, menurut pendapat sy ya smua stakeholder terlibat didalmnya, baik perusahaan itu sendiri krn melalaikan tanggung jawabnya maupun pemer…intahdan instansi terkait sebagai pengontrol krn knp bisa lost control…

RS: Saya tidak tertarik kerja ditambang bu, apa yang harus orang2 seperti saya ini lakukan/kerjakan? dengan asumsi: saya adalah warga dekat tambang!

TKB: Anda tidak tertarik bekerja ditambang, mau kerja apa? tergantung kemampuan anda,,punya modal ?? buka warung or kios, bisa buka bengkel, bisnis loundry, jd kontraktor untuk pembuatan akses jalan, bangunan, pelabuahan,, jd penampung limbah B3, sampah2 besi, suplier sembako,ATK; suplier safety equipment, percetaka untuk rambu2 tambang, bisa bawa mobil : bisa jd supir hauling barang tambang, bs menjahit : buka tailor menjahit seragam, and many things tergantung kreatifitas anda

RS: Ibu bekerja dan punya banyak pengalaman di bidang tambang. Apakah ada beda, tambang dipulau besar dan pulau kecil??

TKB: Beda tambang pulau besar n kecil : dr sisi mn dulu, kl dr sistem penambangan ya bergantung dr struktur batuan, kestabilan massa tanah (subsiden), posisi dan penyebaran mineral,..

Heinrich Dengi @TKB, saya kira kehidupan orang sumba dengan papua sangat klop, itu sudah kehidupan rakyat / masyarakat kita, karena itu sya bisa mengerti pesan KM kalau untuk saat ini belum pas untuk di tanah kita…silahkan dicek mulai ujung barat ke ujung timur sumba, persis sudah dgn papua, hidup habis di adat semuanya…kalau kita terus persis akan sama dengan papua………habis dah..belum lagi kalau tambang biji besi itu jadi…..awuiiii…trus kita dapat apa dari tambang?

TKB@ HD: Saya bukannya tertarik mengiming2in masyarakat sumba dgn pekerjaan yg sy paparkan, toh sy tdk pny keuntungan apapun n maksud apapun, toh sy bukan bagian dr perusahaan tersebut, dr LSM pro maupun anti-tambang, atw pemerintah,,,, sy murni menjelaskan dr segi edukasinya… harapan sy cm satu saat akan membuat pilihan minimal mengerti dgn apa yg anda pilih,, saat ada yg menanyakan, anda bs memberikan argumen yg masuk aka n intelek. untuk perubahan sosial itu tergantung kesiapan mental kita untuk menerima perubahan yang bakal terjadi…. kita memilih untuk menolak ataupun menerima dilakukan dgn dsar u/ sumba bkn u/ keuntungan pribadi.. dan saat menerima hrs siapkan dr u/ perubahan yg terjadi,…. saat menolak siapkan opsi ada yg layak untuk megembangkan SUMBA

RS ‎@Ibu Theresia: Terima kasih atas pencerahan. Untuk sementara, saya belum punya pertanyaan lagi. Mohon kesediaan Ibu untuk dukung kami nantinya sekiranya bituh data2 teknis tentang tambang. Salam……mari kita bangun Sumba bersama dan jadi Tuan di Negeri sendiri!!

Theresia Kawatang Bora ‎@ ALL: Sharing yg sy sampaikan adlh MURNI u/ berbagi informasi… dan tdk mau ikt dlm hal2 yg berbau politik…. dr koment2 yg msk terlalu byk unsur yg berbau POLITIK dan sy ga sreg, ga pernah percaya sama politik…. Indonesia kacau blau krn politik,,… Harap Maklumnya aj,dgn pilihan sy…. TQ

TKB: mungkin ini aj dl sharing pengalaman saya (kl perusahaan yg di Sumba ga pernah dgr)….. sbgi info aj, saat ini sy bekerja di perusahaan tambang batubara di KALTIM… semoga sharing sy bs bwt nambah info,, untuk masalah Menolak atw menduku…ng itu ada ditangan anda….. Lihatlah potensi alam dan Putra/i SUMBA, pertimbangkan matang2 baik burukx, untung rugi (jgn masalah rupiah), kesiapan putra/i Sandlewood menerima perubahan dan keterbukaan.

*Redaksional pertanyaan dan susunan mengalami perbaikan, jawaban Ibu Theresia adalah utuh dan asli (baca ulasan lengkap dalam catatan rudi samapati: argumentasi tolak tambang; tambang: untung atau buntung)

BELUM ADA TEKNOLOGI TAMBANG EMAS YG AMAN

Bahayanya Limbah Tailing Yang Dilahirkan Dari Perusahaan Tambang
Oleh: Amstrong Sembiring | 17 July 2010 | 20:47 WIB

Sebagian isi Artikel ini adalah merupakan makalah pribadi dan sudah pernah dipublikasikan, serta dibahas di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan semoga bisa bermanfaat.

PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) adalah perusahaan kontrak karya pertambangan emas yang berlokasi di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongodow, Propinsi Sulawesi Utara. Kontrak Karya (KK) antara PT. NMR dengan Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Dokumen AMDAL PT. NMR disetujui pada tanggal 17 Nopember 1994. PT. NMR telah mulai berproduksi sejak mulai bulan Maret 1996. Bagian penting dari suatu proses pengelolaan emas adalah dimana tailing akan ditempatkan sesudah proses produksi. PT. Newmont Minahasa Raya merupakan perusahaan tambang yang memanfaatkan dasar laut sebagai media untuk menempatkan tailing yang dihasilkan dari proses penambangan. Dalam dokumen AMDAL disebutkan bahwa tailing hasil pengolahan bijih emas akan ditemptkan dibawah laut melalui pipa, dengan ujung pipa pada kedalaman 82 meter di bawah permukaan laut pada jarak sekitar 800 meter dari pantai. Sistem penempatan tailing dibawah ini disebut Submarine Tailing Placement (STP). Pemilihan sistem ini didasarkan pada pertimbangan kondisi lingkungan disekitar pertambangan.

Dampak utama yang penting dari sistem ini adalah pengendapan dan penimbunan yang timbul akibat penempatan tailing didasar laut. Submarine Tailing Placement (STP) atau Submarine Tailing Disposel (STD) atau sistem pembuangan limbah tailing ke dasar laut, pertama-tama digunakan pada tahun 1971 oleh perusahaan tambang emas “Island Copper Mine” (ICM), Canada, dimana disitulah merupakan basis dari STD didesain dan dikembangkan untuk kegiatan pertambangan emas di daerah pesisir (Ellis, et al.1995a). Sampai saat ini, sistem tersebut digunakan oleh pertambangan lainnya yang mempunyai sistem yang sama dengan milik ICM, diantaranya adalah PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR), Manado dan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) di Indonesia. Namun, masih terdapat pro dan kontra seputar penggunaan STD/STP di beberapa negara. Hal ini terjadi manakala sistem tersebut masih menjadi perdebatan apakah aman terhadap lingkungan, dan beberapa isu-isu lingkungan lainnya berkembang di negara yang menggunakansistem tersebut.

Penelitian limbah tailing sebelumnya menyebutkan bahwa komposisi bahan kimia tailing pada tingkat tertentu dapat menyebabkan pencemaran perairan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan dan juga dapat menyebabkan rusaknya sumberdaya ikan di sekitar lokasi pembuangan tailing pada dasarnya ada beberapa dampak penting yang secara konsisten terjadi di daerah pertambangan yang menggunakan STD/STP sekalipun pengontrolan dilakukan salah satu dampak tersebut adalah penutupan daerah dasar perairan dan bioakumulasi logam (Ellis,1988) dampak tersebut meliputi aspek fisik, biologi dan kimia. Terdapat perbedaan pendapat yang berkembang dengan model pengelolaan limbah taling dengan menggunakan STD/STP, yaitu kelompok yang menyatakan bahwa limbah tailing tidak menyebabkan degradasi sumberdaya dan lingkungan biofisik perairan teluk buyat. Pendapat ini berdasarkan kepada alasan teknis bahwa limbah tailing telah di tetapkan di perairan dengan kedalaman dibawah lapisan termoklin. Lapisan termoklin ini sangat stabil dan dapat mencegah (menghalangi) naiknya masa air dasar yang telah tersaluri tailing ke permukaan. Pendapat yang lain menyatakan bahwa perairan di sekitar teluk buyat telah menurunkan kualitas perairannya secara signifikan. Hal ini menurut mereka di buktikan dengan tingkat kekeruhan yang tinggi dan menurunnya sumberdaya perikanan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal No. B1456/BAPEDAL/07/2000 tentang pembuangan limbah tailing ke teluk buyat, PT NMR di haruskan untuk memenuhi baku mutu yang telah di tetapkan dan melakukan studi ecologikal risk assessment (ERA). Studi ERA tersebut telah di laksanakan dalam waktu 6 bulan sesuai dengan batas waktu yang di berikan, dan telah di sampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL pada tanggal 11 Januari 2001. di dalam salah satu tugas KLH adalah melakukan pemantauan kualitas lingkungan, untuk memenuhi banyaknya pertanyaan tentangkualitas lingkungan di lokasi kegiatan pertambangan. Untuk memenuhi tugas tersebut maka dilakukan pemantauan kualitas lingkungan di daerh pertambangan PT. Newmont Minahasa Raya, khususnya di teluk buyat sebagai lokasi tempat penimbunan tailing .

Permasalahan

Sistem Penempatan Limbah Bawah Laut/Tailing. Dimana PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) adalah perusahaan tambang emas yang menerapkan Sistem Penempatan Tailing Bawah Laut/ Submerine Tailing Placement (STP) terhadap hasil akhir proses pengolahnn emas yang dilakukan. Tailing PT. NMR berupa Lumpur Kental (slurry) yang terdiri atas air dan partikel batuan yang sangat halus (>70 mikron) yang dihasilkan dari proses penghancuran, penggilingan dan pemanggangan terhadap batuan-batuan yang mengandung emas. Perbandingan Antara padatan dan cairan dari tailing ini adalah kurang lebih 40% padatan dan 60% cairan. Penempatan tailing dalam bentuk Lumpur Kental (slurry) disalurkan lewat pipa didasar laut sampai kedalaman 82 meter dan dengan perbedaan densitas antara tailing dan air Iaut membuat tailing mengendap ke dasar Iaut .

Limbah Tailing

Tailing adalah satu jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tambang. Selain tailing kegiatan tambang juga menghasilkan limbah lain seperti, limbah batuan keras (overburden), limbah minyak pelumas, limbah kemasan bahan kimia, dan limbah domestik. Limbah-limbah itu baru satu bagian dari permasalahan pertambangan yang ada .

Tailing, dalam dunia pertambangan selalu menjadi masalah serius. Limbah yang menyerupai lumpur kental, pekat, asam dan mengandung logam-logam berat itu berbahaya bagi keselamatan makhluk hidup. Apalagi jumlah tailing yang dibuang oleh setiap perusahaan tambang mencapai ribuan ton perhari. Bahkan di beberapa tempat penambangan seperti PT Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara jumlah tailing yang dibuang mencapai ratusan ribu ton setiap hari .

Limbah tailing berasal dari batu-batuan dalam tanah yang telah dihancurkan hingga menyerupai bubur kental oleh pabrik pemisah mineral dari bebatuan. Proses itu dikenal dengan sebutan proses penggerusan. Batuan yang mengandung mineral seperti emas, perak, tembaga dan lainnya, diangkut dari lokasi galian menuju tempat pengolahan yang disebut processing plant. Di tempat itu proses penggerusan dilakukan. Setelah bebatuan hancur menyerupai bubur biasanya dimasukkan bahan kimia tertentu seperti sianida atau merkuri, agar mineral yang dicari mudah terpisah. Mineral yang berhasil diperoleh biasanya berkisar antara 2% sampai 5% dari total batuan yang dihancurkan. Sisanya sekitar 95% sampai 98% menjadi tailing, dan dibuang ke tempat pembuangan.

Dalam kegiatan pertambangan skala besar, pelaku tambang selalu mengincar bahan tambang yang tersimpan jauh di dalam tanah, karena jumlahnya lebih banyak dan memiliki kualitas lebih baik. Untuk mencapai wilayah konsentrasi mineral di dalam tanah, perusahaan tambang melakukan penggalian dimulai dengan mengupas tanah bagian atas yang disebut tanah pucuk (Top Soil). Top Soil kemudian disimpan di suatu tempat agar bisa digunakan lagi untuk penghijauan paska penambangan. Setelah pengupasan tanah pucuk, penggalian batuan tak bernilai dilakukan agar mudah mencapai konsentrasi mineral. Karena tidak memiliki nilai, batu-batu itu dibuang sebagai limbah, dan disebut limbah batuan keras (overburden). Tahapan selanjutnya adalah menggali batuan yang mengandung mineral tertentu, untuk selanjutnya di bawah kepro cessing plant dan diolah. Pada saat pemrosesan inilah tailing dilakukan.

Sebagai limbah sisa batu-batuan dalam tanah, tailing pasti memiliki kandungan logam lain ketika dibuang. Tailing hasil penambangan biasanya mengandung mineral inert (tidak aktif). Mineral itu antara lain : kwarsa, klasitdan berbagai jenis aluminosilikat. Walau demikian tidak berarti tailing yang dibuang tidak berbahaya. Sebab tailing penambangan emas mengandung salah satu atau lebih bahan berbahaya beracun : seperti : Arsen (As), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Merkui Sianida (Cn) dan lainnya. Logam-logam yang berada dalam tailing sebagian adalah logam berat yang masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pada awalnya logam itu tidak berbahaya jika terpendam dalam perut bumi. Tapi ketika ada kegiatan tambang, logam-logam itu ikut terangkat bersama batu-batuan yang digali, termasuk batuan yang digerus dalam processing plant. Logam-logam itu berubah menjadi ancaman ketika terurai di alam bersama tailing yang dibuang.

Tabel berikut adalah contoh kandungan logam berat yang terdapat dalam tailing PT. Newmont Nusa Tenggara. Data diambil dari dokumen Amdal perusahaan. Secara fisik komposisi tailing terdiri dari 50% fraksi pasir halus dengan diameter 0,075 -0,4 mm dan sisanya berupa fraksi lempung dengan diameter 0,075 mm. Keadaannya semakin menakutkan karena limbah tailing yang dibuang oleh satu aktivitas pertambangan berjumlah jutaan ton .

Operasi tambang PT Freeport Indonesia di Papua Barat sebagai contoh. Masalah serius yang dihadapi perusahaan ‘raksasa’ asal Amerika itu salah satunya adalah tailing. Setiap hari perusahaan asing pertama di masa kekuasaan Soeharto ini, membuang limbah tailingnya ke sungai. Bagi penduduk lokal sungai Ajkwa tempat limbah Freeport dibuang adalah ‘urat nadi’ kehidupan mereka. Kini Ajkwa tidak dapat digunakan karena tercemar limbah tailing. Jutaan tailing sudah dibuang di sungai itu. Dari 7.275 ton/hari di tahun 1973, meningkat menjadi 31.040ton/hari di tahun 1988 dan saat ini menjadi 223.100 ton/hari. Secara kasat mata, tailing Freeport telah mematikan ratusan hektar hutan alam di wilayah pengendapan tailing. Kebun-kebun sagu Komoro di Koperaporka pun ikut mati terendam rembesan tailing moluska yang menjadi sumber penghasilan ibu-ibu nelayan suku Komoro kini isinya berubah warna dan rasa . Penyebabnya, diduga kerasa tailing Freeport yang terdisposisi ke laut. Bahkan hasil penel Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang melaksanakan survei di laut Arafuru menemukan sedimentasi dalam jumlah besar yang tersebar dan tertumpuk pada sebuah cekungan diperairan itu. Artinya : tailing Freeport telah menyebar hingga ke laut Arafuru. Dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi di masa akhir operasi Freeport.

Pembuangan Tailing

Membuang tailing ke sungai seperti dilakukan Freeport adalah satu cara pembuangan tailing yang dikenal dunia pertambangan. Cara lain adalah pembuatan bendungan atau kolam penampung yang biasa disebut Tailings dam. Cara ini banyak dilakukan di Indonesia. Tetapi, masalahnya tetap sama. Lingkungan hidup tercemar oleh tailing. Air dari endapan tailing yang tertampung tailing dam pada akhirnya mengalir ke sungai-sungai di sekitarnya. Logam berat dan senyawa kimia pun ikut masuk ke lingkungan. Penduduk desa Olung Muro, Olung Hanangan, Dirung Li dan Datah Kuto punya cerita tentang tailings dam. Pendiu pedalaman Kalimantan Tengah itu, mengeluh karena ikan dan air dalam jumlah banyak mati terapung di sungai Mure Manawing tahun 1994. Mereka menduga sungai tercemar oleh limbah dari kolam tailing PT. Indo Muro Kencana (IMK). Mereka yakin peristiwa berlangsung saat IMK melakukan uji coba operasi tambang. Tuduhan masyarakat dibantah perusahaan. Pihak IMK menyatakan belum melakukan operasi saat itu. Tapi masyarakat tetap yakin sungai tercemar oleh limbah perusahaan. Akhirnya kambing hitam langsung ditemukan : tambang rakyat dituduh sebagai penyebab. Penambang rakyat menolak tuduhan itu. “Dari dulu kami menambang disini, dan tidak ada ikan mati” kata Djanan Tadji penduduk Desa Olung Muro .

Orang Kelian di pedalaman Kalimantan Timur memiliki lain tentang kolam tailing. Sebagai penambang tradisional yang tergusur, mereka memiliki naluri kuat tentang emas. Tak peduli bahaya, pencarian emas terus dilakukan. Usaha mereka semakin terdesak, karena lokasi potensial telah dikuasai PT. Kelian Equatorial Mining (KEM). Dalam keterpurukan ekonomi keluarga yang serius, harapan jatuh pada tailings dam. Di kolam tailing bercampur sianida milik KEM mereka letakkan mimpi. “Suatu saat bila perusahaan berhenti operasi kami akan menambang di kolam itu”, kata penduduk desa. Niat penduduk itu terbaca oleh perusahaan. KEM mengantisipasi dengan mengundang beberapa penduduk untuk mendulang di kolam tailing. Tawaran itu disambut gembira oleh beberapa utusan. Hasilnya, mereka menderita gatal-gatal pada bagian tubuh yang terendam air..

Taktik KEM cukup ‘baik’ bag! kepentingan pasca tambang mereka. Cara itu cukup jitu menghacurkan mimpi penduduk. Sayang tidak dibarengi perhitungan matang tentang keselamatan utusan pendulang. Tiada penjelasan bahaya sianida dalam tailing sebelum mereka mendulang. Penduduk desa juga tidak mendapat penjelasan tentang bahaya tailing dam. Padahal perusahaan akan tutup tahun 2003, dan meninggalkan tailing dam menjadi hamparan pasir beracun, tanpa bisa direklamasi.

IMK, KEM, juga Freeport selalu membantah bahaya tailing mereka bagi keselamatan dan kelestarian lingkungan. Banyak data disodorkan untuk counter gugatan masyarakat lokal dan atau aktifis lingkungan hidup. Bantah membantah seperti telah jadi standar baku perusahaan pertambangan. Akibatnya substansi permasalahaan terabaikan, dan ancaman terus berjalan. Bahkan untuk mendukung basis argumentasi, perusahaan tak segan-segan ‘mempekerjakan’ konsultan ternama agar mendapatkan legitimasi. Publik pun terkecoh karenanya. Seolah pendapat akademisi adalah kebenaran, sehingga dapat mengalahkan pendapat orang kampung yang menderita dari hari ke hari. Sungguh suatu kondisi yang tidak adil.

Cara membuang tailing ke sungai mulai kehilangan keabsahan (legitimasi). Dengan mudah dapat dilihat kerusakannya, walau tanpa menggunakan alat canggih. Tidak hanya bantaran sungai dan ekosistemnya yang dihancurkan tapi juga budaya dan nadi kehidupan penduduk lokal. Kini banyak perusahaan tambang meninggalkan cara itu. Karena resiko kompleksitas masalahnya terlalu tinggi. Selain itu, peraturan negara juga mulai ketat melarang pembuangan tailing ke sungai. Belum lagi pressure (tekanan) penduduk lokal, aktivis lingkungan dan media massa ikut jadi batu sandungan bagi perusahaan tambang .

Penggunaan dam sebagai tempat pembuangan limbah tailing juga mulai ditinggalkan. Selain menelan ongkos yang besar, penggunaan tailing dam berimplikasi pada mudahnya pemantauan (jika dilakukan secara sungguh-sungguh) oleh petugas negara yang berwenang. Daerah pertambangan yang secara geologi memiliki kerumitan tinggi, ikut mempersulit pembangunan tailings dam. Belum lagi pertimbangan jalur rawan gempa (jalur patahan dan lipatan), menjadikan pembangunan dam sebagai pilihan tidak populer. Dampak sosial menjadi satu perhitungan sendiri dalam konstruksi tailings dam. Perusahaan akan mengeluarkan biaya tinggi bagi pembebasan tanah-tanah penduduk di lokasi bendungan. Biaya itu pada masa kejayaan orde baru tidak dikeluarkan maksimal, karena perusahaan dapat dukungan aparat represif negara. Kini cara demikian tidak dapat dilakukan, karena mendapat perlawanan penduduk lokal. Akibatnya ongkos pembebasan tanah ikut naik.

Dalam kondisi demikian, laut yang menjadi pilihan. Pandangan publik mulai diarahkan untuk mendukung pembuangan tailing kelaut. Argumentasi-argumentasi dasar mulai disusun, salah satunya adalah anggapan bahwa tailing aman di buang ke laut. Studi mendukung cara pembuangan ke laut terus dilakukan, hingga legitimasi akademis. Propaganda seperti itu mirip dengan cara ketika pertama kali penggunaan bendungan untuk tailing di-agungkan. Celakanya ada saja akademisi yang entah karena kepentingan ekonomi atau keyakinan keilmuannya, berpihak pada skenario ini.

Pertanyaan besar pun muncul. Amankah tailing dibuang di laut. Fakta dan peristiwa menunjuk sebaliknya. Apa lagi selama laut ini telah menanggung beban akhir dari aliran sungai yang tercemar berbagai aktivitas di darat, termasuk pertambangan.

3. Teknologi STD

Pembuangan tailing ke laut kini semakin digemari. Penelitian, kampanye dan lobby dilakukan pendukung STD agar publik memberi sokongan terhadap sistem itu. Penghalusan bahasa pun dilakukan. Semula pembuangan tailing ke laut dikenal dengan sebutan Submarine Tailing Disposal (STD). Jika diterjemahkan bebas menjadi pembuangan tailing bawah laut. Istilah STD kurang oleh perusahaan pertambangan karena ada kata disposal berarti pembuangan. Mereka lebih suka menggunakan Submarine Tailing Placement (STP), karena terdapat kata Placement berarti penempatan. STP bermakna seakan-akan perusahaan tidak membuang tailing ke laut akan tetapi menempatkannya di laut. Selain istilah STD dan STP masih terdapat istilah lain, yaitu DSTP (Deep Sea Tailings Placement) atau penempatan tailing di Iaut dalam. Istilah itu pun dipopulerkan oleh perusahaan pertambang. Terlepas dari politik penggunaan bahasa, ketiga istilah tersebut pada prinsipnya sama, yaitu membuang tailing di laut.

Katup pengaman STD yang diyakini perusahaan pertambangan adalah lapisan termoklin (Baca Mitos versus Fakta STD). Lapisan dipandang mampu menghalangi munculnya tailing kepermukaan. Di Indonesia, STD pertama kali digunakan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) di Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian diikuti oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Saham mayoritas kedua perusahaan terseb dimiliki oleh Newmont Corporation satu sindikat tambang emas terbesar kedua di dunia, yang berkantor pusat di Denver, Ameri Serikat. Mineral utama yang di tambang NMR dan NNT adalah, emas, perak dan tembaga.

Dalam asumsi dasar, tailing yang dibuang ke laut berbentuk lumpur kental yang mengandung 45-45% padatan. Berat jenis kurang lebih 1,336 kg/m. Berat jenis ini lebih besar dari densitas air laut, yaitu kurang lebih 1,028 kg/m3. Oleh karenanya tailing akan mengalir sepanjang dasar laut. Semakin lama kecepatannya semakin berkurang. Akhirnya padatan tailing akan mengendap di dasar laut sebagai sedimen. Pergerakan tailing akan stabil karena ditahan oleh lapisan termoklin.

Untuk mendukung pembuangan tailing ke laut, perusahaan membangun tangki pengumpul tailing, pompa lumpur sentrifugal, Jalur pipa baja di las di darat, fasilitas stasiun katup pembuangan limbah (choke stasiun), instrumentasi dan utilitas di tepi pantai.

Pipa pembuangan limbah terbuat dari HDPE dan diberi cincin-cincin pemberat yang terbuat dari baja.
Mulanya, tailing akan melalui proses dekstruksi sianida dan detoksifikasi di pabrik pengolahan. Hasilnya tailing menjadi lumpur kental. Lumpur ini bisa memiliki suhu antara 40°C sampai 50°C Dalam padatan tailing terdapat partikel-partikel yang sangat halus. Lebih dari 93% partikel tersebut berukuran lebih halus dari 74 mikron. Selanjutnya tailing ditampung pada tangki pengumpul. Dengan bantuan pompa sentrifugal tailing dialirkan melalui pipa menuju bawah laut. Stasiun pengatur yang terletak di tepi pantai bertugas mengatur aliran menurut berbagai laju produksi dan berat jenis lumpur (slurry) .

Secara teoritik asumsi dan teknologi yang digunakan bisa saja benar. Tapi yang terjadi di lokasi NMR dan NNT menunjukkan tingkat ketepatan asumsi dan teknologi diragukan. Beberapa kali pipa tailing kedua perusahaan itu pecah. Apalagi termoklin yang diagungkan ternyata digugat banyak pihak. Faktor turbulance dan upwelling yang mampu menyebarkan tailing semakin menguatkan keraguan bahwa STD tidak seaman yang didengungkan perusahaan penggunanya.

4. Bahaya Sianida Dan Merkuri

Sianida sudah lama dikenal sebagai racun. Dalam konsentrasi alami sianida dibutuhkan tubuh kita untuk ikut serta membentuk Vita¬min B12. Konsentrasi di luar itu akan mengganggu fungsi otak, jantung dan menghambat jaringan pernapasan. Orang merasa seperti tercekik dan sampai mengalami kematian. Keracunan kronis menimbulkan malaise, dan iritasi. Sianida secara besar-besaran digunakan oleh industri pertambangan untuk membantu pemisahan unsur metal murni dengan yang tidak murni dari bebatuan. Kasus yang berhubungan dengan Sianida pada industri pertambangan terjadi dibanyak tempat, diantaranya Amerika Serikat dan Spanyol. Contoh kasus : South Dakota, Amerika Serikat: 29 Mei, 1986, 6 – 7 ton tailing yang berisi sianida (cyanide-laced tailings) tumpah dari Homestake Mine ke dalam White Wood Creek di Black Hills (Dakota Utara), menyebabkan terbunuhnya ikan ikan. Kemungkinan membutuhkan bertahun-tahun untuk memulihkan sungai-sungai tersebut ke keadaan semula.

Merkuri telah digunakan untuk menambang emas selama berabad-abad karena racun tersebut murah, mudah digunakan dan relatif efisien. Namun dampak yang ditimbulkannya juga dirasakan sampai berabad kemudian. Merkuri menjadi suatu toksin yang bersifat dapat merusak bayi-bayi dalam kandungan, sistem saraf pusat manusia, organ-organ reproduksi dan sistem kekebalan tubuh. Insiden besar yang diakibatkan pencemaran merkuri terjadi di Minamata, Jepang; diperkirakan 1.800 orang meninggal dunia karena memakan hasil laut perairan lokal yang tercemar merkuri.

Sejarah dan Pelopor STD

Pertambangan Cooper Island di pulau Vancouver, Kanada adalah saksi tonggak sejarah penggunaan SDT pertama di dunia (baca box”Belajar dari Cooper Island”). Pembuangan tailing ke laut pertama kali di dunia dilakukan tahun 1971. Dari situ sejarah STD dimulai. Banyak orang bingung ketika Kanada sebagai negara yang terkenal ketat dengan lingkungan hidup mengizinkan STD. Mungkin Kanada tidak mengira kalau regulasi mereka tentang izin pembuangan tailing ke laut menjadi inspirasi negara-negara lain. Bahkan kalangan pendukung STD menggunakan predikat Kanada sebagai negara peduli lingkungan hidup untuk mempromosikan STD.

STD di Kanada sesungguhnya merupakan kecelakaan sejarah. Awal pertambangan Cooper Island beroperasi, Kanada belum memiliki peraturan ketat yang merujuk pada ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perikanan (Fisheries Act). Pasal 35 UU itu mengatur larangan perusakan habitat ikan. Sedangkan pasal 36 mengatur tentang larang. penggunaan zat-zat yang membahayakan ke perairan yang banyak dihuni oleh ikan. Tahun 1977 keluar peraturan pelaksana UU Perikanan yang khusus mengatur tentang cairan hasil penambangan logam. Peraturan itu bernama the Metal Mining Liquit Effluent Regulation (MMLERs). Dalam ketentuan MMLERs, batasan rata-rata konsentrasi padatan yang boleh dibuang tidak boleh lebih dari 25 mg/liter. Ketentuan itu dengan sendirinya tidak membuka peluang bagi pembuangan tailing ke laut.

Dengan keluarnya MMLERs, perusahaan tambang yang ingin membuang tailing ke laut diharuskan meminta pengecualian khusus dan unik dari ketentuan MMLERs. Untuk mengizinkan permohonan itu pemerintah Kanada menetapkan peraturan khusus yang diseto Alice Arm Tailings Deposit Regulation . Pengecualian seperti itu pernah diberikan pemerintah Kanada pada Tambang Kitsault (Kitsault Mine) tahun 1981. Perusahaan itu hanya beroperasi satu tahun dan akhirnya tutup. Dampak dari regulasi khusus tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan ditingkat nasional. Kalangan senat dan parlemen Kanada tak henti-hentinnya mempersoalkan kebijakan itu. Selama 20 tahun sejak regulasi pengecualian di terbitkan, tidak ada lagi perusahaan pertambangan yang diijinkan untuk membuang tailing di laut. Banyak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan ketentuan pengecualian tersebut, namun tidak ada yang diloloskan. Kini MMLERs sedang dikaji ulang, dan hampir dapat dipastikan kebijakan baru akan menyatakan dengantegas STD dilarang di Kanada.

Ironis, ketatnya pengaturan tentang STD di Kanada tidak pernah jadi pertimbangan kalangan pertambangan untuk mengurungkan niat menggunakan teknologi itu. Dalam berbagai publikasi yang di tonjolkan adalah sejarah penggunaan STD dalam pertambangan Coo¬per Island. Sedangkan regulasi yang melarangnya tidak pernah dikedepankan.

Melanjutkan ‘kesalahan’ pemerintah Kanada, tahun 1989, pemerintah Papua New Guinea mengizinkan perusahaan tambang emas Misima membuang tailing ke laut. Perusahaan milik Placer Dome dan MIM Australia itu tercatat sebagai perusahaan tambang pertama yang membuang tailing ke laut pacific.
Dua perusahaan tembaga di Phillipina segera mengikuti jejak Misima. Inilah awal keterlibatan Dames & Moore sebagai perusahaan konsultan pertambangan dalam mempopulerkan penggunaan STD. Melalui riset perbandingan tiga cara pembuangan tailing (darat, sungai dan laut) yang didanai UNEP dan USAID Dames & Moore mulai membantu banyak perusahaan pertambangan menggunakan STD.

Di Indonesia, STD dipopulerkan oleh Newmont Coorporation lewat anak perusahaannya Newmont Minahasa Raya dan Newmont Nusa Tenggara. Kini ada beberapa perusahaan mulai mengincar penerapan STD dalam rencana penambangan mereka. Konsultan lingkungan hidup untuk pertambangan mengambil peran yang cukup berarti bagi lolosnya STD. Bahkan pelopor STD telah ‘berhasil’ merekrut akademisi untuk menjadi barisan pembela STD. Sungguh suatu pendekatan yang harus di koreksi

6. Belajar Dari Cooper Island

Pertambangan Cooper Island di Pulau Vancouver, Kanada adalah perusahaan pengguna STD pertama di dunia. Perusahaan itu mulai membuang tailing ke laut tahun 1971. Selama 24 tahun teluk Rupert (Rupert inlet) ‘menerima’ 400 juta ton buangan limbah Cooper Island. Tail¬ing dibuang pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan teluk. Studi ilmiah menunjukkan bahwa tailings yang dibuang tidak bereaksi seperti yang diperkirakan oleh ilmuwan konsultan. Tailings ternyata menyebar ke area yang lebih luas (ke daerah yang lebih dangkal dan produktif secara biologis), mendapatkan lebih banyak masalah dari yang diperkirakan (mengusir species ikan yang berpindah-pindah), mendapatkan kerusakan yang permanen didasar laut (memusnahkan species asli, menghilangkan organisme langka dan mengurangi keanekaragaman ragam hidup). Dalam kasus Cooper Island, penelitian juga menunjukkan peningkatan keberadaan dan akumulisi logam pada mahluk hidup dan karang setempat. Bahkan kenyataannya sekitar 1 juta tail¬ing’bergeser’ ke teluk tetangga sebelahnya, Quatsino Sound. Setelah beroperasi selama 24 tahun (sejak 1971 – 1995) perusahaan ini ditutup. Diketahui kemudian bahwa sistem ini sangat tidak ramah lingkungan terutama dilokasi pembuangannya yaitu lingkungan dasar laut. Enam tahun setelah tambang berjalan, perusahaan melakukan ‘mobilisasi’ ilmuwan dan konsultan untuk melakukan penelitian yang merekam dampak STD pada daerah sekitar pertambangan. Dua tahun setelah Cooper Island ditutup, mereka mengumumkan hasil penelitian tersebut. Disebut per Island telah ‘membuktikan’ keunggulan teknologi STD, dan merekomendasikan sistem ini bisa digunakan di tempat lain. Rekomendasi itu jadi rujukan perusahaan dan pemerintah untuk mempromosikan STD.
Penelitian lainnya, tahun 1996, tak lama setelah tutupnya Cooper Island menunjukkan bukti yang berbeda. Penelitian itu dilakukan oleh perusahaan konsultan bernama Colder Placer. Penelitian itu diminta oleh Enviro Canada (Lembaga Pemerintah Kanada yang membidangi Urusan Lingkungan). Golder Associates mempelajari data penelitian-penelitian sebelumnya. Mereka mengungkapkan banyak kesalahan dalam metodologi, prosedur pemantauan dan pengambilan sampel, selain kegagalan-kegagalan untuk mengantisipasi arus laut dalam dari pihak sebelumnya. Tahun-tahun berikutnya pemantauan terus menerus dilakukan Enviro Canada terhadap dampak tailing. Tahun 1999 Enviro Canada sampai pada kesimpulan bahwa meskipun reklamasi pada pertambangan, arus pasang surut yang kuat terus meremobilisasi tailing halus pada bagian-bagian dasar laut di teluk Rupert, yang mengindikasikan bahwa posisi tailing sama sekali jauh dari. biota telah “pulih” (Golder lebih suka menggunakan istilah ini daripada “rekolonisasi”),jenis-jenis biota yang dulunya menghuni teluk Rupert telah punah.i Digantikan jenis baru dengan keragaman yang rendah.

7. Laut Tidak Untuk Tailing

Indonesia tersusun dari 17.058 pulau besar dan kecil, yang membentang lima ribu kilo meter di khatulistiwa. Kawasan ini merupakan kawasan tektonis paling aktif dengan susunan geologis paling kompleks di dunia. Posisi geografis Indonesia menjadikan sebagai kawasan memiliki keragaman hayati sangat tinggi termasuk keragaman ekosistem bahari. Sedikitnya terdapat 243 lokasi terumbu karang tersebar di kepulauan Indonesia. Susunan itu terdiri dari 14.000 unit, dengan total area sekitar 85.700 km, atau 14% dari jumlah terumbu karang dunia. Salah satu kawasan yang memiliki terumbu karang dengan tinggkat keragaman hayati tertinggi di dunia adalah kawasan timur Indonesia. Di wilayah itu terdapat sekitar 80 keluarga terumbu dan 450 jenis karang. Keragaman tertinggi ini terdapat di pesisir Sulawesi dan Laut Banda Dimana satu terumbu memiliki lebih dari 40 jenis karang. Selain keragaman karang, laut Indonesia juga menyimpan paling tidak 20% jenis ikan yang ada di dunia. Jenis ikan-ikan itu tersebar pada ekosisten perairan dangkal dan perairan dalam (bentic) . Selain memiliki keragaman hayati tinggi, perairan laut di Indonesia memiliki dinamika perairan yang cukup kompleks. Sebagai negara kepulauan yang diapit oleh benua Asia dan Australia, perairan laut Indonesia memiliki sifat fisik, kimia dan biologi yang juga kompleks. Kompleksitas itu ditopang oleh pengaruh angin musim yang terus terjadi. Selain itu, tekanan udara Khatulistiwa juga berpengaruh pada dinamika perairan laut Indonesia.
Para nelayan paham betul dinamika laut kita. Musim barat dan musim timur adalah dua patokan musim yang sering mereka gunakan ketika melaut. Dalam konteks STD dinamika perairan laut sanga menentukan terjadinya peyimpangan asumsi aman yang dipercaya perusahaan pengguna STD. Apalagi dinamika perairan laut kita mengenal peristiwa upwelling dan turbulence. Telah jadi pengetahuan umum, bahwa perairan tropis seperti Indonesia memungkinkan sering terjadinya proses upwelling. Yaitu suatu peristiwa naiknya masa air yang ada di dasar laut ke permukaan, karena adanya perbedaan tekanan. Selain upwelling dinamika laut tropis yang terjadi di Indonesia adalah turbulence, yaitu terjadinya pusaran air yang sangat kuat, dan dapat menggerakkan benda apapun yang tersimpan di bawah laut ke permukaan.
Keunikan laut Indonesia semakin khas karena wilayah pesisirnya dihuni oleh sekitar 60% penduduk Indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Laut memiliki fungsi dan arti penting bag! kehidupan mereka. Dari laut mereka bisa makan. Bagi mereka laut tidak saja memiliki fungsi ekonomis, tapi juga sosial budaya. Patutkah laut Indonesia dijadikan penampung limbah beracun seperti tailing? Tak perlu waktu merenung untuk mengatakan tidak .

8. Semua Tingkat Kedalaman Laut Memiliki Kehidupan

Ekosistem laut memiliki tingkat keragaman hayati yang tinggi. Tidak heran jika makhluk berkembang biak dengan sumber makanan, mineral dan sinar matahari, semakin mendukung kehidupan laut di dalamnya. Di semua tingkat kedalaman laut memiliki kehidupan. Mulai dari dangkalan sampai palung (jurang) laut dengan kedalaman 10 meter dapat ditemukan kehidupan. Mahkluk hidup dilaut biasa digolongkan dalam 3 bagian yaitu plankton, nekton dan bentos. Plankton (pengembara, bahasa Yunani) terapung atau melayang di air yang kemungkinannya menangkap sinar matahari lebih banyak untuk melakukan fotosintesis. Golongan ini memiliki fungsi yang sangat penting sebagai produsen bagi ekosistem laut. Nekton (berenang, bahasa Yunani), dapat bergerak secara aktif hingga terdapat dimana-mana, terdiri dari beragam jenis ikan yang bisa ditemui sampai daerah laut dalam. Di daerah ini kehidupan yang ditemui semakin berbeda dengan lapisan air di atasnya. Jenis-jenis yang dijumpai telah mampu mengembangkan diri sesuai dengan kondisi perairan dalam yang gelap dan tekanan air sangat besar. Mereka melengkapi dirinya dengan gigi tajam, mata sangat kecil ataupun memancarkan cahaya dari bagian tubuhnya untuk sedikit menerangi sekitarnya . Bentos merupakan golongan yang hidup terkait dengan dasar laut. Jenis ini hidup dari bahan organik dari kehidupan di lingkungan atasnya yang berupa bahan buangan dan sisa bangkai yang mengendap di dasar laut. Ada yang merangkak, melata dan terikat lebih nyata dengan dasar laut. Beberapa diantaranya hidup sebagai preda¬tor. Ikan Coelocanth (Latimeria Menadoensis) adalah salah satu yang mewakili kehidupan laut dalam. Ikan dengan panjang 2 meter atau lebih ini mulanya sudah dianggap punah. Sebagai ikan perairan dalam, Coelocanth tak dapat bertahan lama tinggal di perairan atas. Beberapa waktu lalu ikan jenis ini ditemukan di Sulawesi Utara. Dengan demikian thesis yang menyatakan jenis ini telah punah jadi terbantahkan. Kemunculan Ikan Coelocanth dapat jadi bukti bahwa perairan laut dalam menyimpan keragaman hayati yang belum banyak diketahui sampai saat ini .
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah laut dalam memiliki keragaman cetaceans (ikan paus dan lumba-lumba) yang cukup tinggi. Kebanyakan spe¬cies ini, mengkonsumsi cumi-cumi dan sangat peka terhadap bahan-bahan kimia (Simonds & Hutchinson, 1996 dalam Kahn, 1999). Dalam ekosistem perairan terjadi proses makan-memakan (rantai makanan) seperti yang terjadi di darat. Coelot memangsa ’sesuatu’ yang lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Mangsanya tentu makan sesuatu yang lain lagi, demikian seterusnya sampai pada tataran yang paling bawah, sang produsen.
Produsen ini bernama plankton (baik zooplankton ataupun phytoplankton) dan Ganggang. Hidup pada bagian atas perairan, dimana sinar matahari menembusnya. Sebagai produsen mereka akan menyerap bahan-bahan lain yang lebih kecil, unsur atau senyawa kimia. Produsen ini berpotensi untuk mendapat cemaran atau mati karena tidak tahan cemaran. Bila produsen menyerap cemaran, tentu akan diteruskan ketingkat pemangsa begitu seterusnya sampai kepada manusia sebagai pemangsa utama (top predator). Bila sang produsen tidak tahan semaran dan mati, maka pemangsanya akan ikutan mati karena tidak ada makanan pengganti. Itulah yang disebut jaringan makanan di laut (meso and bathypelagic food web).
Jaringan makanan tersebut akan semakin kompleks bila ternyata kawasan perairan tersebut menjadi tempat singgah dari jalur migrasi satwa tertentu. Seperti perairan laut Sumbawa yang menjadi tempat singgah ikan paus untuk melakukan perkawinan. Bahkan sudah sejak lama sebagian besar perairan Indonesia menjadi bagian dari jalur migrasi lima dari enam jenis penyu yang ada didunia.

Dampak – Dampak STD

Dampak utama STD yang berpengaruh negatif pada linigkungan hidup terdiri dari : rusaknya bentang dasar laut dan ekosistemnya, ancaman terhadap perikanan, struktural masyarakat nelayan; mengancam keselamatan hidup, degradasi habitat dan ekosistem laut, dan dampak sosial lain, seperti terbukanya konflik horisontal, trauma sosial, serta penggunaan kekuasaan untuk menekan masyarakat yang menolak STD. Dampak-dampak itu dikelompokkan dalam lima kelompok utama, sebagai berikut :

Pertama, rusaknya bentang dasar laut dan ekosistemnya. Bentang dasar laut dan ekosistemnya merupakan bagian paling rawan terpengaruh pembuangan tailing melalui sistem STD. Secara normal, ketika tailing keluar dari mulut pipa pembuangan, mengakibatkan kondisi air di sekitarnya jadi keruh. Tingkat kekeruhan air laut menghambat penetrasi cahaya matahari. Kondisi ini akan megganggu terjadinya proses fotosintesis didaerah perairan. Padahal proses tersebut ikut mengatur keseimbangan senyawa kimia dan mineral lainnya, seperti kandungan oksigen pada air laut. Akibat selanjutnya adalah keseimbangan kimia dan biologi perairan jadi terganggu. Selain itu tailing yang mengendap di dasar laut, menutup permukaan bentang dasar laut. Rantai makanan jadi terputus karenanya. Tailing didasar laut juga member! dampak buruk bagi benthos dan biota dasar laut lainnya. Bagi biota yang bisa migrasi, segera mengungsi ketika tailing datang menggangu habitatnya. Namun sebagian besar habitat dasar laut akan matimassal saat tailing datang menutupi. Dengan demikian dapat dipastikan, secara teoritik pun faktanya, STD secara sistematis merusak bentang dasar laut beserta ekosistemnya .
Kedua, STD merusak bentang dasar laut. Salah satu bukti bahwa STD merusak bentang dasar laut tersirat dalam kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (PPLH) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT). Hasil kajian Kelayakan Pembuangan Limbah Tail¬ing ke Laut di Perairan Teluk Buyat yang dilakukan lembaga itu menemukan perubahan bentuk Bhatimetry (bentang lahan) perairan Teluk Buyat.
Sebagaimana diketahui Teluk Buyat merupakan lokasi pembuangan limbah tailing Newmont Minahasa Raya, Hasil pengukuran menemukan limbah tailing setebal 10 meter pada kedalaman 80 – 90 meter (sekitar mulut pipa buangan) yang tersebar (deposisi) memenuhi semua tempat di dasar laut mulai kedalaman >60 meter.
Hasil penelitian itu juga menyebutkan bahwa akibat kondisi perairan yang demikian memberi dampak pada usaha perikanan masyarakat setempat. Khususnya terhadap kualitas hasil tangkapan mereka.
Ketiga, ancaman terhadap perikanan. Dampak lain dari STD adalah turunnya hasil usaha perikanan. Nelayan Tradisional di sekitar lokasi pembuangan limbah taling menderita akibat STD. Wilayah tangkapan mereka menjadi berubah (lebih jauh dari sebelumnya), dan produktifitas tangkapan pun jadi menurun, karena rusaknya ekosistem laut. Penderitaan semakin bertambah karena sensrtifitas pasar. Hasil tangkapan ikan yang didapat dengan susah payah tidak laku di pasaran. Petaka yang melanda nelayan tradisional berdampak luas bagi sistem perdagangan lokal. Penampung dan pengecer ikan juga menerima imbas. Menurunnya pendapatan nelayan berdampak pada turunnya kemampuan daya beli mereka. Para penyecia barang dan jasa di bidang perikanan juga ikut terpengaruh. Akibatnya tata perekonomian lokal jadi terganggu. Dari sinilah proses pemiskinan struktural terjadi. Selain nelayan tradisional, pencari dan pedagang ikan komersial pun ikut menderita karena STD. Perdagangan yang berorientasi eksport tentu akan lebih keras menghadapi sensitifitas pasar. Hasil tangkapan ikan dari perairan yang diduga tercemar limbah tidak akan laku di pasaran. Lebih keras dari itu, ancaman boikot bisa setiap saat diberikan untuk seluruh produksi dari perairan laut yang bersentuhan dengan lokasi pembuangan limbah.
Keempat, mengancam keselamatan hidup. Limbah tailing yang dibuang ke darat, sungai atau laut, selalu mengandung logam berat seperti Merkuri (Hg), Arsenik (As) Cyanida (Cn) dan Kadmium (Cd). Di Indonesia logam berat dikenal sebagai material Bahan Berbahaya Beracun (83). Secara teoritis tailing yang dibuang dan masuk ke laut telah melalui proses penghilangan racun yang dikenal dengan istilah proses detoksifikas. 1.5 STD Ancaman Bagi Sumber Perikanan Teluk Buyat.
Ketika perusahaan Kimia Chisso membuang limbahnya ke teluk Minamata tahun 1939, banyak pihak yakin kalau limbah perusahaan itu tidak berbahaya. Limbah yang mengandung Merkuri, Selenium, Tahlium, Manganese dan sebagainya dibuang ke laut. Tahun 1959 ditemukan bahwa metil merkuri dalam air limbah adalah penyebab penyakit Minamata. Tetapi perusahaan menolak tuduhan itu dan terus membuang limbah hingga tahun 1968. Akibatnya, penduduk yang mengkonsumsi hasil laut teluk Minamata terserang penyakit “aneh” yang belum ada sebelumnya. Orang yang terserang penyakit mengalami gejala gangguan indera, kesemutan atau tangan dan kaki gemetar, hilang keseimbangan dan lain-lain. Juga menimbulkan penyakit lain seperti diabetes, akibat tidak berfungsinya kelenjar ludah perut.
Saat masyarakat protes, “pasukan” pembela Chisso telah siap menghadapi. Para pejabat pemerintah, akademisi, politisi dan bahkan dokter memberikan berbagai alasan dan penjelasan yang menyatakan bahwa penyakit itu bukan karena limbah Chisso. Masyarakat yang tidak kena penyakit juga ikut membela Chisso. Para pembela Chisso mengeluarkan berbagai teori, analisis dan data, yang pada intinya untuk membela perusahaan. Lebih dari itu, mereka menuduh masyarakat ingin mencari keuntungan dari perusahaan dengan alasan kesehatan. Dampak dari pembelaan itu adalah sekitar 1.800 orang menjadi korban. Banyak dari mereka meninggal karena keracunan tubuh itu.
Setelah korban makin berjatuhan dan Chisso terbukti mencemari, barulah para pendukung Chisso sibuk menyembunyikan muka. Tanpa rasa bersalah mereka masih saja hidup di tengah masyarakat yang memiliki tradisi harakiri (bunuh diri karena malu). Haruskah peristiwa memalukan itu menimpa pejabat, akademisi, politisi, dan dokter di Indonesia? Hanya sejarah yang dapat membuktikan.
Kelima, degradasi habitat di ekosistem laut. STD berpengaruh pada ekosistem perairan dalam dan dasar laut, salah satu ekosistem di dunia yang paling tidak dikenal, yaitu laut tropis dalam. STD juga berdampak langsung pada mahkluk hidup laut dalam yang besar, spektakuler, dan rapuh (fragile) seperti paus lumba-lumba, coelacanths, hiu laut dalam, penyu berpunggung kulit dan bill fish.

Dampak Lain STD

STD juga memberi dampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat. Protes dan reaksi penolakan STD oleh nelayan dapat mengundang konflik terbuka dengan penduduk lokal yang bekerja atau menjadi kontraktor di perusahaan. Propaganda-propaganda yang menyudutkan penolak STD terus dilakukan sistematis oleh perusahaan, pemerintah, sekongkolnya semakin menempatkan masyarakat pada posisi dilematis. Bagi masyarakat yang mengalami atau mengetahui dampak buruk sistem itu dapat menjadi mesin teror, sehingga menggangu ketentraman hidup. Putus asa, pesimis dalam hidup adalah dampak lain STD bagi masyarakat karena tidak mampu melawan kekuatan industri tambang yang didukung oleh pemerintah dan pilar lain seperti akademisi, politisi dan kalangan medis yang seharusnya jadi pembela masyarakat. Kawasan laut yang memiliki potensi tujuan wisata, STD menjadi hambatan utama karena merusak keindahan laut .

Mitos Versus Fakta Dalam STD

Faktanya termoklin Bukan Pelindung. Mitos tentang termoklin dapat mencegah tailing naik ke permukaan harus dikoreksi. Fakta menunjukkan bahwa tailing dapat menembus lapisan termoklin, khususnya jika terjadi peristiwa up welling turbulence. Up weling terjadi di sekitar pantai dan meliputi daerah yang luas. Bila hal ini terjadi dipastikan akan mengangkat limbah tailing ke permukaan dan menyebar. Satelit NOAA telah merekam beberapa kali terjadinya up welling di sekitar teluk Buyat (disekitar perairan Maluku) selama tahun 2000. Penyebaran limbah tailing at up welling ini telah menutupi dan merusak ekosistem terumbu karang, dan menimbun kehidupan dasar laut. Pemerintah Amerika dan Kanada melarang praktek STD salah satu didasarkan pada pertimbangan peristiwa up welling. Padahal dibanding Indonesia dan perairan tropis lainnya, perairan sub tropis (dengan 4 iklim) jarang mengalami peris up welling.
Selain itu, termoklin bukan ‘tembok’ ekstrem yang bisa menahan naiknya tailing ke permukaan. Tingkat ketebalan lapisan termoklin fluktuasi kedalaman yang bisa selalu berubah, memungkinkan tailing naik ke permukaan. Apa lagi lautan tropis seperti Indonesia, dinamika termoklin tergolong cukup tinggi.
Kedalaman lapisan termoklin ternyata labil karena ada fluktiasi yang menyesuaikan pada musim (kemarau, penghujan dam peralihan). Sering ditemukan dalam rentang waktu 6 bulan saja titik kedalaman termoklin dapat berubah. Kedalamannya bisa berubah naik atau turun sampai beberapa puluh meter. Lapisan termoklin pada perairan tropis memang selalu terbentuk dengan kedalaman yang bervariasi menurut musim. Pada umumnya lapisan termoklin berada pada kedalaman 200-300 meter. Oleh karena pandangan yang mengatakan termoklin dapat dijumpai pada kedalaman 50-100 meter juga perlu dikoreksi. Pada kedalarr tersebut pada umumnya termoklin hanya bersifat sementara.
Pendokumentasian bawah laut yang dilakukan Walhi Sulut di teluk Buyat, makin menguatkan bahwa termoklin tidak efektif mencegah tailing naik ke permukaan. Mulai kedalaman 10 meter meriyusuri jaringan pipa pembuangan, ditemukan sebaran tailing. Ternyata tailing telah terdeposisi di hampir semua tempat di teluk Buyat. Rekaman gambar menampilkan tingkat kerusakan yang sangat parah mulai pada hamparan lamun (sea grass) hingga kawasan terumbu karang (coral reef). Seluruh kawasan tersebut telah tertutup oleh Lumpur yang keluar dari anus pipa. Tim yang semula akan melakukan dokumentasi hingga ke anus pipa, terpaksa berhenti pada kedalaman 30 meter akibat pandangan terhalang pekatnya perairan yang tersuspensi oleh partikel halus limbah dan cairan padat seperti benang halus hingga yang menyerupai “lendir”‘.
Termoklin yang katanya tidak dapat ditembus makhluk laut. merupakan kebohongan. Gurita, cumi-cumi dan binatang sejenis (chepalopoda) tidak melihat termoklin sebagai halangan untuk pergerakan mereka. Dengan pergerakan vertikal dan horisontalnya sampai ke dasar perairan, cumi-cumi bisa mengarungi jarak lebih panjang dari Gurita. Dalam 3 hari, Gurita hanya mampu mengarungi jarak 21 km. Hewan benthic ini merupakan predator tingkat tinggi yang bisa mengakumulasi bahan beracun melalui mangsa mereka yang lebih kecil, seperti Crustacea (udang-udang), moluska dan ikan. Akumulasi logam berat ini memungkinkan mereka bertindak bertindak sebagai penyalur (vektor biologis) bagi naiknya bahan cemaran ke permukaan dan daerah pantai.
Bahwasanya tailing tidak berbahaya dan tidak beracun. Dimana perusahaan pertambangan sering mengatakan bahwa tailing beracun dan tersimpan aman di dasar laut. Mitos ini masih ditambah dengan penjelasan bahwa proses detoksifikasi dilakukan perusahaan sebelum membuang tailing, akan berhasil menghilangkan logam berat, termasuk Cyanida, Merkuri lainnya dalam tailing. Demikian pula Tailing Berbahaya mitos bahwa tailing tidak berbahaya dan tidak beracun adalah suatu penyesatan informasi. Dalam kenyataannya, tailing dibuang ke laut sangat berbahaya tidak saja bagi ekosistem laut, tap! juga makhkik hidup lain yang dalam rantai makanan terkait dengan ekosistem laut. Ekosistem laut sangat peka terhadap introduksi material dari luar dalam jumlah banyak seperti tailing.
Sifat tailing yang mengandung kadar keasaman tinggi menjadi ancaman serius bag! ekosistem laut. Belum lagi tailing dapat menyebar dan menutupi bentang laut karena jumlah buangannya sangat banyak. STD juga menimbulkan gangguan serius jaring-jaring makanan yang stabil dan kompleks, menjadi jaring-jaring makanan yang tidak stabil dan miskin keragamannya. Tidak bisa dipungkiri tailing yang dibuang ke laut mengikutkan logam-logam berat yang masuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam berbagai kadarnya. Proses detoksifikasi tidak 100% terserap oleh penambahan Natrium Sulfida dan Ferri Sulfat yang sering digunakan dalam proses itu. Artinya, kadar racun yang tersimpan dalam tailing tidak hilang oleh proses detoksifikasi. Loqam berat yang tidak terserap selama detoksifikasi akan menumpuk di dasar laut. Dan bisa jadi pada saat tertentu akan terurai dan larut ke dalam air laut .
Pembuangan tailing di teluk Buyat misalnya. Fakta menunjukkan buangan Tailing dari PT. NMR, menurut hasil penelitian Pusat Studi Lingkungan dan Sumberdaya Alam Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, mengandung B3. Tabel berikut menunjukan konsentrasi Arsen (As) dalam Sedimen di Teluk Buyat.

Bahaya Arsen Dan Kadmium

Arsen (As) adalah suatu zat kimia yang dapat merusak ginjal jika keracunan kuat sekali. Senyawa sulit dideteksi karena tidak memiliki rasa yang khas/menonjol, gejala keracunan senyawa ini adalah sakit di kerongkongan sukar menelan, menyusul rasa nyeri lambung dan muntah-muntah. Kadmium (Cd) adalah salah satu logam berat dengan penyebaran yang sangat luas di alam. di dalam. Cd bersenyawa dengan Belerang (S) sebagai greennocckite (CdS) yang ditemui bersamaan dengan senyawa spalerite (ZnS). Cadmium merupakan logam lunak (ductile) berwarna putih perak dan mudah teroksidasi oleh udara bebas dan gas Amcnia (NH3). Logam Kadmium atau Cd juga akan mengalami proses biotransformasi dan bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Dalam biota perairan jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan (biomagnifikasi) dan dalam rantai makanan biota yang tertinggi mengalami akumulasi Cd yang banyak. Keracunan kadmium, menimbulkan rasa sakit, panas pada bagian dada, penyakit paru-paru akut dan menimbulkan kematian.

STD Di Iindonesia

Pembuangan tailing ke laut cenderung jadi pilihan perusahaan pertambangan di masa mendatang. Ada dua perusahaan penambangan emas yang telah diijinkan oleh pemerintah Indonesia untuk membuang limbahnya ke laut. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara dan PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa. Perusahaan lainnya akan segera menyusul. Sebagian besar akan dilakukan pada beberapa pulau kecil, seperti kepulauan Maluku, Pulau Sulawesi, dan pulau Gag. PT Meares Soputan Mining di Sulawesi Utara, BHP di Pulau Gag, Weda Bay Nickel di Halmahera dan Ingold di Maluku diduga akan menggunakan STD sebagai cara pembuangan tailing.

SURAT EDARAN MENTERI ESDM sebelum GUBERNUR NTT keluarkan IUP PT. Fathi

Siaran Pers

SIARAN PERS
IUP untuk Mineral Logam dan Batubara yang Terbit Tanpa Proses Lelang Melanggar Undang-Undang
JUM’AT, 08 JANUARI 2010 11:16 WIB
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 01/HUMAS DESDM/2010
Tanggal: 08 Januari 2010

IUP UNTUK MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
YANG TERBIT TANPA PROSES LELANG WILAYAH DAN PENERBITAN KP MELANGGAR UU MINERBA SEBAGAI HUKUM POSITIF

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah mengubah sistem perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Perizinan yang semula diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Demikian pula dengan mekanisme untuk memperoleh perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, semula dengan mekanisme Pencadangan Wilayah untuk seluruh bahan galian, dengan berlakunya UU Minerba, untuk mineral logam dan batubara, IUP diterbitkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang (Pasal 37 jo. Pasal 51 dan Pasal 60 UU Minerba), kecuali untuk Mineral Bukan Logam (Pasal 54 UU Minerba) dan Batuan (Pasal 57 UU Minerba) dengan mekanisme Permohonan Wilayah.

Mengingat telah terjadi perubahan bentuk dan mekanisme perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta mengingat KP tidak diatur dalam Ketentuan Peralihan UU Minerba, maka untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 03.E/31/DJB/2009 Tanggal 30 Januari 2009 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang berisi antara lain untuk tidak menerbitkan IUP sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU Minerba.

Selanjutnya, dengan adanya uji materil SE yang diajukan Bupati Kutai Timur tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 22 Juli 2009, telah dikeluarkan Putusan MA No. 23 P/Hum/2009 tangggal 9 Desember 2009 memerintahkan untuk membatalkan dan mencabut SE No. 03.E/31/DJB/2009.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghormati putusan Mahkamah Agung, namun apabila pada saat ini ada IUP untuk mineral logam dan batubara yang diterbitkan tanpa melalui proses pelelangan wilayah, hal tersebut melanggar UU Minerba sebagai hukum positif.

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka IUP untuk mineral logam dan batubara dilakukan melalui tata cara lelang yang implementasinya diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang saat ini sudah dalam tahap finalisasi.

Kepala Biro Hukum dan Humas

Sutisna Prawira

Kasus Tambang Sumba Tengah

Berita terkhir dari tambang:
Polres memanggil 17 saksi dari 1 saksi diubah statusnya jadi tersangka setelah pemeriksaan. 3 org sudah dipanggil menjadi tersangka. Jadi dari kasus Sumba Tengah, 16 saksi dan 4 tersangka. Ke 4 tersangka dikenakan wajib lapor setiap hari senin dan kamis.